Duet SBY-JK

Duet SBY-JK

Kembali Dibicarakan

JAKARTA (Radar Pemilu) – DUET Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla (SBY-JK) kembali dibicarakan. Partai Demokrat mematok syarat tinggi bagi kandidat cawapres yang akan mendampingi SBY pada Pilpres 2009 nanti. Selain bergantung pada hasil polling, perolehan suara partai yang menaungi calon tersebut juga harus signifikan.

Berbisik mesra  SBY-JK

Berbisik mesra SBY-JK

“Karena itu, perlu menunggu hasil pemilu legislatif agar kekuatan partai-partai dapat terlihat lebih dulu,” ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman di Jakarta kemarin (1/2). Sebab, menurut dia, strategi menyusun pasangan capres-cawapres juga harus memperhitungkan seberapa besar dukungan di parlemen.

“Bukan sekadar bisa maju saja, tapi bagaimana nanti (usai terpilih, Red),” tambah mantan Menpora itu, percaya diri.

Karena itu, menurut Hayono, ruang bagi tokoh lain selain Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi cawapres pendamping SBY nanti masih cukup terbuka. “Tergantung suara Golkar berapa dulu,” ujar Hayono kembali.

Namun, apakah Demokrat juga sudah melakukan penjajakan ke calon-calon lain? Hingga saat ini, menurut mantan politikus Golkar itu, partainya belum melakukan upaya aktif. “Kami lebih baik serius dulu memenangkan pemilu Legislatif 2009,” jelasnya.

Namun, dia mengakui bahwa ada beberapa pihak maupun individu yang sudah berusaha melakukan pendekatan untuk menjadi cawapres SBY. “Tentu ada dan peluang mereka (menjadi cawapres SBY, Red) juga bukan sesuatu yang mustahil,” ujarnya, enggan menyebut siapa saja tokoh-tokoh itu.

Meski demikian, dia menegaskan, kalau pihaknya tidak bisa memungkiri bahwa duet SBY-JK tetap punya potensi lebih besar untuk diajukan lagi. “Kita harus jujur kalau kinerja duet itu kan terbukti cukup baik selama hampir lima tahun ini,” tandasnya.

Dalam beberapa survei, perolehan suara Golkar banyak yang memperkirakan akan turun pada 2009 nanti. Di sisi lain, suara Demokrat justru diperkirakan melonjak tajam dibanding perolehan pada Pemilu 2004 lalu. Jika benar terjadi, kondisi tersebut tentu saja akan memperlemah posisi Kalla sebagai kandidat cawapres SBY pada pilpres nanti. Demokrat akan percaya diri untuk mencari pasangan cawapres yang punya popularitas lebih tinggi.

Menurut Hayono, hasil survei terhadap tingkat popularitas dan keterpilihan calon bersangkutan hingga detik menjelang pemilu, memang juga tetap dipakai. “Persepsi masyarakat itu juga penting sekali, tapi kita lihat saja sama-sama nanti, siapa yang akan dipilih (sebagai cawapres, Red),” ujar putra pendiri Kosgoro, Mas Isman tersebut.

Selain Kalla, beberapa tokoh yang dianggap masih berpeluang menjadi cawapres SBY, di antaranya Sri Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nurwahid, Akbar Tanjung, dan Yusril Ihza Mahendra. Meski demikian, belum ada satu pun yang secara terbuka menyatakannya secara langsung.

Sri Sultan, misalnya, hingga hari ini tetap mendeklarasikan diri sebagai capres. Anggota dewan penasihat DPP Partai Golkar yang beberapa waktu terakhir dikabarkan makin dekat dengan Mega itu masih menyatakan belum ingin menjadi nomor dua.

“Deklarasi Sultan adalah untuk capres, dan sampai sekarang itu belum berubah,” tegas ketua tim sukses pencalonan Sultan, Sukardi Rinakit, saat dikonfirmasi. Menurut dia, hingga saat ini nama raja Jawa itu masih dikunci di posisi capres.

“Sekarang kami berjuang dan bertempur untuk itu (capres, Red) dulu, posisi nomor dua kita abaikan,” ujarnya. (jpnn/yra)

banner-yousri

—————————————————————————————————————–

KPU Harus Tingkatkan

Partisipasi Pemilih

SURABAYA (radarpemilu) – MENUJU sistim politik yang demokratis diperlukan transformasi untuk mendorong pembaruan secara menyeluruh, fokus pembaruan harus melakukan perubahan yang memperkuat posisi rakyat.

Termasuk memikirkan institusi supra agar bisa menjadi bagian dari kekuatan yang menyokong demokratisasi.

Demikian diungkapkan Prof. Dr. Arief Darmawan, MS, dalam seminar bertajuk ”Penyelenggaraan Pemilu (Pilleg dan Pilpres) 2009 yang damai dan berkualitas” di kantor Bakesbang Sabtu, (10/1).

Prof Arief menilai, yang terjadi sekarang ini diterimanya demokrasi dalam dua kapasitas yang berbeda, yakni demokrasi sebagai sebuah sistem politik menurut kerangka pengertian nasional dan pengertian lokal. yang selanjutnya menimbulan kondisi mendua (ambiguity).

Di satu pihak demokrasi diakui dan diterima sebagai sistem politik nasional (yang pengertiannya lebih sarat dengan kaidah-kaidah nilai Barat), “Bahkan pada di sisi lain lagi dalam penerapan dan pelaksanaannya demokrasi berubah menjadi proses politik dengan nilai-nilai dan aturan-aturan lokal (berstandar pada kaidah-kaidah nilai lokal ).” jelasnya.

Lebih jauh Arif menjelaskan, demokrasi sebagai suatu proses sering kali tidak segera nampak substansi demokrasi, tetapi adanya nilai-nilai demokrasi yang sengaja diciptakan guna mengatur kehidupan politik dan sosial masyarakat. Pengadaan pranata-pranata tersebut di maksudkan agar aturan-aturan yang sudah ditentukan tadi itu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Sementara itu, Pemimpin Umum Harian Surabaya Pagi Tatang Istiawan dan anggota KPU Kota Surabaya Edward Dewaruci yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut menilai, untuk sampai pada penyelenggaraan pemilu damai dan berkualitas maka tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bagaimana partisipasi pemilih mampu meningkat. Selain itu KPU juga mampu menjaga proses pemilu langsung ini mampu berjalan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur dan adil.

Proses demikian itu mampu dikawal dalam semua tahapan, khususnya kampanye dan pemungutan suara. “KPU berusaha melakukan public awarnes serta voters education,” ungkap Edward. Nah untuk menuju proses itu lanjutnya, butuh peran serta seluruh komponen bangsa, pers pemerintah serta partai politik sendiri.

Masih dalam acara yang selenggarakan LPM GR (Lembaga Pengembangan Masyarakat Gotong Royong), dengan tiga 3 cewek jagoan sebagai pengurus harianya, (Dra. Siti Mujanah, MBA, Ph.d. Eva Desembrianita, SE, MM dan Dra. Saptarini) Edward juga sempat menunjukkan salah satu contoh surat suara yang lebarnya seperti halaman koran (45X84 cm). Sontak contoh yang dibawa anggota KPU berkacamata itu membuat peserta seminar berdecak penuh komentar. Tak lain karena dalam bayangan mereka surat suara pemilu 2009 tak akan selebar yang nampak dimatanya sebagaiman pemilu di 2004.

Selain itu, Edward juga menunjukkan cara sah memberikan hak pilih dengan metode mencentang (contreng) yang hanya dilakukan sekali pada kolom gambar partai, atau nomor calon legislatif (caleg).

Untuk diketahui seminar terselenggara atas kerjasama LMP GR dengan Bakesbang Propinsi Jawa Timur dalam kaitan untuk ikut serta dalam sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu pada bulan April 2009 nanti. LMP GR sendiri merupakan (Lembaga Pengembangan Masyarakat Gotong Royong), dimana lemaga ini didirikan pada 7 Februari 2007 dimana pengurusnya adalah anggota Kosgoro 1957 Prop Jawa Timur. (sbypagi/yra)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: