Ayo! Perempuan Pilih Perempuan

Jatah Kursi Perempuan

Zipper System Gagal

JAKARTA (radar pemilu) – SETELAH upaya memasukkan zipper system (kursi ketiga untuk caleg perempuan) ke dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mendapat sinyal negatif, caleg perempuan pun memilih jalur lain untuk meningkatkan keterwakilan mereka di kursi wakil rakyat. Mereka kini mengampanyekan perempuan pilih perempuan.

”Upaya hukum sepertinya akan gagal. Apalagi, ketika isu itu dimunculkan, banyak tanggapan negatif. Terutama mengenai dasar hukum aturan tersebut. Saya sendiri juga mikir, ini cantolannya apa,” kata caleg DPR dari Partai Amanat Nasional Yasmin Muntaz dalam diskusi kenegaraan bertema Peluang Perempuan di Parlemen di gedung DPD, Jakarta.

Selain mantan presenter televisi swasta itu, turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo, anggota Fraksi Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim, caleg DPR dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Aprilia Sovietina, dan pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin.

Karena itu, menurut Yasmin, caleg perempuan kini tak bisa lagi berharap banyak kepada affirmative action yang diperjuangkan KPU. Sebab, kalau itu dipaksakan, aturan tersebut rawan gugatan. ”Perempuan harus mengusahakan sendiri peningkatan keterwakilan kaumnya,” tegasnya.

Caranya, kata Yasmin, adalah dengan mengampanyekan pemilihan caleg perempuan kepada kaumnya sendiri, yakni perempuan. Itu, menurut dia, lebih efektif. ”Saya sendiri sudah mencoba di dapil saya. Saya sudah membuat tulisan agar perempuan memilih perempuan,” ungkap caleg dapil Banten III itu.

Hal senada diungkapkan Marwah Daud Ibrahim. Politikus bergelar doktor itu mengatakan, apabila tidak ada upaya konkret, keterwakilan perempuan di legislatif bisa turun. Kalau itu sampai terjadi, perjuangan perempuan di parlemen bisa terancam. ”Padahal, selama ini di legislatif, peran perempuan cukup signifikan dalam melahirkan peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada perempuan,” jelasnya.

Marwah pun sependapat dengan usul Yasmin. Namun, katanya, usul itu masih belum cukup. Sebab, di sisi lain, kemampuan personal caleg perempuan harus ditingkatkan. Marwah mengaku sempat melakukan pelatihan lintas partai di daerah-daerah untuk meningkatkan elektabilitas caleg perempuan. ”Saya berikan kepada mereka tip-tip praktis. Itu agar mereka lebih bisa terpilih,” ujar perempuan yang sudah duduk di kursi DPR selama empat periode itu.

Namun, Irmanputra Sidin berpendapat lain. Menurut dia, kampanye perempuan pilih perempuan tak bakal efektif. Sebab, dalam surat suara tidak dicantumkan foto caleg. Akibatnya, para pemilih perempuan tak bisa langsung mengetahui dan mengenali caleg perempuan. ”Nama Yasmin, misalnya. Saya justru mengira nama Yasmin Muntaz adalah nama lelaki, bukan perempuan,” katanya.

Karena itu, menurut Irmanputra, peluang perempuan di parlemen praktis hanya mengandalkan kekuatan personal perempuan. Hanya mereka yang benar-benar dikenal dekat dengan pemilih yang memiliki peluang lebih tinggi. (jpnn/yra)

Amin Rais Tidak Tertarik Maju Pilpres 2009

 

MEDAN (radar pemilu) - Tokoh reformasi Amien Rais mengaku tidak terlalu tertarik untuk bertarung sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2009. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyadari bahwa umurnya tidak muda lagi. Karena itu, Amien Rais mendorong figur muda untuk capres.

“Saya sadar dengan kemampuan saya sekarang ini dan sudah tua. Saya ingin memberikan (dukungan) kepada adik-adik untuk bertarung menjadi presiden tahun depan,” kata Amien Rais kepada wartawan di Medan, Sabtu (18/10).

Kendati memberi peluang pertama kepada tokoh muda, Amien belum sepenuhnya menutup keinginan untuk kembali bertarung di panggung pilpres.. “Bila tokoh muda tidak maju juga, terpaksalah pendekarnya turun. Kalau sekarang, saya duduk di bangku cadangan saja,” ujarnya bergurau.

Amien Rais juga lebih banyak berbicara soal kasus hilangnya 14 aktivis dalam penculikan di era 90-an. Hingga kini, penculikan aktivis yang diduga melibatkan petinggi militer itu belum terungkap secara tuntas.

Mantan ketua MPR itu mengaku setuju dengan sikap DPR yang ingin mengusut kembali kasus tersebut. “Saya setuju dengan sikap DPR. Saya harap ini bisa diselesaikan dan bisa terungkap pelakunya,” tegasnya. Dia menyebut, penculikan aktivis pada 1995 itu jelas melanggar hak asasi manusia (HAM).(jpnn)