MK Menangkan Tri Rismaharini-Bambang DH

23 Agustus, 2010

Tri Rismaharini-Bambang Dwi Hartono

Menang Pemilukada Kota Surabaya

Surabaya (Rapem) – Pasangan Tri Risma Harini – Bambang DH (Ridho) dipastikan akan tampil sebagai pemenang pemilukada Surabaya. Hal ini berdasar keputusan MK terhadap sidang gugatan pemilukada Surabaya yang dilanyangkan tim pemenangan pasangan CACAK.

Sekitar pukul 16.10 hakim Ahmad Sodiki membacakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilukada Surabaya. Pada sidang yang mengagendakan keputusan akhir tersebut, MK menetapkan hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan ulang pemilukada Surabaya nomor 48. Hasil yang ditetapkan tersebut memenangkan pasangan Tri Risma Harini – Bambang DH.

Dalam pesan singkatnya, kuasa hukum pasangan Ridho, Anugrah Hariadi mengabarkan, mahkamah Konstitusi telah menetapkan, bahwa pasangan Tri Risma Harini – Bambang DH sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Surabaya. Secara otomatis, keputusan itu akan memenangkan pasangan Ridho dan menjadikan Tri Risma Harini sebagai walikota Surabaya dan Bambang DH sebagai Wakil Walikota Surabaya periode 2010 – 2015.

“Alhamdulilah sudah diputuskan dan pasangan Risma – Bambang ditetapkan memperoleh suara terbanyak,” tulis Anugrah dalam pesan singkatnya yang dikirim kepada beritajatim.com, Senin (23/08/2010)

Seperti diketahui pada pemilukada Surabaya, pasangan nomor urut tiga (CACAK) melayangkan gugatan atas proses pemilukada Surabaya kepada Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan untuk dilakukan coblos ulang di wilayah bermasalah, serta penghitungan ulang untuk seluruh hasil perolehan suara Pemilukada Surabaya.[bjt]


Risma-Bambang DH Menang Pemilukada Surabaya

7 Juni, 2010

Tri Rismaharini dengan Bambang Dwi Hartono


Pemilu Kada Gresik

27 Mei, 2010


Pasangan Husnul dg Musyafaq

Unggul 40,53%

FIGUR dan tingkat pengenalan masyarakat ke calon walikota/bupati sangat penting. Ini bisa tentukan kemenangan calon di Pemilukada. Jarang sekali calon dengan figur kuat dan dikenal masyarakat kalah di Pemilukada.

Demikian ungkap M Barkah Pattimahu Direktur PT Konsultan Citra Indonesia (KCI) di sela paparan hasil Quick Count Pilkada Kabupaten Gresik, Rabu (26/05), di Town Square Hotel Surabaya.

Kalau calon dengan figure kuat dan cukup dikenal masyarakat kalah di Pemilukada, kata BARKAH, itu berarti terjadi blunder. Bisa saja karena faktor politik, kesalahan administrasi KPUD dan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran.

Figur kuat yang menentukan kemenangan calon di Pemilukada ini, papar BARKAH, bisa dilihat dari hasil Quick Count Pemilukada Gresik yang selesai tepat pukul 15.00 WIB. Hasil Quick Count Pilkada Gresik yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan suara terbanyak diperoleh pasangan Husnul Khuluq-Musyafaq Noer sebesar 40,53%.

Disusul pasangan Sambari Halim-M Qosim 35,04% dan Bambang Suhartono-Abadullah Qoni 15,40%, Sastro Suwito-M Samwil 3,48% dan urutan terbawah Mujitabah-Suwarno 1,36%.

Kata Barkah, kemenangan Husnul sesuai hasil QuickCount LSI bersama KCI dipicu faktor figur. Secara keseluruhan, masyarakat lebih mengenal dan menyukai sosok Husnul Khuluq dibanding calon bupati lainnya. Posisi Husnul memang sudah kuat sebelum kampanye dimulai.

“Sesuai survei KCI pada September 2009, dukungan terhadap Husnul sudah jauh di atas calon-calon lainnya. Husnul dianggap sebagai tokoh agama karena dia juga Ketua NU Gresik dan dianggap dekat dengan rakyat,”tukasnya.

Namun dari hasil Quick Count Pemilukada ini, Barkah juga melihat bahwa pasangan Sambari Halim-M.Qosim juga mampu merebut swing voter yang besarnya mencapai 30%. “Ini menunjukan manajer tim Sambari cukup kuat dalam mengambil kantong-kantong suara Husnul,” ujarnya.

Sementara itu, Ratih Nurmasari Divisi Riset LSI mengatakan metodologi survei yang dilakukan untuk Quick Count Pemilukada Kabupaten Gresik yakni multistage random sampling. Dari jumlah pemilih sesuai data KPUD Gresik sebanyak 870.179 dan jumlah TPS 2.017 diambil sample 215 TPS yang tersebar secara proposional dan dipilih acak di Kabupaten Gresik.

Sampling error sekitar 1%. LSI sudah melakukan Quick Count di Kediri dan menyusul pada Pemilukada Surabaya, 2 Juni 2010 mendatang. Quick Count LSI paling presisi seperti halnya saat Pemilukada di Tanjung Jabung Timur Jambi hanya berbeda 0,05% dibanding hasil resmi KPUD,”pungkas Ratih.

Seperti diketahui, KPUD Kabupaten Gresik hari ini melaksanakan pemilihan Bupati. Proses penghitungan suara dijadualkan bakal berlangsung selama 2 minggu. **


Sumber: titin ss.net


23 Mobil Plat Merah Dibakar

27 Mei, 2010

Proses Pemilihan Bupati Mojokerto Rusuh

Massa serang polisi dan dengan bom molotov.

Catatan: Yousri Nur Raja Agam


PROSES Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Mojokerto rusuh. Kerusuhan itu berawal ketika sekitar 150 orang yang menyebut dirinya Lembaga Pemberdayaan Rakyat (LPR) Mojokerto berunjuk rasa di depang Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Jumat (21/5-2010) pagi.  Saat itu di dalam gedung sedang berlangsung sidang paripurna DPRD  dengan acara pemaparan visi dan misi calon bupati Mojokerto masabakti 2010-2015.

Tga pasangan calon bupati-wakil bupati, yakni Mustofa Kamal Phasa-Khoirun Nisa (Manis), Suwandi-Wahyudi Iswanto (Wasis) dan Khoirul Badik-Yazid Kohar (Khoko) bergantian menyampaikan paparan visi dan misinya.

Massa yang berunjukrasa itu awalnya hanya berorasi menuntut penundaan pelaksanaan Pemilu Kada Bupati Mojokerto. Mereka berhasil menerobos barikade polisi.  Massa terlebih dulu menyerang polisi dengan bom molotov. Mendapat serangan yang tak terduga ini, polisi pun kocar-kacir. Begitu berhasil memasuki halaman sembari berlari mereka melempari gedung dan merusak serta membakar mobil-mobil yang parkir dengan melemparkan bom molotov.

Mobil dinas dibakar dengan bom molotov

Pergerakan massa yang melakukan pelemparan bom molotov itu berlangsung dengan cepat. Semula beberapa mobil terbakar, akibat bom molotov membakar cat mobil, bahkan bagian bawah mobil. Beberapa kaca mobil pecah akibat lemparan bom molotov. Api berkobar dari dalam mobil, karena jok mobil terbakar.

Polisi yang sebelumnya lari kocar-kacir akhirnya kembali ke induk pasukan. Dengan perintah atasan, mereka memberikan tembakan peringatan dan membubarkan massa. Beberapa orang yang kelihatan sebagai provokator ditangkap. Melihat ada perlawanan, terjadi saling pukul dan kejar antara massa dengan polisi. Korban luka terjadi di kedua belah pihak.

103 Provokator

Kepolisian di Mojokerto bertindak cepat dan berhasil mengamankan 103 orang pengunjuk rasa. Mereka yang dianggap sebagai provokator itu dimintai keterangan terkait aksi anarki yang dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Api berkobar membakar mobil plat merah

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Pratiknyo langsung meluncur ke Mojokerto begitu mendapat laporan anggotanya. Dari evaluasi yang dilakukan Jumat (21/5)  petang, polisi mengamankan barang bukti.

Dalam kerusuhan itu, 10 orang polisi terluka. Sebelumnya juga disebutkan, empat orang pengunjuk rasa dan satu orang pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto juga terluka. Polisi itu  di antaranya, Kapolsek Margersari AKP Komang dan Briptu Subandio anggota Polsek Suko, terkena serpihan bom molotov. Semua korban dirawat di RSUD Mojokerto. “Sasaran mereka adalah anggota berpangkat perwira,” ujar Irjen Pol Pratiknyo.

Kapolda Jatim Irjen Pol Pratiknyo di samping barang bukti

Berdasarkan catatan kepolisian, mobil yang dirusak massa sebanyak 23 unit. Semuanya berada di halaman Gedung DPRD. Dari jumlah itu, 10 di antaranya dibakar. Mobil yang dirusak terdiri dari 15 mobil dinas dan delapan mobil pribadi.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti, merinci selain menangkap 103 orang, bersama mereka disita barang bukti yang digunakan untuk merusak. BB itu, diantaranya 90 bom molotov, 3 korek api gas, 10 korek api kayu, 39 patok beton, 1 palu besi, 1 tang besi, 4 tongkat kayu, 1 batu paving, 1 batu kali,1 gulung tali rafia, 1 botol air mineral berisi pasir, 2 unit motor dan 3 unit truk pengangkut massa diamankan.

Wakil Walikota Mojokerto

Kendati hadir sebagai undangan, Wakil Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus termasuk salah satu korban. Mobil dinas Honda Accord berwarna hitam  yang mengantarkannya ke gedung DPRD Mojokerto itu ikut terbakar.

Diperoleh informasi, massa yang berunjukrasa diduga berasal dari calon bupati yang dicoret oleh KPU. Mereka juga merasa keberatan fasilitas negara ditempeli gambar atau poster dari pejabat kini (incumbent).  Bupati Mojokerto Suwandi dianggap curang. Itulah sebabnya mobil-mobil di pendopo dan halaman kantor DPRD itu dibakar dengan menggunakan bom molotov.

Polres Mojokerto sebenarnya sudah melakukan antisipasi dengan mengerahkan 240 personel, tapi dilempari puluhan molotov, sehingga kewalahan, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti.

Mobil yang terbakar diamankan

Polda Jatim sudah menurunkan personel bantuan ke Polres Mojokerto yakni 303 anggota Brimoda Jatim, satu kompi anggota Samapta, dan sejumlah mobil seperti mobil “water canon”, mobil APV, dan mobil penjinak bom.

Kemungkinan Ditunda

Pemprov Jatim akan mengkaji kemungkinan untuk menunda atau mengundur pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Mojokerto yang direncanakan pada 7 Juni 2010. Dikhawatirkan, peristiwa Jumat lalu itu membuat suasana di Mojokerto belum kondusif, jika dipaksakan tetap digelar sesuai jadwal.

Kabiro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Jarianto kepada wartawan seusai shalat Jumat di Masjid Baitul Hamdi kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya mengatakan, kemungkinan pemilu kada Kabupaten Mojokerto itu bisa saja diundur.

Kerusuhan di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, diduga kuat karena gagalnya calon bupati Dimyati Rosyid maju akibat kendala tes kesehatan.

Yang merekomendasikan kesehatan seorang calon bukanlah KPU setempat, melainkan tim dokter RS yang ditunjuk KPU. “Dokter kan tidak sembarangan menyebut kesehatan seorang calon bermasalah. Seharusnya calon bersangkutan bisa memahami hal tersebut. Seharusnya tim pemenangan calon bisa duduk bersama untuk mengklarifikasi ke dokter RS,” katanya.

Jarianto mengakui, Pemprov Jatim kecolongan mengantisipasi kerusuhan yang terjadi pada hari ini Mojokerto. Pasalnya, pemprov melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jatim yang di bawah wewenang Bakesbangpol Provinsi Jatim hanya memperoleh informasi ketidakpuasan salah satu calon.

Menurut Jarianto, ia akan berkoordinasi dengan Bakesbangpol Jatim, KPU Jatim, KPU Kabupaten Mojokerto dan Pemkab Mojokerto untuk mengatasi masalah itu. Ia mengharapkan masyarakat bisa menahan diri untuk kepentingan bersama dan keamanan Jatim secara keseluruhan.

Data berbeda diungkapkan Kabag Humas Pemkab Mojokerto Alfiah Ernawati. Setelah keruhan tersebut, Pemkab Mojokerto mengeluarkan data sebanyak 30 unit mobil rusak. Mobil plat merah yang dibakar dan rusak mencapai 23 buah sedangkan mobil plat hitam sebanyak 7 buah.

Belum Aman

Sanedi, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang juga Ketua Hanura, DPD Mojokerto, menyatakan memang sbaiknya Pemilukada yang sudah dijadwalkan tanggal 7 Juni 2010 nanti ditunda dulu. Ia menyatakan, yakin situasi belum aman.

Usai kerusuhan, mobil-mobil diberi garis polisi (police line)

Pihaknya menyesalkan kejadian kerusuhan karena keamanan polisi yang tidak siap antisipasi kerusuhan. Padahal Massa hanya empat truk dan polisi tidak melakukan barikade tambahan ketika massa datang ke lokasi. Begitu massa menjebol barikade akhirnya bisa masuk dan melakukan pembakaran.

Kapolresta Mojokerto AKBP Budi Riyanto membatantah tidak siap. Sebab, pengamanan tidak hanya dari Polresta Mojokerto saja, juga ada bantuan dari Polda Jatim. Untuk mengantisipasi kerusuhan Polda Jatim telah mengirimkan bantuan 300 personil atau 300 orang pasukan Brimob ke lokasi kerusuhan.

Kapolda Jatim juga membantah polisi kecolongan hingga ada aksi pelemparan bom molotov. Usai amuk massa, polisi mendapat puluhan bom molotov yang tersimpan di 2 kardus. “Tidak ada kecolongan. Siapa bilang kecolongan. Kalau kecolongan berarti saat kejadian tidak ada polisi. Saat kejadian kita sudah menerjunkan 230 personel,” kata  Irjen Pol Pratiknyo.

Proses Pembiaran

Walaupun mengelak dikatakan kecolongan, namun pengunjuk rasa melawan petugas yang menghadang dengan bom molotov yang tidak diketahui sebelumnya oleh polisi. Bahkan, dengan molotov, pendemo juga membakar 15 mobil yang berada di halamam gedung DPRD dan Pemkab Kabupaten Mojokerto.

Aksi anarkis yang dilakukan oleh 150 orang dari Lembaga Pemberdayaan Rakyat (LPR) itu disayangkan pengamat politik yang juga Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Haryadi.

“Ini bukan sekedar kecolongan, tapi pantas dipertanyakan. Kenapa dari awal kesannya seperti ada proses pembiaran,” kata Haryadi di Surabaya.

Kerusuhan di halaman Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, muncul bukan atas inisiatif sendiri, tapi polanya termobilisasi. Apalagi dengan persiapan bom molotov. Itu betul-betul sudah dipersiapkan. Ini tragedi demokrasi, katanya. ****

*) Dihimpun dari berbagai media on-line.


Dari Majalah bahasa Jawa “JAYA BAYA”

13 April, 2009

Majalah Bahasa Jawa

Jaya Baya

Edisi 32 – Minggu II April 2009

CALEG H.M. YOUSRI NUR RAJA AGAM:


Yousri Nur RA MH -- siap menang lan siap kalah meneh
Yousri Nur RA MH — siap menang lan siap kalah meneh

Ora Stres Senajan

Gagal Kaping Lima



H.M. Yousri Nur Raja Agam, wartawan senior Surabaya kang uga kader Partai Golkar iki ora kapok nyaleg senajan wis tau nyoba kaping lima nanging gagal terus. Saiki nyalonake maneh sing kaping enem kanggo pemilihan DPRD Surabaya. Isih optimis bakal dadi?

Bang Yousri, ngono undang-undangane, jroning minggu-minggu iki ibut kampanye mlebu-metu kampung, pasar, cangkruk karo nom-noman. Dheweke sengaja nekani warga saka omah siji menyang omah liyane kanggo golek simpati supaya mengko dicontreng ing Pemilu 9 April 2009. Priya kelairan Bengkalis, Riau, 20 Oktober 1950 kuwi anggone kampanye ora adol bagus pasang gambare sak dalan-dalan. Kamangka saiki usume para caleg adol bagus lan ayu kanthi pasang gambare ing pinggir dalan-dalan sing strategis, sing ngetokake ragad akeh. Nanging Bang Yusri cukup teka menyang omahe warga lan menehi sosialisasi Pemilu karo ngedum kartu nama sing ana fotone dheweke.

Yousri wiwit nyalonake dadi anggota DPR ing pemilihan 1987-1992, 1992-1997, 1997-1999 (periode iki pilihan kaping pindho), 2004-2009, lan sing pungkasan 2009-2014.

Sakliyane teka menyang omahe warga, dheweke uga kampanye liwat cara sing modern yakuwi liwat internet kanthi mbukak akun Facebook. Garwane Ibu Ismarini iki gampang srawung lan grapyak menyang sapa wae. Senajan isih keturunan bangsawan suku Sikumbang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, ning bisa maneka werna basa dhaerah.

Uripe kerep pindhah-pindhah. Nalika isih bocah nganti remaja manggon ing Bukittinggi, banjur kuliah ing Akademi Tekstil, Bandung. Sing paling suwe urip ing Surabaya, tau kuliah ing Insitut Ilmu Hukum & Pengacara, lan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Surabaya. Mula ngepasi kampanye, yen nekani wong Medura dheweke nganggo basa Medura, yen nekani wong Jawa nganggo basa Jawa. Dheweke bisa basa Jawa ngoko lan krama inggil. Kanggo mamerake kepinterane basa Jawa, priya sing ngrintis profesine dadi wartawan nalika isih kuliah ing Bandung kuwi saben riyaya yen ngirim SMS menehi ucapan Idul Fitri migunakake Basa Jawa alus mlipis marang wartawan JB.

Ing Pemilu 2009 iki bapak sing kagungan putra lan putri telu kuwi melu nyaleg kang kaping enem. Iki prestasi kang ora baen-baen. Tlaten, tabah, sabar, sing patut entuk acungan jempol. Sebab senajan wis gagal kaping lima ning salah sijine pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur kuwi ora mutung. Dheweke tetep setya lan ora oncat saka partaine, Golkar. Kamangka umume para kader partai yen kalah banjur ngalih menyang partai liyane golek kalungguhan sing luwih kepenak lan calon dadi.

Apa sing ndadekake priya nggantheng kuwi tetep setya marang Golkar? “Iki ana ikatan sejarahe. Sebab ulang taunku kuwi ditutake lan dienut dening Partai Golkar sing padha-padha lair tanggal 20 Oktober. Geneya kok Golkar sing ngenut ulang taunku? Sebab laire dhisik aku, dadi aku luwih tuwa tinimbang umure Golkar,” ngono wangsulane priya sing saiki njabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Surabaya kuwi marang JB karo ngguyu.

Sakliyane kuwi ana alasan liya sing marakake atine kecanthol marang Golkar, yakuwi ibune tau dadi anggota DPRD ing Bukittinggi saka Partai Golkar. Ibune asma Hj. Nurmanis binti Zakaria, dene ramane H. Akhmad Jamirus Bastemar Datuk Rajo Labih.

Ing donyaning jurnalistik, Bang Yousri kerep entuk prestasi. Sakliyane kerep menang lomba karya jurnalistik, uga kerep dadi pengurus PWI, konsultan media, lan saiki mbukak koran elektronik aran Radar Pemilu. Uga kerep nindakake tugas menyang dhaerah-dhaerah lan menyang jaban negara.

Yousri klebu wong sabrang sing duwe kawigaten gedhe marang kutha Surabaya. Dheweke nulis buku sejarah Surabaya lan tokoh-tokoh Surabaya. Ing bebrayan wartawan, ramane Rima Yulia Natazza, SH, M. Yudithira Saputra, lan M. Yudha Israputra kuwi priya sing bisa srawung karo sapa wae, karo sing enom, sing tuwa, lan sing sabarakan. Nanging ya ngono, yen entuk SMS saka Bang Yousri marakake ati trataban. Sebab biasane SMS sing dikirim wara-wara yen ana kanca wartawan sing lara utawa tilar donya.

“Nek entuk SMS teka Yousri mesthi kabar sing ora nyenengake. Nek gak ngandhani ana kanca sing lara ya ana kanca sing tilar donya. Nek mbukak SMS saka dheweke atiku mesthi dheg-dhegan, sapa iki sing kesusahan. Ning aku salut marang dheweke, sebab nek dudu dheweke sapa maneh sing gelem wara-wara? Iki ya pegaweyan sing mulya,” ngono komentare wartawan senior Arifin Perdhana nalika jagongan ing Humas Pemkot Surabaya.

Yen gagal maneh njur piye Bang?

”Ya gak masalah,” kandhane entheng. (Endang Irowati)


Dimulai 10 April 2009

6 April, 2009

Penghitungan Suara

Hasil Pemilu Legislatif

Secara Nasional

Dimulai 10 April 2009

 

JAKARTA (Radar Pemilu) – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan memulai proses rekapitulasi suara nasional pemilu pada sehari setelah pemungutan suara 9 April. Penghitungan suara secara nasional itu akan berlangsung nonstop selama dua pekan sejak 10 April 2009.

Anggota KPU Andi Nurpati Baharuddin mengatakan, rekapitulasi sekaligus tabulasi nasional itu bisa di-update setiap hari oleh masyarakat. ”Proses rekapitulasi dilaksanakan di Hotel Borobudur,” kata Andi di gedung KPU kemarin (5/4).

Menurut dia, rekap sangat mungkin baru bisa dimulai pada 10 April pukul 00.00 WIB. Seluruh kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) saat itu telah menyelesaikan rekapitulasi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Waktu Indonesia bagian barat mungkin yang paling terlambat karena perbedaan waktu dengan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. “Jadi startnya sesuai waktu di Jakarta (WIB),” jelasnya.

Andi mengatakan, rekapitulasi itu akan dilakukan secara bertahap. Sangat mungkin, wilayah DKI adalah provinsi di Jawa adalah paling cepat menyampaikan rekap hasil pemungutan suara. Disusul daerah-daerah luar, termasuk provinsi yang memiliki wilayah sulit. “Mereka yang mempunyai daerah dengan akses sulit membutuhkan waktu. Sebab, data rekap dilakukan dari KPU kabupaten/kota,” tuturnya.

Secara teknis, rekap dari KPPS akan dibawa terlebih dahulu di tingkat panitia pemilih kecamatan (PPK). Dari PPK, rekap dari berbagai TPS di wilayahnya akan dibawa ke KPU kabupaten/kota. Barulah kemudian KPU kabupaten/kota memindai data angka itu ke data digital untuk dikirim ke jaringan KPU pusat. “Yang ditampilkan di sini adalah data KPU kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara itu, perangkat Teknologi Informasi (TI) KPU siap untuk menggelar hitung cepat Pemilu 2009. Hitung cepat yang biasa disebut tabulasi elektronik oleh KPU itu menggandeng PT Telkom sebagai rekanan penyedia jasa TI. “Ini supaya pemilih bisa mendapat akses informasi secepat-cepatnya. Jalannya ya melalui teknologi informasi ini,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Sebanyak 471 kabupaten/kota di 33 provinsi kini telah terpasang online dengan jaringan TI KPU tersebut. Peresmian TI oleh KPU itu boleh dibilang mepet. Karena KPU baru menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai operator pada 12 Maret silam.

Menurut Hafiz, rencana KPU untuk menggelar tabulasi elektronik merupakan program lama. Pada Pemilu 2004, KPU sudah menggelar tabulasi elektronik serupa. Kali ini, tabulasi tersebut harus berlanjut. Utamanya, sebagai referensi bagi pemilih demi mengetahui hasil sementara perolehan suara di Pemilu 2009. (yra/jpnn)

 


Deklarasi Kampanye Damai

19 Maret, 2009

Parpol Peserta Pemilu 2009

Deklarasi Kampanye Damai

Deklarasi Kampanye Damai di Jakarta

Deklarasi Kampanye Damai di Jakarta

JAKARTA (Radar Pemilu) — KEGIATAN kampanye dalam bentuk rapat umum atau terbuka dimulai sejak 16 Maret lalu. Di Jakarta, diselenggarakan acara di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mengawali kampanye terbuka. Awal kampanye ditandai dengan mendeklarasikan kampanye damai bersama parpol nasional peserta Pemilu Legislatif 2009.

Seluruh parpol nasional peserta Pemilu 2009 sepakat untuk melaksanakan kampanye damai bersama-sama. Di setiap provinsi nanti, masing-masing parpol mendapatkan jatah dua kali kampanye. Jadwal sudah ditentukan oleh KPU melalui SK Nomor 173 tertanggal 13 Maret lalu. Waktu dan lokasi pelaksanaan ditentukan oleh KPU provinsi setempat.

Pembacaan ikrar kampanye damai itu dipimpin langsung Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Dalam ikrarnya, Hafiz meminta seluruh parpol untuk mematuhi seluruh tata aturan perundang-undangan terkait kampanye. Terutama, supaya kampanye damai itu juga bisa dinikmati masyarakat umum secara keseluruhan. “Ini pesta demokrasi bersama. Jangan mengganggu ketertiban umum,” kata Hafiz.

Hadir dalam deklarasi tersebut, tujuh komisioner KPU lengkap. Sejumlah pejabat negara juga hadir. Di antaranya, Mendagri Mardiyanto, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara mewakili Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan anggota Bawaslu Bambang Eko Cahyo Widodo yang mewakili Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini.

Seluruh partai kemarin bersama-sama membacakan ikrar kampanye damai. Suasana ikrar sempat tidak tertib setelah ribuan simpatisan partai mendekati panggung tempat deklarasi. Bahkan, saat penandatanganan ikrar damai, suasana seperti pasar itu masih saja terjadi. Setelah penandatanganan ikrar, setiap parpol diberikan waktu tiga menit di atas panggung untuk membacakan orasi masing-masing.

Meski hadir semua, tampaknya, acara tersebut bukan merupakan agenda utama bagi parpol nasional. Indikasinya, sebagian tokoh teras parpol memilih tidak hadir dalam deklarasi itu. Sejumlah parpol besar hanya mewakilkan diri untuk menghadiri deklarasi tersebut.

Nama-nama seperti Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Persatuan Pembanguan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid, dan Ketua Umum Partai Karya Perjuangan Indonesia Meutia Hatta tak tampak. Ketua DPR Agung Laksono yang sebenarnya didapuk untuk membacakan ikrar juga tak hadir.

Beberapa ketua umum yang hadir dalam deklarasi itu bisa dihitung jari. Misalnya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Karya Perjuangan M. Jasin. Tak lupa, hadir pula Ketua Umum Partai Persatuan Daerah Oesman Sapta dan Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan. Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar baru hadir pada pertengahan acara.

Minimnya tokoh yang hadir itu diakui oleh Hafiz. Meski secara pribadi merasa kurang, dia memaklumi hal tersebut. Mayoritas ketua umum tak hadir karena sedang melaksanakan tugas di pemerintahan. “Tadi saya ketemu Pak JK (Jusuf Kalla). Beliau tidak bisa hadir karena tidak ambil cuti. Kemungkinan sama juga terjadi sama Ketum yang lain,” katanya.

Dalam undangan, ternyata, juga terjadi kesalahpahaman. Dua kubu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) hadir. Masing-masing dari kubu Mentik Budiwiyono dan Endung Sutrisno. “Itu murni kesalahan teknis. Sejatinya, undangan hanya satu,” jawabnya.

Selain parpol nasional, KPU sebenarnya mengundang enam parpol lokal Aceh untuk turut hadir mendeklarasikan kampanye damai. Namun, hingga penutupan, tak satu pun parlok Aceh yang hadir. Menurut Hafiz, pihaknya akan segera meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menyusun acara dan deklarasi yang sama.

Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, ketidakhadiran Suryadharma memang disebabkan tugasnya sebagai menteri koperasi. Namun, dia menilai bahwa secara substansi, acara deklarasi kampanye damai itu tetap tinggi, meski tanpa kehadiran tokoh-tokoh parpol. “Hasil deklarasi damai ini akan kami sosialisasikan kepada seluruh elemen partai,” kata Irgan.

Sementara di Makassar Kampanye damai di Lapangan Karebosi kemarin ternodai oleh bentrokan yang melibatkan kader Partai Kedaulatan. Insiden tersebut diduga dipicu adanya dualisme kepemimpinan di dalam tubuh partai nomor urut sebelas tersebut.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat itu salah seorang pengurus Partai Kedaulatan versi Syamsuddin Ilyas bersama Bunyamin baru saja mengambil stiker untuk dipasang di mobil pimpinannya. Pada saat bersamaan, beberapa pengurus partai versi Asrulah yang juga mengklaim sebagai pengurus sah langsung mendatangi Bunyamin.

Tanpa banyak bicara, mereka melayangkan pukulan ke arah Bunyamin. Syamsuddin yang menyaksikan kejadian itu hendak melerai kedua belah pihak. Sayang, bukan berhasil melerai, dia malah dipukuli pelaku.

”Saya tiba-tiba dipukul di bagian kepala dan punggung. Padahal, saya hanya berusaha melerai agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar,” ujar Syamsuddin saat melaporkan insiden itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar kemarin sore.

Bentrokan besar bisa diatasi setelah aparat kepolisian dari Polwiltabes Makassar Barat turun tangan untuk mengamankan situasi. Akibat insiden itu, seorang kader Partai Kedaulatan versi Asrullah bernama Syamsul, 45, ditangkap polisi. Dia dijadikan tersangka lantaran memukul Syamsuddin dan Bunyamin. (jpnn/yra)

banner-yousri


Sri Sultan Tolak Dampingi JK

24 Februari, 2009

Sri Sultan Ingin Jadi Presiden
Tolak Jadi Cawapres Jusuf Kalla

JAKARTA (Radar Pemilu) – ADANYA pernyataan kesediaan Jusuf Kalla (JK) menjadi calon presiden tidak menggoyahkan kader Partai Golkar yang lain untuk ikut bersaing. Di antaranya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Raja keraton Jogjakarta itu secara tegas menolak dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) JK. Padahal sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Proyo Budi Santoso sudah mewacanakan untuk memasangkan Sultan sebagai cawapres pendamping Kalla.
”Sikap saya sampai saat ini tetap declare sebagai capres,” kata Sultan di kediamannya, Jalan Suwiryo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/2). Ia menyebut duet capres-cawapres dari satu partai yang sama bukan pilihan politik yang strategis.
”Bukankah lebih baik berkoalisi untuk memperkuat pemerintahan,” cetusnya. Menurut Sultan, sekalipun perolehan suara Golkar pada pemilu legislatif nanti mampu mencapai 25 persen suara nasional sehingga bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri, Golkar harus merangkul kekuatan lain.
”Kalau di bawah 25 persen, tentu harus berkoalisi. Kalau lebih dari 25 persen, biarpun bisa mengajukan sendiri, apa tetap harus berdiri sendiri,” ujar anggota Dewan Penasihat Partai Golkar itu.
Sultan mengaku tengah mempersiapkan diri mengikuti penjaringan capres Partai Golkar. ”Saya bangun komunikasi dengan DPD-DPD Golkar, apa mungkin nama saya dimasukkan dalam pencalonan,” ungkapnya.
Tapi, bagaimana kalau akhirnya tidak menang di penjaringan itu? ”Kalau memang ada partai lain yang mau mengusung dan partai itu dapat 20 persen, saya maju lewat situ,” jawab Sultan, mantap.
Sayang, ketika ditanya tentang ”partai lain” itu, Sultan enggan menjelaskan lebih jauh. ”Saya tidak bisa jelaskan karena itu sama saja dengan saya buka baju. Tapi, mendekati 9 April, manuver politik semakin menarik dan konstalasi politik semakin cepat,” katanya. Yang jelas, partai yang mendukung Sultan secara terbuka adalah Partai Republikan.
Dalam kesempatan itu, Sultan juga mempersoalkan angka 30 persen yang dipatok Golkar sebagai target perolehan suara pemilu legislatif. ”(Target, Red) itu mesti keliru,” ujarnya.
Meski pada Pemilu 2004 Golkar bisa merebut 21 persen suara dan ada tambahan jumlah pemilih nasional, menurut dia, paling banter Golkar hanya bertambah 5 persen. Apalagi, sistem penetapan caleg terpilih ditentukan dengan sistem suara terbanyak.
Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo justru merasa bingung terhadap kader partai berlambang beringin tersebut. ”Ketika Partai Demokrat tidak mencalonkan JK sebagai cawapres, kita sewot. Sekarang, Pak JK sudah dicapreskan, sewot lagi. Ini bagaimana sebenarnya yang betul itu,” katanya.
Karena itu, menurut Firman, semua pencapresan Partai Golkar diserahkan kepada mekanisme yang ada. Yakni, melalui rapimnas yang akan digelar setelah pemilu legislatif. ”Semuanya, yang jelas, berhak mencalonkan atau mendeklarasikan diri. Boleh-boleh saja. Tapi kalau resmi dari Golkar, ya harus menunggu rapimnas,” tegasnya. (jpnn/yra)


Ayo! Perempuan Pilih Perempuan

14 Februari, 2009

Jatah Kursi Perempuan

Zipper System Gagal


JAKARTA (radar pemilu) – SETELAH upaya memasukkan zipper system (kursi ketiga untuk caleg perempuan) ke dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mendapat sinyal negatif, caleg perempuan pun memilih jalur lain untuk meningkatkan keterwakilan mereka di kursi wakil rakyat. Mereka kini mengampanyekan perempuan pilih perempuan.

”Upaya hukum sepertinya akan gagal. Apalagi, ketika isu itu dimunculkan, banyak tanggapan negatif. Terutama mengenai dasar hukum aturan tersebut. Saya sendiri juga mikir, ini cantolannya apa,” kata caleg DPR dari Partai Amanat Nasional Yasmin Muntaz dalam diskusi kenegaraan bertema Peluang Perempuan di Parlemen di gedung DPD, Jakarta.

Selain mantan presenter televisi swasta itu, turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo, anggota Fraksi Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim, caleg DPR dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Aprilia Sovietina, dan pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin.

Karena itu, menurut Yasmin, caleg perempuan kini tak bisa lagi berharap banyak kepada affirmative action yang diperjuangkan KPU. Sebab, kalau itu dipaksakan, aturan tersebut rawan gugatan. ”Perempuan harus mengusahakan sendiri peningkatan keterwakilan kaumnya,” tegasnya.

Caranya, kata Yasmin, adalah dengan mengampanyekan pemilihan caleg perempuan kepada kaumnya sendiri, yakni perempuan. Itu, menurut dia, lebih efektif. ”Saya sendiri sudah mencoba di dapil saya. Saya sudah membuat tulisan agar perempuan memilih perempuan,” ungkap caleg dapil Banten III itu.

Hal senada diungkapkan Marwah Daud Ibrahim. Politikus bergelar doktor itu mengatakan, apabila tidak ada upaya konkret, keterwakilan perempuan di legislatif bisa turun. Kalau itu sampai terjadi, perjuangan perempuan di parlemen bisa terancam. ”Padahal, selama ini di legislatif, peran perempuan cukup signifikan dalam melahirkan peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada perempuan,” jelasnya.

Marwah pun sependapat dengan usul Yasmin. Namun, katanya, usul itu masih belum cukup. Sebab, di sisi lain, kemampuan personal caleg perempuan harus ditingkatkan. Marwah mengaku sempat melakukan pelatihan lintas partai di daerah-daerah untuk meningkatkan elektabilitas caleg perempuan. ”Saya berikan kepada mereka tip-tip praktis. Itu agar mereka lebih bisa terpilih,” ujar perempuan yang sudah duduk di kursi DPR selama empat periode itu.

Namun, Irmanputra Sidin berpendapat lain. Menurut dia, kampanye perempuan pilih perempuan tak bakal efektif. Sebab, dalam surat suara tidak dicantumkan foto caleg. Akibatnya, para pemilih perempuan tak bisa langsung mengetahui dan mengenali caleg perempuan. ”Nama Yasmin, misalnya. Saya justru mengira nama Yasmin Muntaz adalah nama lelaki, bukan perempuan,” katanya.

Karena itu, menurut Irmanputra, peluang perempuan di parlemen praktis hanya mengandalkan kekuatan personal perempuan. Hanya mereka yang benar-benar dikenal dekat dengan pemilih yang memiliki peluang lebih tinggi. (jpnn/yra)


Soekarwo-Saifullah Dilantik Mendagri

12 Februari, 2009

Dr.H.Soekarwo

Dilantik Menjadi

Gubernur Jawa Timur


Oleh: Yousri Nur Raja Agam *)

PERJALANAN panjang berliku dan cukup melelahkah yang ditapaki Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum, sampai juga di garis finish. Pria berkumis yang mempopularkan dirinya Pakde Karwo, dengan tertatih-tatih berhasil meraih juara dalam perebutan takhta kepemimpinan tertinggi di Jawa Timur.

Setelah dinyatakan menang tipis pada “tanding pamungkas” di Pulau Madura, Soekarwo akhirnya dinobatkan menjadi “imam utama” Jawa Timur. Soekarwo yang berpasangan dengan Drs.H.Saifullah Yusuf, dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masabakti 2009-2014. Pelantikan dilaksanakan, hari ini Kamis, 12 Februari 2009 di depan seidang Paripurna DPRD Jatim oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto.

Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum

Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum

Inilah sejarah baru dalam prosesi kepemimpinan daerah di Indonesia. Jejak hukum yang dilewati dapat dijadikan jurisprodensi apabila terjadi hal yang sama di daerah lain. Betapa tidak, beragam aturan hukum dan perundang-undangan harus dijadikan bekal untuk mengantarkan Soekarwo menduduki kursi Gubernur Jawa Timur.

Perjuangan Soekarwo sangat panjang, mulai mencari kendaraan politik untuk ditumpangi menuju tangga gedung Grahadi, kemudian menang dan menang, tetapi masih terkendala. Pertama kali ia menang bertarung di kandang banteng moncong putih PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jawa Timur. Tetapi pria kelahiran 6 Juni 1950 di Dusun Pinggit, Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun itu tidak direstui sing bahurekso.

Drs.H.Saifullah Yusuf

Drs.H.Saifullah Yusuf

Alhamdulillah, Magistter Humaniora (M.Hum) dan Doktor HukumUniversitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, mendapat kendaraan baru, koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Demokrat (PD). Akhirnya alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga Surabaya 1978 ini diusung ke gelanggang Pilgub Jatim. Berpasangan dengan Saifullah Yusuf, mereka menghadapi empat pasangan lainnya. Ternyata, Allah bersama mereka, menang menuju ke babak kedua bersama pasangan KaJi (Khofifah Indarparawansa-Mudjiono).

Pertandingan babak kedua melawan pasangan KaJi, juga dimenangkan. Tetapi, mereka dihadang dengan protes pelaksanaan Pilkada di Madura. KaJi menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Gugatan KaJi diterima, sehingga diadakan Pilkada ulang di dua kabupaten Pulau Garam itu.

Keberuntungan masih berpihak kepada pasangan KarSa. Dari hasil hitung ulang final, pasangan KarSa lagi-lagi dinyatakan menang.

Kandang Banteng

Sebelum berpasangan dengan Gus Ipul – panggilan akrab Saifullah Yusuf –. Pakde yang tidak mempunyai “kendaraan” terpaksa mencari tumpangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuka pertarungan perebutan sabuk untuk maju menjadi calon gubernur (Cagub) Jatim diikuti Soekarwo.

Tanpa ragu, Soekarwo yang menduduki jabatan Ketua Umum IPSI (Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia) Jatim itu menghadapi banteng-banteng pada babak penyisihan. Tidak tanggung-tanggung, Soekarwo menang mutlak pada babak penyisihan itu. Ia mengalahkan Ir.Sutjipto sebagai lawannya pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) yang diikuti 38 DPC PDIP se Jatim.

Pada Rakercabsus yang digelar tanggal 17 hingga 21 Februari 2008 itu, Soekarwo berhasil meraih 22 suara dari 38 DPC PDIP se Jatim. Sutjipto hanya mampu meraih 11 suara. Sedangkan lima daerah di Jatim sepakat sama-sama mencalonkan ke dua kandidat itu. Dengan demikian jalan semakin mulus bagi Soekarwo mendapatkan tiket Cagub Jatim pada Pilkada tahun 2008.

Seluruh hasil Rakercabsus itu dijadikan bahan Rakerdasus (Rapat Kerja Daerah Khusus) PDIP Jatim yang digelar Sabtu, 24 Februari 2008. Hasil Rakerdasus itu pun tidak beda dengan hasil Rakercabsus. Itulah yang diserahkan kepada DPP PDIP di Jakarta.

Tetapi apa yang terjadi? DPP PDIP di Jakarta mengambil keputusan yang berbeda. Kemenangan mutlak Soekarwo yang berhadapan dengan Sutjipto dianulir. Justru, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menetapkan Ir.Sutjipto sebagai bakal Cagub Jatim dari PDIP.

Makin Popular

Kemanangan Pakde Karwo pada babak penyisihan awal di kandang PDIP Jatim itu membuat nama Soekarwo makin popular. Berbagai kelompok survai melakukan sigi lapangan. Misalnya Komunitas Tabayyun Surabaya. Dari hasil penelitian mereka, Pakde memang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan popularitas tokoh masyarakat Jatim kala itu, di antaranya: Dr.H.Soenarjo (wakil gubernur Jatim) dan Dr.KH.Ali Maschan Moesa (ketua PW NU Jatim). Ia mengumpulkan nilai 54,7% dari hasil penelitian tentang popularitasnya di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) di Jatim.

Hasil penelitian Komunitas Tabayun Surabaya pimpinan Prof.Dr. H. Nur Syam,MSi selama Juni dan Juli 2007 lalu menempatkan Soekarwo di peringkat pertama. Nama-nama lain “kalah”. Itulah kesimpulan penelitian yang dilaksanakan di 13 Ponpes besar yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Jatim. Ada delapan nama yang akhirnya terserap menempati urutan teratas.

Selengkapnya waktu itu, hasil penelitian berjudul “Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Gubernur 2008” oleh Komunitas Tabayun itu menempatkan nama Soekarwo pada urutan pertama dengan peroleh suara dari santri 54,7 persen. Disusul pada urtan di bawahnya Dr.H.Soenarjo (17,4%), Dr.KH.Ali Maschan Moesa (9,9%), Ketua DPP PDIP Ir.Sutjipto (9,3%), Bupati Lamongan Drs.H.Masfuk (3,5%), Ketua DPW PPP Jatim Drs.H.Farid Al-Fauzi (2,3%), Gubernur Jatim saat ini H.Imam Utomo (1,2%) dan Ketua Umum DPP Ansor Drs.Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (0,6%).

Menurut Nur Sjam, sebagai direktur riset Komunitas Tabayun Surabaya ini, ke 13 Ponpes yang ditelitinya adalah: Ponpes Sidosermo Surabaya, Nurul Jadid Probolinggo, An Nuqoyah Sumenep, Syaichona Kholil Bangkalan, Darul Ulum Jombang, Tebu Ireng Jombang, Lirboyo Kediri, Sunan Drajat Lamongan, Langitan Tuban, Syafi’iyah Situbondo, At Taqwa Pasuruan, Raudhatul Ulum Jember dan Darussalam Banyuwangi.

Hasil survai tahun 2007 itu, merupakan laporan awal popularitas Soekarwo di kalangan politisi maupun masyarakat awam. Betapa sebenarnya jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilkada Jatim 2008 yang berlanjut dengan Pilkada Jatim tahap ke-2 dan tahap ke-2 plus di Madura, tahun 2009 ini, nama Soekarwo sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Timur.

Pasangan Baru KarSa

Kendati kecewa berat atas “perlakuan” pemilik kendaraan yang ditumpangi Soekarwo, namun suami Nina Kirana ini tetap tabah. Hiruk-pikuk persiapan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur semakin riuh.

Perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur Jatim masabakti 2008-2013 semakin ramai. Suhu politik juga semakin panas. Partai politik (Parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Jatim semakin mengukuhkan diri sebagai yang paling berhak untuk mengusung pasangan cagub-cawagub Jatim tersebut.

Untuk pertamakalinya, hari Minggu, 17 Februari 2008, terlaksana deklarasi pasangan cagub-cawagub Jatim di Surabaya. Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Partai Demokrat (PD) mengusung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jatim Dr.H.Soekarwo,SH,MHum berpasangan dengan mantan Menteri Pengembangan Daerah Tertinggal Drs.H.Saifullah Yusuf. Deklarasi pasangan cagub-cawagub koalisi PAN dengan PD ini berlangsung meriah dan semarak di gedung Gelora Pantjasila, Surabaya.

Tidak tanggung-tanggung, deklarasi pasangan Soekarwo alias Pak De dengan Saifullah yang akrab dipanggil Gus Ipul itu, dihadiri pimpinan tertinggi kedua parpol yang sama-sama mengidolakan warna biru itu. Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir bergandengan tangan dengan Ketua Umum DPP PD Hadi Utomo mengiringi pasangan Pak De dengan Gus Ipul.

Sorak-sorai dan sambutan luar biasa pendukung pasangan ini membahana di gedung olahraga yang mampu menampung 25 ribu massa. “Hidup Pak De”, “Hidup Gus Ipul”, demikian teriakan massa pendukung silih berganti. Suasana tambah semarak saat dua artis ibukota, Eko Patrio dan Franky Sahilatua yang diboyong ke kota Pahlawan itu berhasil menggoyang panggung.

Sambutan masyarakat sekitar juga luar biasa. Sebelum memasuki gedung Gelora Pantjasila, pasangan yang sama-sama berkumis lebat ini diarak dengan menumpang becak dari halaman masjid Rahmat di Kembang Kuning. Sepanjang jalan melewati perkampungan sekitar dua kilometer itu, pasangan yang sama-sama memakai busana muslim itu tak henti-hentinya mandapat sambutan belaian tangan warga yang berada di kira-kanan jalan.

Tidak hanya sebutan Pak De dan Gus Ipul yang dipopularkan, tetapi juga singkatan nama kedua pasangan itu, “Karsa” atau Karwo-Saiful. Yel-yel dan jargon lain juga terlihat dari spanduk, baliho dan umbul-umbul yang menghiasi sepanjang jalan utama Kota Surabaya, Minggu itu.

Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir memberi instruksi kepada keluarga besar parpol berlambang matahari bersinar itu untuk memenangkan pasangan Karwo-Ipul pada pilkada yang bakal digelar 23 Juli 2008. Hukumnya wajib, fardhu ‘ain, kata SB – panggilan akrab ketua umum DPP PAN itu.

Tidak hanya kepada keluarga PAN yang banyak berasal dari ormas Islam Muhammadiyah itu saja SB berpesan, tetapi ia juga berseru kepada semua kader Gerakan Pemuda (GP) Anshor yang merupakan keluarga besar Nahdliyin untuk mendukung pasangan Pak De Karwo dan Gus Ipul itu.

Bak ‘kata berjawab dan gayung bersambut’, harapan SB itu didukung sepenuhnya oleh Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo. Ia merasa yakin, Soekarwo dengan Saiful bisa bekerjasama dengan baik. Sebab, katanya, Gus Ipul bukan orang asing bagi masyarakat Jawa Timur. Selain sebagai ketua umum GP Anshor, Gus Ipul yang berasal dari Jatim itu merupakan idola kaum muda. Demikian pula dengan Pak De Karwo, birokrat senior yang sudah merakyat.

APBD untuk Rakyat

Dr.H.Soekarwo yang mendapat kesempatan menyampaikan visi dan misinya sebagai bacagub dari koalisi PAN-PD itu mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama memperbaiki Jawa Timur. “Kemiskinan harus diperangi bersama-sama”, ujar Soekarwo.

Dengan selogan “APBD untuk rakyat”, Pak De mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan.

Apa yang diharapkan Soekarwo itu, diamini oleh Gus Ipul. Bahkan Saiful yang mendapat kesempatan berbicara menyatakan akan mendukung sepenuhnya rencana yang sudah lama dipersiapkan oleh Pak De Karwo.

Usai deklarasi, Soekarwo menjawab todongan pertanyaan dari wartawan. Tanpa ragu-ragu semua pertanyaan dijawab dengan mantap dan tenang. Bahkan, Karwo sempat berandai-andai tentang masa kampanye.

Menurut Soekarwo, sebenarnya ketentuan masa kampanye yang ada pada Undang-undang (UU) tentang Pilkada sekarang ini terlalu pendek. Hanya 18 hari. Itu tidak mungkin dapat dilaksanakan secara nyata. Olah sebab itu, andaikan ia boleh mengusulkan, masa kampanye untuk pulkada itu sekurang-kurangnya satu tahun, atau diperpanjang dari waktu yang ditetapkan sekarang ini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu seminggu, dua minggu rakyar bisa mengenal calon pemimpinnya.

Adanya tuduhan ia “curi start” kampanye, Soekarwo tidak begitu peduli. Silakan bicara apa saja. Buktinya, hampir semua yang “berkeinginan” menjadi cagub atau cawagub sudah jauh-jauh hari memperkenalkan dirinya.

Wong kepingin saja masak nggak oleh”, gurau Soekarwo ketika itu.

Lawan Menyusul

Setelah koalisi PAN-PD mendeklarasikan pasangan cagub-cawagubnya Dr.H.Soekarwo dengan Drs.H.Saifullah Yusuf (KarSa), menyusul pasangan yang diusung Partai Golkar, maupun PDIP mendeklarasikan cagub-cawagub Jatim-nya.

Partai Golkar telah memutuskan Ketua DPD PG Jatim, Dr.HM.Soenarjo,MSi sebagai cagub Jatim berpasangan dengan Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Jatim, Dr.KH.Ali Maschan Moesa. Partai berlambang beringin ini menggunakan jargon “Salam”.

DPP PDIP menetapkan Ir.H.Sutjipto sebagai cagub berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Jatim Ir.H.Ridwan Hisjam. Pasangan ini menyebut dirinya SR (Sutjipto-Ridwan).

Berikut muncul Chofifah Indarparawangsa mantan Menteri Peranan Wanita dalam kabinet Presiden Gus Dur yang berpasangan dengan mantan Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI (Purn) Mudjiono. Nama panggilannya “KaJi”..

Terakhir PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menetapkan nama Aksan, pasangan Dr.H.Achmady dengan Suhartono,

Dari lima pasangan yang sudah mendeklarasikan untuk maju ke gelanggang Pilgub Jatim 2008, ditetapkan nomor urutnya. Pasangan KaJi memperoleh nomor undian 1, SR nomor 2, Salam nomor 3, Aksan nomor 4 dan KarSa nomor 5.

Pakde dan Gus Ipul

Ikon Pakde Karwo, sosok pria berwajah bulat, berkopiah, dengan kumis tebal sudah muncul pada pertengahan 2005. Wajah Pakde merujuk langsung pada Soekarwo. Memang, sudah sejak lama Soekarwo getol mengenalkan namanya sebagai Pakde itu.

Si Pakde pun lantas muncul di mana saja. Di kecap ada, di kacang ada. Bahkan, dalam beberapa even, sosok berkumis itu terlihat muncul. Pakde tak hanya terkenal. Namanya sudah dipatenkan tim sukses Soekarwo melalui Direktorat Jenderal Hak Paten Depkum HAM. Nama Pakde pun ”dikunci”. Apabila ada yang memakainya bisa kena pelanggaran hak cipta.

Soekarwo yang mendapat nomor urut 5 maju bersama Saifullah Yusuf. Duet KarSa alias Karwo-Saiful melangkah dengan mantap. Di antara beberapa ciri khas tersebut, yang dianggap paling mewakili brand Pakde bersama Gus Ipul adalah kumis. Tim suksenya lantas menemukan slogan baru untuk KarSa. Coblos Brengose. ”Makanya, Pak Karwo dan Gus Ipul dilarang mencukur kumisnya sampai saat Pilkada Jatim selesai. Sebab, brand itu sudah terbentuk. Selain berengos, KarSa berpenampilan rapi. berbaju putih dan memakai songkok atau kopiah.


KarSa dan KaJi

Pasangan KarSa dan KaJi berhasil menyisihkan tiga pasangan lain dari lima pasangan yang maju pada Pilgub jatim tahap pertama, 23 Juli 2008 lalu. Ke dua pasangan ini berhadapan pada Pilgub tahap kedua, 4 November 2008.

Dari Pilgub putaran pertama, pasangan KarSa dan KaJi itu, berhasil meraih suara terbanyak. Kedua pasangaan ini berusaha untuk meraih simpati dan suara dari konstituen. Kampanye pun berlangsung cukup melelahkan. Tiada hari yang tidak dimanfaatkan oleh kedua pasangan ini untuk mendulang suara.

Berbagai taktik dan strategi dilaksanakan. Sehingga, sampai di pemungutan suara 4 November 2008. Hasilnya, pasangan KarSa “menang”.

Ternyata, kemenangan KarSa ini diprotes oleh pasangan KaJi. Mereka menggugat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jatim sebagai penyelenggara Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya, mempermasalahkan hasil pelaksanaan Pilkada di tiga kabupaten di Madura.

Keputusan MK, menetapkan dilaksanakan penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan dan pencoblosan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Kedua acara itupun sudah dihelat. Lagi-lagi pasangan KarSa dinyatakan menang, walaupun “tipis”.

KPU Jatim menyampaikan hasil Pilakada tahap ke-2 “plus” itu ke MK. Bersamaan dengan itu, pasangan KaJi juga bearaksi untuk menyampaikan gugatan. Tetapi, MK dengan tegas menolak gugagatan MK dengan tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut.

Berdasarkan ketetapan MK itu, maka dengen finalnya proses Pilkada Jatim itu, Mendagri melangkah pasti untuk menetapkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim untuk masabakti 2009-2014.

Sekarang semua itu terwujud. Soekarwo dan Saifullah Yusuf dilantik menjadi orang pertama dan kedua di Provinsi Jawa Timur yang berpenduduk 38 juta jiwa ini.

Kiprah pasangan berkumis ini, lima tahun ke depan menjadi harapan masyarakat Jawa Timur. Mereka menunggu realisasi dari janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye. Selamat untuk Pakde dan Gus Ipul, menduduki jabatan tertinggi di Jawa Timur. ***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Wartawan di Surabaya.

******——–******———********——–******——*****——******——*******

banner-yousri1