Machfud MD

Putusan MK

Pada Pilgub Jatim

Dijamin Netral

JAKARTA (Radar Pemilu) – KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD akhirnya tergoda. Dia mengaku tidak akan menggubris komentar berbagai pihak yang terus menyudutkan lembaganya.

Memberikan komentar adalah hak setiap orang. Karenanya, dia tidak akan terjebak untuk memberikan penilaian balik atas komentar tersebut. “Saya tidak akan mau menanggapi (komentar) itu. Apakah kasus ini (sengketa Pilkada Jatim) akan terjadi pada pemilu yang akan datang atau tidak,” tegas Mahfud.

Mantan menteri pertahanan era Presiden Gus Dur ini menolak menanggapi komentar-komentar yang menganggap putusan MK bakal menjadi preseden buruk bagi pilkada berikutnya. ”Nggak perlu menanggapi itu,” tambahnya.

PARTAI KARYA PERJUANGAN

PARTAI KARYA PERJUANGAN

Menurutnya, keputusan MK tentang Pilkada Jatim yang memerintahkan pemilihan ulang di sampang dan bangkalan serta penghitungan suara ulang di Pamekasan diyakini malah akan menjadi worning agar petugas, baik KPU maupun Panwas kebih berhati-hati dan tidak asal-asalan.

Taka hanya itu, keputusan tersebut, juga harus memotivasi panwas bisa bekerja lebih
cepat untuk menyelesaikan sengketa Pilgub Jatim. Dia membantah kalau keputusannya tersebut dimaksudkan untuk memangkas wewenang Panwas.

“Putusan MK tidak akan mendegradasi kewenangan Panwaslu. Sebaliknya, panwas malah harus bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Justru putrusan tersebut ada nilai positifnya,” terang Mahfud.

Mahfud menegaskan, MK dalam mengeluarkan keputusan tidak akan terikat oleh
pandangan politik apapun. Karenanya, publik yang mendaftarkan perkaranya ke
MK semua akan diproses dan diadili.”Jadi tidak apa-apa. Boleh-boleh saja
Bawaslu atau panwaslu mengatakan kewenangannya terdegradasi,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary mengatakan, keputusan MK
tersebut bisa menjadi landasan hukum dan payung bagi pelaksanaan pencoblosan
ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta perhitungan suara ulang di
Kabupaten Pamekasan. “Landasan hukum pelaksanaan Pilgub ulang Jatim adalah
putusan MK. Jadi tidak perlu payung hukum lagi,” kata Abdul Hafidz.

Penegasan Ketua KPU itu untuk menanggap adanya kesalahan prosedur dalam
pelasanaan pilgub ulang Jatim yang akan timbul nantinya. Mengingat dalam UU
No 12/2008 menyatakan bahwa pilkada putaran kedua dilakukan paling lambat
bulan Desember 2008. Hal itu dapat diartikan pada 2009 tidak boleh lagi ada
pilkada, sementara pencoblosan ulang di Bangkalan dan Pamekasan akan digelar
pada 21 Januari 2009.

Abdul Hafidz Anshary berpendapat, Pilgub ulang Jatim ini bukan merupakan
putaran kedua, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan. “KPU Pusat
menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Jatim untuk pelaksanaan pilgub ulang
tersebut. Semua diserahkan kepada mereka (KPU Jatim) untuk menaikkan atau
menurunkan anggaran, termasuk soal tender ulang surat suara,” ujarnya.

Penghitungan Ulang Masih Bermasalah
KPU boleh saja menyebut tidak ada masalah terkait pelaksanaan pilgub jilid III. Tapi, faktanya, sampai saat ini, KPU Jatim mengaku maish belum menerima petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari KPU Pusat.

Padahal pelaksanaan penghitungan ulang direncanakan akan digelar pada 24 Desember ini. Fakta tersebut membuat KPU Jatim was-was. Itu karena, belum adanya juklak dan juknis tersebut bisa mengakibatkan efek lain. Misalnya, terkait cara penghitungan. Apakah penghitungan akan dilakukan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ataukah TPS dikumpulkan di kecamatan dan melakukan penghitungan secara serentak.

Problem kedua terkait hasil penghitungan ulang. Ini juga masih belum jelas. Apakah akan ditetapkan secara langsung oleh KPU ataukah diserahkan terlebih dulu pada MK untuk kemudian ditetapkan.

Untuk memutuskan hal tersebut KPU Jatim Selasa, (16/12) memanggil KPU Kabupaten Sampang, Bangkalan dan utamanya Pamekasan untuk melakukan pembahasan (rapat). Sayangnya rapat tersebut dilakukan secara tertutup oleh KPU Jatim. Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, rapat bersama tiga Kabupaten tersebut dilakukan di kawasan Ketintang Surabaya.

Dihubungi terkait persoalan anggota KPU Jatim Arif Budiman, tak menampiknya. Kata Arif pihaknya memang sedang menunggu juklak dan juknis dari KPU pusat terkait penghitungan ulang tersebut. Namun karena belum kunjung datang KPU kemudian berinisiatif untuk melakukan rapat bersama tiga kabupaten itu.

Selain membahas penghitungan ulang dalam rapat itu juga dibahas soal distribusi logistik ke Bangkalan dan Sampang. Sayangnya hingga pukul 19.00 semalam, rapat masih belum usai. “Kita masih rapat, masih belum selesai,” tutur Arif yang dihubungi via ponselnya. (jp/yra)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: