Machfud MD

17 Desember, 2008

Putusan MK

Pada Pilgub Jatim

Dijamin Netral

JAKARTA (Radar Pemilu) – KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD akhirnya tergoda. Dia mengaku tidak akan menggubris komentar berbagai pihak yang terus menyudutkan lembaganya.

Memberikan komentar adalah hak setiap orang. Karenanya, dia tidak akan terjebak untuk memberikan penilaian balik atas komentar tersebut. “Saya tidak akan mau menanggapi (komentar) itu. Apakah kasus ini (sengketa Pilkada Jatim) akan terjadi pada pemilu yang akan datang atau tidak,” tegas Mahfud.

Mantan menteri pertahanan era Presiden Gus Dur ini menolak menanggapi komentar-komentar yang menganggap putusan MK bakal menjadi preseden buruk bagi pilkada berikutnya. ”Nggak perlu menanggapi itu,” tambahnya.

PARTAI KARYA PERJUANGAN

PARTAI KARYA PERJUANGAN

Menurutnya, keputusan MK tentang Pilkada Jatim yang memerintahkan pemilihan ulang di sampang dan bangkalan serta penghitungan suara ulang di Pamekasan diyakini malah akan menjadi worning agar petugas, baik KPU maupun Panwas kebih berhati-hati dan tidak asal-asalan.

Taka hanya itu, keputusan tersebut, juga harus memotivasi panwas bisa bekerja lebih
cepat untuk menyelesaikan sengketa Pilgub Jatim. Dia membantah kalau keputusannya tersebut dimaksudkan untuk memangkas wewenang Panwas.

“Putusan MK tidak akan mendegradasi kewenangan Panwaslu. Sebaliknya, panwas malah harus bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Justru putrusan tersebut ada nilai positifnya,” terang Mahfud.

Mahfud menegaskan, MK dalam mengeluarkan keputusan tidak akan terikat oleh
pandangan politik apapun. Karenanya, publik yang mendaftarkan perkaranya ke
MK semua akan diproses dan diadili.”Jadi tidak apa-apa. Boleh-boleh saja
Bawaslu atau panwaslu mengatakan kewenangannya terdegradasi,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary mengatakan, keputusan MK
tersebut bisa menjadi landasan hukum dan payung bagi pelaksanaan pencoblosan
ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta perhitungan suara ulang di
Kabupaten Pamekasan. “Landasan hukum pelaksanaan Pilgub ulang Jatim adalah
putusan MK. Jadi tidak perlu payung hukum lagi,” kata Abdul Hafidz.

Penegasan Ketua KPU itu untuk menanggap adanya kesalahan prosedur dalam
pelasanaan pilgub ulang Jatim yang akan timbul nantinya. Mengingat dalam UU
No 12/2008 menyatakan bahwa pilkada putaran kedua dilakukan paling lambat
bulan Desember 2008. Hal itu dapat diartikan pada 2009 tidak boleh lagi ada
pilkada, sementara pencoblosan ulang di Bangkalan dan Pamekasan akan digelar
pada 21 Januari 2009.

Abdul Hafidz Anshary berpendapat, Pilgub ulang Jatim ini bukan merupakan
putaran kedua, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan. “KPU Pusat
menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Jatim untuk pelaksanaan pilgub ulang
tersebut. Semua diserahkan kepada mereka (KPU Jatim) untuk menaikkan atau
menurunkan anggaran, termasuk soal tender ulang surat suara,” ujarnya.

Penghitungan Ulang Masih Bermasalah
KPU boleh saja menyebut tidak ada masalah terkait pelaksanaan pilgub jilid III. Tapi, faktanya, sampai saat ini, KPU Jatim mengaku maish belum menerima petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari KPU Pusat.

Padahal pelaksanaan penghitungan ulang direncanakan akan digelar pada 24 Desember ini. Fakta tersebut membuat KPU Jatim was-was. Itu karena, belum adanya juklak dan juknis tersebut bisa mengakibatkan efek lain. Misalnya, terkait cara penghitungan. Apakah penghitungan akan dilakukan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ataukah TPS dikumpulkan di kecamatan dan melakukan penghitungan secara serentak.

Problem kedua terkait hasil penghitungan ulang. Ini juga masih belum jelas. Apakah akan ditetapkan secara langsung oleh KPU ataukah diserahkan terlebih dulu pada MK untuk kemudian ditetapkan.

Untuk memutuskan hal tersebut KPU Jatim Selasa, (16/12) memanggil KPU Kabupaten Sampang, Bangkalan dan utamanya Pamekasan untuk melakukan pembahasan (rapat). Sayangnya rapat tersebut dilakukan secara tertutup oleh KPU Jatim. Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, rapat bersama tiga Kabupaten tersebut dilakukan di kawasan Ketintang Surabaya.

Dihubungi terkait persoalan anggota KPU Jatim Arif Budiman, tak menampiknya. Kata Arif pihaknya memang sedang menunggu juklak dan juknis dari KPU pusat terkait penghitungan ulang tersebut. Namun karena belum kunjung datang KPU kemudian berinisiatif untuk melakukan rapat bersama tiga kabupaten itu.

Selain membahas penghitungan ulang dalam rapat itu juga dibahas soal distribusi logistik ke Bangkalan dan Sampang. Sayangnya hingga pukul 19.00 semalam, rapat masih belum usai. “Kita masih rapat, masih belum selesai,” tutur Arif yang dihubungi via ponselnya. (jp/yra)


Akhirnya Khofifah Kalah

11 November, 2008

Soekarwo Menangkan

Pilkada Jatim

KarSa 50,20% – KaJi 49,80%

Dr.H.Soekarwo

Dr.H.Soekarwo

SSURABAYA (radarpemilu) – KENDATI pada quick count, tidak unggul, namun akhirnya pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) berhasil memenangkan Pilkada Jawa Timur. Dengan demikian pasangan Soekarwo-Saifullah ini berhak menduduki jabatan gubernur-wakil gubernur jawa Timur masabakti 2008-2013.

             Acara penghitungan suara Pilgub Jatim yang berlangsung di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Selasa (11/11) berlangsung tegang. Jalan raya di sekitar pusat kota Surabaya itu terpaksa ditutup, karena sejak pagi sudah dipadati pengunjukrasa dari kubu Kaji (Khofifah Indar Parawansa) yang sudah merasa kalah setelah rekapitulasi suara di 38 kabupaten-kota di Jatim, selesai Senin (10/11). Dari perhitungan itu, pasangan KarSa unggul di 22 kabupaten/kota dan KaJi di 16 kabupaten/kota.

            Penghitungan suara oleh KPU Jatim itu berakhir pukul 15.30 WIB dengan kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Selisihnya tipis, hanya 60.223 suara atau 0,40 persen.

            Pasangan KarSa unggul perolehan suara sebanyak 7.729.944 atau 50,20 persen.  Sedangkan  pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) yang unggul tipis pada quick count,  mendapatkan suara 7.669.721 atau 49,80 persen. Dengan begitu KPUD akhirnya menetapkan pasangan KarSa sebagai pemenang dalam Pilgub Jatim putaran kedua dengan selisih angka dari pasangan kaJi sebanyak 60.223 suara.

            Setelah disahkan dan ditandatangani oleh empat anggota KPU Jatim, yaitu Wahyudi Purnomo, Arif Budiman, Yayuk Wahyuningse dan H Najib Hamid.

Anggota KPU Jatim sedang melakukan penghitungan

            Tim sukses pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara. Alasannya, banyak kecurangan yang terjadi di lapangan. Namun, secara pasti dan tegas belum disebutkan di mana terjadi kecurangan itu.

            “Kami menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. Kami akan mengajukan gugatan karena menemukan banyaknya kecurangan,” kata Sekreteris Tim Pemenangan Pasangan KaJi, Muhammad Mirdasy dalam forum rapat pleno terbuka KPU Jatim  di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya itu. Sedangkan Ketua Tim pemenangan KarSa, Martono langsung menandatang berita acara penghitungan.

 

Kumpul di Posko

            Dr.H.Soekarwo,SH,MHum  yang akrab dengan panggilan Pakde Karwo itu langsung mendatangi Posko Pemenangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) di Jalan Comal Surabaya.           Pakde Karwo berbasa-basi mengucapkan terima kasih kepada pasangan KaJi yang telah memulai pemilihan gubernur demokratis. “Terimakasih saya untuk ibu Khoifah yang bersama-sama mewujudkan Pilgub yang demokratis”, ujarnya.

            Pernyataan politik Soekarwo itu diucapkan setelah KPU Jatim menetapkannya sebagai calon gubernur (cagub) terpilih. Soekarwo mengingatkan, semua pihak melupakan perbedaan saat pilgub dan menyatukan langkah guna membangun Jatim lebih baik di masa depan.

            Soekarwo tetap menyatakan tekadnya untuk membangun Jatim lebih baik di masa depan. Terutama peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan kue ekonomi. Diharapkan dengan demikian kesejahteraan itu dinikmati rakyat Jatim secara lebih adil.

            Di Posko Karsa di Jalan Comal setelah adanya pengumuman KPU Jatim bahwa Karsa tampil sebagai pemenang, ratusan pendukung Karsa melakukan sujud syukur. Mereka meluapkan kegembiraan dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, (yous).


Menjelang Pengumuman KPU Jatim

10 November, 2008

Tim KarSa Mereaksi

Manuver Tim KaJi

SURABAYA (radarpemilu) – PERHITUNGAN suara secara manual pada pemilihan gubernur (pilgub) jatim yang berlangsung 4 November lalu belum selesai. Perhitungan cepat (quick count) yang mengunggulkan angka tipis untuk KaJi membuat suasana panas di Jatim. Sebab, ada informasi berdasarkan data yang disampaikan beberapa pihak, ternyata yang menang kubu KarSa. Tetapi, KPU sebagai lembaga yang paling berwenang untuk memberikan keterangan resmi, baru akan menyampaikannya setelah perhitungan manual selesai, pada hari Selasa, 11 November besok.

Uniknya, antar dua kubu: Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah Indar Parawansa (KaJi) sama-sama mengklaim sebagai pemenang. Bahkan, untuk meyakinkan kalau KaJi sudah menang, tim yang bermarkas di Deltasari Indah, Sidoarjo sudah menyelenggarakan acara syukuran. Selain itu, memasang iklan di berbagai mediamassa atas kemenangan itu.

Namun, gerakan tim KaJI itu mendapat reaksi dari tim KarSa. Manuver yang dilakukan oleh tim KaJi yang memasang iklan pemberitahuan kepada masyarakat agar melaporkan kecurangan Pilgub dengan imbalan Rp 500 ribu dinilai sebagai tindakan yang provokatif.

Sekretaris Tim Pemenangan KarSa, Anna Luthfie terus meminta agar masyarakat tenang dan tidak resah menyikapi hasil perhitungan cepat (quick count) yang ada. Pasalnya hingga saat ini perhitungan manual yang sah dan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim masih belum dilakukan.

“Untuk menghindari kesimpangsiuran perhitungan, kami minta dalam perhitungan manual nanti KPU Jatim ikut mengundang lembaga survey yang ada,” kata Luthfie, Sabtu (8/11).

Selain itu, dia juga meminta agar tokoh agama ikut menenangkan umatnya untuk tidak terpancing dalam aksi provokasi yang dilakukan kubu KaJi. Tak hanya itu, dia juga meminta supaya masing-masing individu berbicara sesuai dengan porsinya. “Contohnya ada seorang tokoh agama yang mengatakan harus mempercayai hasil quick count. Karena jika tidak maka Jatim akan mengalami apa yang terjadi di Maluku Utara.Itu kan bukan porsinya karena soal perhitungan cepat, sudah ada ahlinya sendiri,” tegasnya.

Ditanya soal temuan pelanggaran, Luthfie mengaku cukup banyak namun sejauh ini pelanggaran tersebut sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Misalkan di salah satu TPS Batu, ada kesalahan penulisan hasil penghitungan suara. Kasus lain terjadi di Nganjuk yang mana lampiran jumlah suara dengan berita acara penghitungan berbeda.

“Tetapi semua sudah diselesaikan di tingkat kecamatan, karena memang seperti itulah rosedurnya,” ujar Ketua BM PAN Jatim tersebut.

Cawagub Saifullah Yusuf menambahkan pihaknya meminta agar tidak ada tindakan provokatif dalam menyikapi hasil perhitungan cepat tersebut. Ia juga memita agar masyarakat Jatim tetap menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan KPU Jatim. “Jangan ada spekulasi, jangan ada provokasi, kita harap semuanya aman-aman saja,” tandasnya.

Tak hanya itu, massa pendukung KarSa juga melakukan kegiatan istighosah dan pembentukan Forum Penyelamat Stabilitas Jatim (FPSJ) di kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim di Jl. Darmo.

Menurut Koordinator FPSJ, Ahmad Arizal, forum ini perlu dibentuk untuk menghindari adanya upaya perpecahan paska pilgub putaran kedua. “Kita ingin membuat semacam tindakan preventif saja supaya Jatim nantinya tidak terjadi seperti di Maluku Utara,” katanya.

Pihaknya siap untuk melakukan pengawasan perhitungan di daerah dan memastikan tidak terjadi tindak kecurangan. FPSJ juga meminta agar masyarakat bersabar menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Jatim.

KaJi Belum Menang

Sementara itu, Ketua Lembaga Survey Indonesia Saiful Mujani menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan pemenang dalam pilgub Jatim di putaran kedua. Sejauh ini pihaknya hanya mengumumkan hasil perhitungan suara di putaran kedua sangat ketat. Kondisi ini pernah terjadi di beberapa daerah lain seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. “Jadi kalau ada yang bilang KaJi menang, itu salah.

Tidak ada dasar ilmiahnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Perhitungan cepat memang dibenarkan secara ilmiah dan pasti benar. Metodologi yang digunakan adalah simple random sampling dengan mengasumsikan jumlah pemilih di tiap TPS adalah sama. Namun, LSI mengkombinasikannya dengan stratifikasi yaitu mengambil sampel lebih banyak di TPS-TPS yang jumlah penduduknya lebih banyak dansebaliknya.Namun dengan posisi margin error di bawah 1 persen seperti yang terjadi di Jatim, posisi ini sangat dimungkinkan untuk terbalik.

“Di Jatim tidak ada pasangan yang memperoleh suara lebih dari 51% dan fakta ini harus dilihat bahwa belum ada pemenang di putaran kedua ini, ” tegasnya.

Saiful berharap agar masyarakat tidak menyandarkan hasil pilkada pada perhitungan cepat yang dilakukannnya. Hasil pilkada yang legal tetap berada di tangan KPU Jatim sebagai lembaga penyelenggara pilkada. “Jangan saya dan lembaga saya dibawa-bawa untuk melegalkan hasil pilkada dong,” pintanya. (sp/yra)


Dari Pigub Jatim:

7 November, 2008

Berdasar Laporan Saksi

KarSa dan KaJi

Saling Klaim Menang

 

SURABAYA (radarpemilu) – MESKIPUN lembaga KPUD Jatim belum mengumumkan hasil penghitungan suara putaran dua, kedua tim pemenangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) saling melakukan klaim memenangkan pilgub dalam perhitungan di seluruh TPS melalui saksi dan relawan yang disebar kedua tim pemenangan.

Tim internal KaJi setelah melakukan finalisasi penghitungan memperoleh hasil dari total suara sah 15.806.477 pasangan KaJi memperoleh suara 8.064.241 atau 51,02% sedangkan KarSa dipilih oleh 7.742.236 atau 48,98%. Jumlah kabupaten/kota perolehan Kaji dan Karsa sama. Yakni separuh atau 19 Kabupaten/kota dikuasai KaJi dan 19 lainnya dikuasai KarSa. “Cuma pasangan Kaji ini lebih unggul karena menang di kota Surabaya dan daerah kabupaten yang pendudukya lebih banyak, sedangkan KarSa banyak menang di daerah perkotaan yang penduduknya kecil,” papar sekretaris tim pemenangan KaJi H. Mirdasy, kemarin.

Dikatakan Mirdasy, angka tersebut akan dijadikan dasar acuan penghitungan KPUD 11 November nanti. Sebab, bagaimanapun penghitungan yang dilakukannya sudah 100% dari seluruh pemilih dan seluruh TPS. “Kami yakin data kita akan sama dengan hasil akhir nanti. Dengan catatan, tidak ada satupun orang yang memanipulasi data,” harapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan tim pemenangan KarSa yang melakukan perhitungan nyata (real count). Tim Karsa mengklaim memperoleh suara sebanyak 51,48 persen atau sekitar 8.127.815 suara. Sementara Khofifah-Mudjiono (Kaji) memperoleh 48,52 persen atau sekitar 7.660.434 suara.

Menurut versi Karsa, Pakde Karwo berhasil unggul di 16 kabupaten dan 6 kota. Beberapa tempat itu antara lain Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember, Kota Kediri dan Kota Blitar.
Dari jumlah pemilih terdaftar versi Karsa, yakni 29.280.470 orang dan 62.853 TPS, angka golput mencapai 13.077.683 orang dan suara tak sah 493.115 orang.

Sekretaris Tim Pemenangan Karsa, Anna Luthfi mengatakan, rekapitulasi penghitungan suara itu diperoleh dari saksi di setiap TPS. Begitu suara selesai dihitung, saksi langsung mengirimkannya ke saksi tingkat PPS, PPK, kabupaten/kota, terakhir ke tim propinsi.

“Jadi berantai. Semua saksi kami bekali handphone, jadi langsung hari itu juga bisa dikirim,” kata Luthfi, Kamis (6/11).

Versi KaJi
KaJi = 8.064.241 atau 51,02%
KarSa = 7.742.236 atau 48,98%.

Versi KarSA
KarSa = 8.127.815 atau 51,48%
KaJi = 7.660.434 atau 48,52%. (spg/yra)


Kiyai di PWNU Jatim

6 November, 2008

 

Mencium Aroma

Penggelembunganunjukrasa-pilkada

 

 

SURABAYA (radarpemilu) – SEJUMLAH  kyai yang duduk di PW NU Jawa Timur mulai mencium aroma ketidakberesan penghitungan suara Pilgub Jatim.

Karena itu, secara kompak, para kyai yang digawangi Rois Syuriah KH Miftahul Ahyar dan wakilnya KH Agoes Ali MAshuri menyerukan kepada masyarakat untuk ikut memantau.

Sementara itu, kendati optimis masih bisa menang Cawagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku miris dengan minimnya perbedaan perolehan suara. Pasalnya perbedaan perolehan suara ini sama-sama rawan digelembungkan.

“Kalau penggelembungan suara, kita (KarSa – Ka-ji) sama-sama khawatir,” ungkap Saifullah Yusuf dalam acara makan nasi bungkus bersama wartawan di pedopakan pemenangan KarSa Jln Comal, Surabaya, Rabu, (5/11).

Tapi, Miftahul Ahyar tetap berpendapat masyarakat patut dan perlu curiga jika terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara lembaga survei dengan hasil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

“Kalau terjadi perbedaan (hasil penghitungan) antara lembaga survei dengan KPUD, masyarakat patut curiga. Kami (PWNU Jatim) pun begitu, selama tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, perlu curiga,” jelas KH Miftachul Akhyar, didampingi wakilnya, KH Ali Mashuri kepada Surabaya Pagi di kantor PWNU, Surabaya, Rabu (5/11).

Sebab, menurut hasil quick count, 7 lembaga survei independen menunjukkan bahwa pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) unggul tipis atas Karsa. Ia mengakui bahwa hanya hasil penghitungan KPUD-lah yang dapat dijadikan dasar hukum. Namun, penghitungan lembaga survei independen tak dapat dinafikan karena selama ini hasilnya akurat.

Menurutnya, dalam banyak kesempatan, hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei independen, terutama Lembaga Survei Indonesia dan Lingkar Survei Indonesia, tak jauh berbeda dengan hasil penghitungan manual KPUD.
“Karena (metode yang digunakan lembaga survei independen) hitungannya jelas, rumusannya pasti, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasilnya pun, sampai sekarang, tidak pernah ada yang meleset,” jelasnya.

Perbedaan perolehan suara yang sangat tipis antara Kaji dan Karsa, tambah Kiai Miftach, berpeluang terjadi manipulasi atau ‘penggelembungan’ suara. Karena itu, pihaknya meminta KPUD setempat dan aparat pemerintah terkait agar bekerja sungguh-sungguh, jujur dan adil.

“Tanpa itu, kami mengkhawatirkan bahwa penetapan hasil Pilgub akan dapat memicu konflik horisontal berkepanjangan sebagaimana yang terjadi pada tragedi di Maluku Utara. Jika hal itu sampai terjadi, maka, jelas akan mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini,” tandasnya.

Miris

Gus Ipul juga menuturkan, sebelum ada perhitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, hasil quick count masih belum bisa dijadikan patokan. Pasalnya perbedaan hasil yang didapat masih dibawah marjin eror (batas kesalahan). Marjin erornya adalah antara satu – tiga persen, namun perbedaan suara yang dihasilkan kemarin masin nol, koma.

Bahkan hasil quick count kemarin masih banyak yang perlu dikoreksi. Semisal beberapa daerah yang disebutkan KarSa kalah ternyata dari hasil quick count KarSa menunjukkan angka menang. Semisal daerah Sumenep, Pamekasaan, Situbondo, Bondowoso, maupun Kota Probolinggo. “Total daerah yang kita menangkan ada 22 daerah kabupaten/kota,” cetus mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) itu.

Hasil quick count di bawah marjin eror itu diakui sejumlah pihak sulit untuk dibedakan, setidaknya menurut Dosen politik FISIP Universitas Airlangga (Unair), Priyatmoko. Menurutnya, setiap lembaga survey memiliki metodologi yang diyakini cukup akurat. Tetapi mereka tetap akan mencantumkan margin error atau angka toleransi kesalahan. Kalau suatu hasil QC hanya memiliki selisih yang sangat tipis di bawah angka toleransi, maka hasil final tidak bisa diputuskan.

“Pada dasarnya, QC adalah suatu metode untuk mengetahui gambaran suatu hasil Pilkada secara cepat. Tetapi saya ingatkan bahwa QC berdasarkan pada sampling, bukan sensus. Kalau sampling, mereka hanya mengambil beberapa TPS melalui berbagai pertimbangan dan kriteria. Kalau sensus, semuanya didata dan tidak ada satu pun yang tidak terdata,” kata Priyatmoko, yang juga menjadi peneliti itu.

Dosen yang aktif di lembaga kajian La Casa itu menambahkan, pihaknya yakin masyarakat Jatim sudah sangat cerdas. Sehingga tidak mudah menyimpulkan suatu QC sebagai keputusan final. “Keputusan final yang sesungguhnya adalah di KPU Jatim. Lebih baik kita tunggu hasilnya nanti dari KPU secara resmi, dan saya berharap semua pihak bisa menahan diri,” paparnya.

Dalam setiap lembaga QC, tambah Priyatmoko, meski memiliki ambang batas kesalahan. Kalau selisih perolehan suara cukup telak sampai di atas 10 persen, maka tidak ada masalah, karena masih di atas ambang batas kesalahan QC. Tetapi kasus di Pilkada Jatim putaran kedua ini, hasil QC hanya memiliki selisih yang sangat rendah, antara 0,5 hingga 1,2 persen. “Kalau kondisinya seperti itu, saya yakin tidak ada orang yang berani memberikan kesimpulan menang atau kalah,” jelasnya.

Ditempat terpisah, koordinator JPPR Dadan S Suharmawijaya menambahkan, hasil quick count yang dilakukan masing-masing calon bisa jadi akan menjadi senjata bagi mereka untuk melakukan gugatan dikemudian hari.

Kendati KPU Jatim sudah mempunyai perhitungan sendiri yang dilakukan secara manual sesuai dnegan undang-undang. “Namun mereka mempunyai alasan dan data,” jelas Dadan.

Sementara itu, KH Agoes Ali Mashuri. Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, yang akrab disapa Gus Ali juga mempertanyakan jika hasil penghitungan KPUD nantinya berbeda dengan hitungan lembaga survei independen.

Menurutnya, masyarakat awam telah mengetahui hasil Pilkada Jatim yang digelar kemarin itu melalui penghitungan cepat yang disiarkan di televisi. “Masyarakat tahunya Kaji menang, meski kata lembaga-lembaga survei itu, selisihnya tipis,” tandasnya.

Artinya, kata Gus Ali, jika kemudian ternyata hasil penghitungan yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur menunjukkan hasil yang berbeda, maka patut dipertanyakan. “Itu bisa bahaya,” imbuhnya.

Masyarakat Sabar

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jatim, Setia Purwaka langsung turun tangan mernyikapi tipisnya perbedaan penghitungan suara ini.

Setia Purwaka meminta pada masyarakat Jawa Timur untuk tetap bersabar, menunggu hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pada 11 November nanti.

“Kita tidak melarang masyarakat yang memercayai hasil hitung cepat. Hanya saja, penghitungan yang mempunyai landasan hukum adalah penghitungan yang dilakukan KPU Jawa Timur. Kita ini kan negara hukum,” kata Setia di kantor desk Pilkada Pemprov Jatim, Rabu, (5/11)
Tapi, menurut dia, terkait siapa pemenang dalam Pilgub Jawa Timur 2008, tetap berdasarkan penghitungan manual versi KPU. “Lagipula, perhitungan cepat tidak ada dalam undang-undang,” cetusnya.

Apalagi, kata Setia lebih jauh perhitungan cepat hanya berdasarkan sejumlah sampel, sedangkan penghitungan KPU bersifat manual dari TPS dan berjenjang terus keatas dan bisa dipertanggung jawabkan.

Untuk itu, mantan pejabat di Depkominfo ini meminta tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut membantu keamanan dan ketertiban. Hasil hitung cepat diharapkan tidak menjadi sebuah opini yang akhirnya menjadi alasan konflik.

Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid juga mengatakan hitung ulang bukanlah hasil akhir pemungutan suara. Masyarakat maupun pemerintah tetap harus menunggu hasil penghitungan manual KPU Jawa Timur.

“Sebaiknya masyarakat menahan diri dulu dan tidak melibatkan emosi dalam menyikapi hitung ulang. Boleh saja percaya pada hitung ulang, tapi masih ada mekanisme yang sesuai undang-undang, yakni penghitungan KPU,” kata Fathor. (spg/yra)

 


Hasil Pilgub Jatim

6 November, 2008

Diumumkan 14 November

 

 

SURABAYA (radarpemilu) –KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur secara resmi akan mengumumkan hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahap kedua pada 14 November. Hal tersebut disampaikan anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid di Surabaya, Rabu (5/11).
“Pilkada putaran kedua telah usai, beberapa lembaga perhitungan cepat memenangkan pasangan Kaji, namun perhitungan resmi Komisi pemilihan Umum (KPU) Jatim baru akan selesai pada tanggal 14 November 2008 mendatang,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jangan menganggap hasil perhitungan cepat merupakan hasil final. Semua pasangan jangan dulu ada yang merasa menang, mereka harus bersabar, jangan malah memperkeruh situasi keamanan di Jawa Timur. Semua pihak harap

bisa menahan diri. Jangan sampai Jatim seperti Maluku Utara karena akan menimbulkan dampak tidak baik bagi Jatim,” jelasnya.

Nadjib Hamin yakin, petugas di lapangan akan bekerja sebaik-baiknya, bertugas berdasarkan aturan dan sesuai sistem yang berlaku. KPU juga telah mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan selama proses perhitungan mulai tingkat kecamatan hinga propinsi.

“Dengan bekerja secara jujur dan bertanggungjawab teman di KPU Jatim akan aman,” terangnya.

Hamid mengingatkan, untuk mencari pemimpin biayanya tidak murah sehingga dibutuhkan kebersamaan semua elemen agar proses pemilihan gubernur Jatim bisa berjalan lancar dan terkendali.

“Kita mengingatkan terus kepada kedua pihak, pasangan calon, untuk memenuhi janjinya bersama, mengucapkan dan mendeklarasikan bahwa mereka siap menang dan kalah. Siapa yang menang harus didukung demi kepentingan Jatim. Hasil KPU adalah obyektif dan benar,” tegasnya. (surya/yra)


Pilgub Jatim (3)

5 November, 2008

 

 

Golput

 

Menang Mutlak

 

SURABAYA (radarpemilu) – GULPUT (Golongan Putih), yaitu masyarakat yang tidak menggunakan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu, ternyata cukup dominan pada Pilgub Jatim yang berlangsung, Selasa (5/11).

 

 

Data yang berhasil dihimpun, angka golput atau pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hampir separuh. Berdasarkan hasil quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), maupun Lembaga Survei Nasional (LSN), angka golput mencapai sekitar 48,5 persen dari jumlah 29,2 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dengan demikian terjadi peningkatan angka golput cukup signifikan. Pada Pilgub putaran pertama 23 Juli 2008, terdapat 11.152.406 pemilih dari 29.061.718 DPT, atau 38,37 persen yang tak datang ke TPS alias golput.

Banyak faktor yang membuat besarnya angka golput. Selain tak mendapat kartu pemilih, banyak pula yang malas ke TPS. Di Kota Kediri misalnya, lebih dari 10.000 warga yang masuk DPT tidak bisa mencoblos karena tak kebagian kartu pemilih.

Panwas Kota Kediri, Zaenal Arifin mengungkapkan, alasan warga tak mencoblos sebenarnya karena malas ke TPS serta dipicu karena tak memiliki kartu pemilih, terutama pemilih tambahan. Mereka yang tak kebagian kartu mencapai 10.162 orang.

Zaenal berpendapat, penambahan jumlah pemilih yang gagal nyoblos ini lantaran KPUD Kediri tidak cepat mendistribusikan kartu pemilih. Ini membuat angka golput di daerah ini meningkat tujuh persen dibanding Pilgub putaran pertama.

Juru bicara KPUD Kota Kediri Taufik Al Amin mengakui banyak kartu pemilih khususnya bagi pemilih tambahan terlambat didistribusikan. “Itu salah KPU provinsi yang sengaja mengirimkannya terlalu mepet yakni H-1 coblosan. Kami kan banyak pekerjaan, apalagi KPU baru saja punya gawe Pilwali Kediri 23 Oktober lalu,” elaknya.

Rendahnya partisipasi warga memilih juga terlihat di Jember, Sidoarjo, dan Bojonegoro. Seperti diungkapkan Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 8 Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Kota Bojonegoro, Edy Purwanto. Dari beberapa TPS yang ditempatkan di RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, jumlah pemilih di RS itu hanya 36 orang. Pada putaran pertama lalu, jumlah pemilih mencapai 64 orang. “Antusiasme masyarakat di putaran kedua ini sangat kurang. Bahkan, saya melihat antusiasme warga lebih besar waktu pemilihan bupati,” paparnya.

Edy mengakui, kartu pemilih menjadi alasan warga tidak mau menyalurkan hak pilihnya. Kabag Bina Mitra Polres Bojonegoro, Kompol Kusein Hidayat menambahkan, dari hasil pantauannya, partisipasi pemilih ke TPS tidak sampai 60 persen.

Di Jember, partisipasi pemilih lebih buruk lagi. Ketua KPUD Jember Sudarisman mengatakan, setelah memantau sejumlah TPS, ia memprediksi yang ikut coblosan tidak sampai 50 persen. Ada beberapa hal menjadi penyebab tingginya golput. Antara lain amburadulnya DPT serta tidak diliburkannya sejumlah instansi di Jember.

Sementara itu untuk meminimalkan angka golput, KPPS TPS 07 Lingkungan Wonosari Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember mengenakan pakaian kesenian kuda lumping. Sebelum TPS dibuka, warga juga disuguhi atraksi kuda lumping.

Tak ayal, TPS itu dibanjiri pemilih dan penonton.
Tingginya golput membuat prihatin panitia pemungutan suara (PPS). PPS di TPS 26 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya mengekpresikan keprihatinan dengan menempatkan keranda mayat dan payung bawat (payung untuk orang meninggal) di depan TPS di Balai RT 7/RW 5 Kelurahan Keputran atau tepatnya di samping kantor Kecamatan Tegalsari. Di samping keranda mayat diberi tulisan “Dukanya krisis kepercayaan”. Lewat pengeras suara, juga diputar bacaan talqin, dan semua anggota KPPS mengenakan pakaian serba hitam simbol duka cita.

Ketua KPPS TPS 26 Kelurahan Keputran, Asmorohadi mengatakan penempatan keranda mayat disengaja sebagai bentuk keprihatinan atas tingginya golput. “Masak setiap ada coblosan, angka golput selalu lebih dari 50 persen,” ujarnya. (surya/yra)

 


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.