Soekarwo-Saifullah Dilantik Mendagri

12 Februari, 2009

Dr.H.Soekarwo

Dilantik Menjadi

Gubernur Jawa Timur


Oleh: Yousri Nur Raja Agam *)

PERJALANAN panjang berliku dan cukup melelahkah yang ditapaki Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum, sampai juga di garis finish. Pria berkumis yang mempopularkan dirinya Pakde Karwo, dengan tertatih-tatih berhasil meraih juara dalam perebutan takhta kepemimpinan tertinggi di Jawa Timur.

Setelah dinyatakan menang tipis pada “tanding pamungkas” di Pulau Madura, Soekarwo akhirnya dinobatkan menjadi “imam utama” Jawa Timur. Soekarwo yang berpasangan dengan Drs.H.Saifullah Yusuf, dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masabakti 2009-2014. Pelantikan dilaksanakan, hari ini Kamis, 12 Februari 2009 di depan seidang Paripurna DPRD Jatim oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto.

Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum

Dr.H.Soekarwo,SH,M.Hum

Inilah sejarah baru dalam prosesi kepemimpinan daerah di Indonesia. Jejak hukum yang dilewati dapat dijadikan jurisprodensi apabila terjadi hal yang sama di daerah lain. Betapa tidak, beragam aturan hukum dan perundang-undangan harus dijadikan bekal untuk mengantarkan Soekarwo menduduki kursi Gubernur Jawa Timur.

Perjuangan Soekarwo sangat panjang, mulai mencari kendaraan politik untuk ditumpangi menuju tangga gedung Grahadi, kemudian menang dan menang, tetapi masih terkendala. Pertama kali ia menang bertarung di kandang banteng moncong putih PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jawa Timur. Tetapi pria kelahiran 6 Juni 1950 di Dusun Pinggit, Desa Palur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun itu tidak direstui sing bahurekso.

Drs.H.Saifullah Yusuf

Drs.H.Saifullah Yusuf

Alhamdulillah, Magistter Humaniora (M.Hum) dan Doktor HukumUniversitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, mendapat kendaraan baru, koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Demokrat (PD). Akhirnya alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga Surabaya 1978 ini diusung ke gelanggang Pilgub Jatim. Berpasangan dengan Saifullah Yusuf, mereka menghadapi empat pasangan lainnya. Ternyata, Allah bersama mereka, menang menuju ke babak kedua bersama pasangan KaJi (Khofifah Indarparawansa-Mudjiono).

Pertandingan babak kedua melawan pasangan KaJi, juga dimenangkan. Tetapi, mereka dihadang dengan protes pelaksanaan Pilkada di Madura. KaJi menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Gugatan KaJi diterima, sehingga diadakan Pilkada ulang di dua kabupaten Pulau Garam itu.

Keberuntungan masih berpihak kepada pasangan KarSa. Dari hasil hitung ulang final, pasangan KarSa lagi-lagi dinyatakan menang.

Kandang Banteng

Sebelum berpasangan dengan Gus Ipul – panggilan akrab Saifullah Yusuf –. Pakde yang tidak mempunyai “kendaraan” terpaksa mencari tumpangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuka pertarungan perebutan sabuk untuk maju menjadi calon gubernur (Cagub) Jatim diikuti Soekarwo.

Tanpa ragu, Soekarwo yang menduduki jabatan Ketua Umum IPSI (Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia) Jatim itu menghadapi banteng-banteng pada babak penyisihan. Tidak tanggung-tanggung, Soekarwo menang mutlak pada babak penyisihan itu. Ia mengalahkan Ir.Sutjipto sebagai lawannya pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) yang diikuti 38 DPC PDIP se Jatim.

Pada Rakercabsus yang digelar tanggal 17 hingga 21 Februari 2008 itu, Soekarwo berhasil meraih 22 suara dari 38 DPC PDIP se Jatim. Sutjipto hanya mampu meraih 11 suara. Sedangkan lima daerah di Jatim sepakat sama-sama mencalonkan ke dua kandidat itu. Dengan demikian jalan semakin mulus bagi Soekarwo mendapatkan tiket Cagub Jatim pada Pilkada tahun 2008.

Seluruh hasil Rakercabsus itu dijadikan bahan Rakerdasus (Rapat Kerja Daerah Khusus) PDIP Jatim yang digelar Sabtu, 24 Februari 2008. Hasil Rakerdasus itu pun tidak beda dengan hasil Rakercabsus. Itulah yang diserahkan kepada DPP PDIP di Jakarta.

Tetapi apa yang terjadi? DPP PDIP di Jakarta mengambil keputusan yang berbeda. Kemenangan mutlak Soekarwo yang berhadapan dengan Sutjipto dianulir. Justru, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menetapkan Ir.Sutjipto sebagai bakal Cagub Jatim dari PDIP.

Makin Popular

Kemanangan Pakde Karwo pada babak penyisihan awal di kandang PDIP Jatim itu membuat nama Soekarwo makin popular. Berbagai kelompok survai melakukan sigi lapangan. Misalnya Komunitas Tabayyun Surabaya. Dari hasil penelitian mereka, Pakde memang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan popularitas tokoh masyarakat Jatim kala itu, di antaranya: Dr.H.Soenarjo (wakil gubernur Jatim) dan Dr.KH.Ali Maschan Moesa (ketua PW NU Jatim). Ia mengumpulkan nilai 54,7% dari hasil penelitian tentang popularitasnya di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) di Jatim.

Hasil penelitian Komunitas Tabayun Surabaya pimpinan Prof.Dr. H. Nur Syam,MSi selama Juni dan Juli 2007 lalu menempatkan Soekarwo di peringkat pertama. Nama-nama lain “kalah”. Itulah kesimpulan penelitian yang dilaksanakan di 13 Ponpes besar yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Jatim. Ada delapan nama yang akhirnya terserap menempati urutan teratas.

Selengkapnya waktu itu, hasil penelitian berjudul “Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Gubernur 2008” oleh Komunitas Tabayun itu menempatkan nama Soekarwo pada urutan pertama dengan peroleh suara dari santri 54,7 persen. Disusul pada urtan di bawahnya Dr.H.Soenarjo (17,4%), Dr.KH.Ali Maschan Moesa (9,9%), Ketua DPP PDIP Ir.Sutjipto (9,3%), Bupati Lamongan Drs.H.Masfuk (3,5%), Ketua DPW PPP Jatim Drs.H.Farid Al-Fauzi (2,3%), Gubernur Jatim saat ini H.Imam Utomo (1,2%) dan Ketua Umum DPP Ansor Drs.Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (0,6%).

Menurut Nur Sjam, sebagai direktur riset Komunitas Tabayun Surabaya ini, ke 13 Ponpes yang ditelitinya adalah: Ponpes Sidosermo Surabaya, Nurul Jadid Probolinggo, An Nuqoyah Sumenep, Syaichona Kholil Bangkalan, Darul Ulum Jombang, Tebu Ireng Jombang, Lirboyo Kediri, Sunan Drajat Lamongan, Langitan Tuban, Syafi’iyah Situbondo, At Taqwa Pasuruan, Raudhatul Ulum Jember dan Darussalam Banyuwangi.

Hasil survai tahun 2007 itu, merupakan laporan awal popularitas Soekarwo di kalangan politisi maupun masyarakat awam. Betapa sebenarnya jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilkada Jatim 2008 yang berlanjut dengan Pilkada Jatim tahap ke-2 dan tahap ke-2 plus di Madura, tahun 2009 ini, nama Soekarwo sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Timur.

Pasangan Baru KarSa

Kendati kecewa berat atas “perlakuan” pemilik kendaraan yang ditumpangi Soekarwo, namun suami Nina Kirana ini tetap tabah. Hiruk-pikuk persiapan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur semakin riuh.

Perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur Jatim masabakti 2008-2013 semakin ramai. Suhu politik juga semakin panas. Partai politik (Parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Jatim semakin mengukuhkan diri sebagai yang paling berhak untuk mengusung pasangan cagub-cawagub Jatim tersebut.

Untuk pertamakalinya, hari Minggu, 17 Februari 2008, terlaksana deklarasi pasangan cagub-cawagub Jatim di Surabaya. Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Partai Demokrat (PD) mengusung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jatim Dr.H.Soekarwo,SH,MHum berpasangan dengan mantan Menteri Pengembangan Daerah Tertinggal Drs.H.Saifullah Yusuf. Deklarasi pasangan cagub-cawagub koalisi PAN dengan PD ini berlangsung meriah dan semarak di gedung Gelora Pantjasila, Surabaya.

Tidak tanggung-tanggung, deklarasi pasangan Soekarwo alias Pak De dengan Saifullah yang akrab dipanggil Gus Ipul itu, dihadiri pimpinan tertinggi kedua parpol yang sama-sama mengidolakan warna biru itu. Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir bergandengan tangan dengan Ketua Umum DPP PD Hadi Utomo mengiringi pasangan Pak De dengan Gus Ipul.

Sorak-sorai dan sambutan luar biasa pendukung pasangan ini membahana di gedung olahraga yang mampu menampung 25 ribu massa. “Hidup Pak De”, “Hidup Gus Ipul”, demikian teriakan massa pendukung silih berganti. Suasana tambah semarak saat dua artis ibukota, Eko Patrio dan Franky Sahilatua yang diboyong ke kota Pahlawan itu berhasil menggoyang panggung.

Sambutan masyarakat sekitar juga luar biasa. Sebelum memasuki gedung Gelora Pantjasila, pasangan yang sama-sama berkumis lebat ini diarak dengan menumpang becak dari halaman masjid Rahmat di Kembang Kuning. Sepanjang jalan melewati perkampungan sekitar dua kilometer itu, pasangan yang sama-sama memakai busana muslim itu tak henti-hentinya mandapat sambutan belaian tangan warga yang berada di kira-kanan jalan.

Tidak hanya sebutan Pak De dan Gus Ipul yang dipopularkan, tetapi juga singkatan nama kedua pasangan itu, “Karsa” atau Karwo-Saiful. Yel-yel dan jargon lain juga terlihat dari spanduk, baliho dan umbul-umbul yang menghiasi sepanjang jalan utama Kota Surabaya, Minggu itu.

Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir memberi instruksi kepada keluarga besar parpol berlambang matahari bersinar itu untuk memenangkan pasangan Karwo-Ipul pada pilkada yang bakal digelar 23 Juli 2008. Hukumnya wajib, fardhu ‘ain, kata SB – panggilan akrab ketua umum DPP PAN itu.

Tidak hanya kepada keluarga PAN yang banyak berasal dari ormas Islam Muhammadiyah itu saja SB berpesan, tetapi ia juga berseru kepada semua kader Gerakan Pemuda (GP) Anshor yang merupakan keluarga besar Nahdliyin untuk mendukung pasangan Pak De Karwo dan Gus Ipul itu.

Bak ‘kata berjawab dan gayung bersambut’, harapan SB itu didukung sepenuhnya oleh Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo. Ia merasa yakin, Soekarwo dengan Saiful bisa bekerjasama dengan baik. Sebab, katanya, Gus Ipul bukan orang asing bagi masyarakat Jawa Timur. Selain sebagai ketua umum GP Anshor, Gus Ipul yang berasal dari Jatim itu merupakan idola kaum muda. Demikian pula dengan Pak De Karwo, birokrat senior yang sudah merakyat.

APBD untuk Rakyat

Dr.H.Soekarwo yang mendapat kesempatan menyampaikan visi dan misinya sebagai bacagub dari koalisi PAN-PD itu mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama memperbaiki Jawa Timur. “Kemiskinan harus diperangi bersama-sama”, ujar Soekarwo.

Dengan selogan “APBD untuk rakyat”, Pak De mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan.

Apa yang diharapkan Soekarwo itu, diamini oleh Gus Ipul. Bahkan Saiful yang mendapat kesempatan berbicara menyatakan akan mendukung sepenuhnya rencana yang sudah lama dipersiapkan oleh Pak De Karwo.

Usai deklarasi, Soekarwo menjawab todongan pertanyaan dari wartawan. Tanpa ragu-ragu semua pertanyaan dijawab dengan mantap dan tenang. Bahkan, Karwo sempat berandai-andai tentang masa kampanye.

Menurut Soekarwo, sebenarnya ketentuan masa kampanye yang ada pada Undang-undang (UU) tentang Pilkada sekarang ini terlalu pendek. Hanya 18 hari. Itu tidak mungkin dapat dilaksanakan secara nyata. Olah sebab itu, andaikan ia boleh mengusulkan, masa kampanye untuk pulkada itu sekurang-kurangnya satu tahun, atau diperpanjang dari waktu yang ditetapkan sekarang ini. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu seminggu, dua minggu rakyar bisa mengenal calon pemimpinnya.

Adanya tuduhan ia “curi start” kampanye, Soekarwo tidak begitu peduli. Silakan bicara apa saja. Buktinya, hampir semua yang “berkeinginan” menjadi cagub atau cawagub sudah jauh-jauh hari memperkenalkan dirinya.

Wong kepingin saja masak nggak oleh”, gurau Soekarwo ketika itu.

Lawan Menyusul

Setelah koalisi PAN-PD mendeklarasikan pasangan cagub-cawagubnya Dr.H.Soekarwo dengan Drs.H.Saifullah Yusuf (KarSa), menyusul pasangan yang diusung Partai Golkar, maupun PDIP mendeklarasikan cagub-cawagub Jatim-nya.

Partai Golkar telah memutuskan Ketua DPD PG Jatim, Dr.HM.Soenarjo,MSi sebagai cagub Jatim berpasangan dengan Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Jatim, Dr.KH.Ali Maschan Moesa. Partai berlambang beringin ini menggunakan jargon “Salam”.

DPP PDIP menetapkan Ir.H.Sutjipto sebagai cagub berpasangan dengan Wakil Ketua DPRD Jatim Ir.H.Ridwan Hisjam. Pasangan ini menyebut dirinya SR (Sutjipto-Ridwan).

Berikut muncul Chofifah Indarparawangsa mantan Menteri Peranan Wanita dalam kabinet Presiden Gus Dur yang berpasangan dengan mantan Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI (Purn) Mudjiono. Nama panggilannya “KaJi”..

Terakhir PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menetapkan nama Aksan, pasangan Dr.H.Achmady dengan Suhartono,

Dari lima pasangan yang sudah mendeklarasikan untuk maju ke gelanggang Pilgub Jatim 2008, ditetapkan nomor urutnya. Pasangan KaJi memperoleh nomor undian 1, SR nomor 2, Salam nomor 3, Aksan nomor 4 dan KarSa nomor 5.

Pakde dan Gus Ipul

Ikon Pakde Karwo, sosok pria berwajah bulat, berkopiah, dengan kumis tebal sudah muncul pada pertengahan 2005. Wajah Pakde merujuk langsung pada Soekarwo. Memang, sudah sejak lama Soekarwo getol mengenalkan namanya sebagai Pakde itu.

Si Pakde pun lantas muncul di mana saja. Di kecap ada, di kacang ada. Bahkan, dalam beberapa even, sosok berkumis itu terlihat muncul. Pakde tak hanya terkenal. Namanya sudah dipatenkan tim sukses Soekarwo melalui Direktorat Jenderal Hak Paten Depkum HAM. Nama Pakde pun ”dikunci”. Apabila ada yang memakainya bisa kena pelanggaran hak cipta.

Soekarwo yang mendapat nomor urut 5 maju bersama Saifullah Yusuf. Duet KarSa alias Karwo-Saiful melangkah dengan mantap. Di antara beberapa ciri khas tersebut, yang dianggap paling mewakili brand Pakde bersama Gus Ipul adalah kumis. Tim suksenya lantas menemukan slogan baru untuk KarSa. Coblos Brengose. ”Makanya, Pak Karwo dan Gus Ipul dilarang mencukur kumisnya sampai saat Pilkada Jatim selesai. Sebab, brand itu sudah terbentuk. Selain berengos, KarSa berpenampilan rapi. berbaju putih dan memakai songkok atau kopiah.


KarSa dan KaJi

Pasangan KarSa dan KaJi berhasil menyisihkan tiga pasangan lain dari lima pasangan yang maju pada Pilgub jatim tahap pertama, 23 Juli 2008 lalu. Ke dua pasangan ini berhadapan pada Pilgub tahap kedua, 4 November 2008.

Dari Pilgub putaran pertama, pasangan KarSa dan KaJi itu, berhasil meraih suara terbanyak. Kedua pasangaan ini berusaha untuk meraih simpati dan suara dari konstituen. Kampanye pun berlangsung cukup melelahkan. Tiada hari yang tidak dimanfaatkan oleh kedua pasangan ini untuk mendulang suara.

Berbagai taktik dan strategi dilaksanakan. Sehingga, sampai di pemungutan suara 4 November 2008. Hasilnya, pasangan KarSa “menang”.

Ternyata, kemenangan KarSa ini diprotes oleh pasangan KaJi. Mereka menggugat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jatim sebagai penyelenggara Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya, mempermasalahkan hasil pelaksanaan Pilkada di tiga kabupaten di Madura.

Keputusan MK, menetapkan dilaksanakan penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan dan pencoblosan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Kedua acara itupun sudah dihelat. Lagi-lagi pasangan KarSa dinyatakan menang, walaupun “tipis”.

KPU Jatim menyampaikan hasil Pilakada tahap ke-2 “plus” itu ke MK. Bersamaan dengan itu, pasangan KaJi juga bearaksi untuk menyampaikan gugatan. Tetapi, MK dengan tegas menolak gugagatan MK dengan tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut.

Berdasarkan ketetapan MK itu, maka dengen finalnya proses Pilkada Jatim itu, Mendagri melangkah pasti untuk menetapkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim untuk masabakti 2009-2014.

Sekarang semua itu terwujud. Soekarwo dan Saifullah Yusuf dilantik menjadi orang pertama dan kedua di Provinsi Jawa Timur yang berpenduduk 38 juta jiwa ini.

Kiprah pasangan berkumis ini, lima tahun ke depan menjadi harapan masyarakat Jawa Timur. Mereka menunggu realisasi dari janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye. Selamat untuk Pakde dan Gus Ipul, menduduki jabatan tertinggi di Jawa Timur. ***

*) Yousri Nur Raja Agam MH – Wartawan di Surabaya.

******——–******———********——–******——*****——******——*******

banner-yousri1



Soekarwo-Saifullah Yusuf Menang

24 Januari, 2009
Dr.H.Soekarwo dan Drs.H.Saifullah Yusuf

Dr.H.Soekarwo dan Drs.H.Saifullah Yusuf

Gubernur Jatim Baru

Dilantik 6 Maret 2009

BANGKALAN (Radar Pemilu) – PANITIA pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Bangkalan dan Sampang kemarin menghitung manual perolehan suara coblosan ulang pilgub Jatim. Hasilnya, hampir semua kecamatan di dua daerah itu didominasi kemenangan pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf).

Bahkan di Bangkalan, dari 18 PPK, semua dimenangkan Karsa. Pasangan Kaji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono) harus puas di urutan kedua. Dari hitung manual PPK di daerah tersebut, total suara yang diraup Karsa 253.981. Sedangkan Kaji 144.238 suara.

Di Kabupaten Sampang, Kaji hanya unggul di satu kecamatan dari 14 kecamatan, yakni di Kecamatan Robatal. Total suara yang diperoleh di Sampang: Karsa 209.734 suara, sedangkan Kaji 146.360, dengan selisih 63.374 suara. (selengkapnya baca grafis).

Pelaksanaan rekapitulasi suara secara manual tingkat PPK berlangsung serentak di 18 kecamatan di Bangkalan. Secara umum pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar. Namun, di beberapa kecamatan, saksi Kaji menolak menandatangi hasil rekapitulasi. Saksi Kaji yang menolak tanda tangan itu di PPK Kota Bangkalan, Galis, dan Kokop.

Hairis Zaman, saksi Kaji saat rekapitulasi di Kecamatan Kota Bangkalan, menyatakan menolak tanda tangan karena pihaknya masih akan mencocokkan DPT (daftar pemilih tetap) pilgub putaran dua lalu dengan DPT pada coblosan ulang. “Saat pilgub ekstra ini DPT yang dipakai kan tetap sama dengan pilgub putaran kedua. Jadi, kami masih mau mencocokkan dulu,” ujarnya.

Hairis menambahkan, penolakan tanda tangan tersebut merupakan instruksi langsung dari Tim Pemenangan Kaji. “Tidak hanya Bangkalan, ada beberapa kecamatan saksi Kaji diminta tidak tanda tangan. Seperti di Kokop, Galis, dan beberapa kecamatan lain,” akunya.

Menanggapi penolakan saksi Kaji, Ketua PPK Kota Bangkalan R Sutjipto mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut dia, penolakan tersebut hak mereka sebagai perwakilan Kaji. “Kalau keberatan kan ada prosedurnya. Silakan saja isi form model DA2-KWK tentang pernyataan keberatan saksi,” ujarnya

Di bagian lain, penghitungan perolehan suara di PPK se-Kabupaten Sampang berjalan lancar. Hasil hitung PPK, sementara Karsa unggul dibanding Kaji.

Seperti halnya di Bangkalan, di Sampang ada juga saksi yang menolak tanda tangan. Seperti di PPK Kota Sampang. Hosen, saksi Kaji, tidak mau tanda tangan berita acara hasil perolehan suara. Alasannya, Kaji menilai DPT pada coblosan ulang kali ini tidak sesuai jumlah DPT putaran kedua. Dia juga menilai, pelaksanaan pemungutan suara di salah satu TPS Perum Barisan Indah ada kecurangan.

Ketua PPK Kota Sampang Faisol Ramdani yang kemarin didampingi Subaidi langsung meminta klarifikasi. Sayangnya, Hosen tidak bisa menunjukkan bukti untuk memperkuat alasannya menolak tanda tangan.

Faisol Ramdani yang dikonfirmasi melalui Subaidi mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah minta klarifikasi alasan saksi Kaji menolak menandatangani berita acara hasil perolehan suara. “Tapi, setelah kami desak, yang bersangkutan tidak memiliki bukti dan mengaku hanya berdasar informasi semata,” ungkapnya.

Karena tidak bisa memperkuat alasan penolakan tanda tangan berita acara, PPK Kota Sampang memutuskan melanjutkan penghitungan suara. “Kalau memang memiliki bukti di salah satu TPS Perum Barisan Indah ada kecurangan, PPK Sampang pasti menghentikan penghitungan perolehan suara di TPS Perum Barisan Indah. Tapi, karena tidak ada bukti, ya tetap kami lanjutkan,” tegasnya.

KPU Deadline 25 Januari

Anggota KPU Jatim Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan coblosan ulang di Bangkalan dan Sampang tidak ada masalah. Dia juga berharap hingga 25 Januari saat rekapitulasi suara di tingkatan kabupaten, juga dapat berjalan lancar.

Meski hasil pilgub belum final, KPU Jatim telah menyiapkan rengrengan jadwal pelantikan gubernur-wakil gubernur hasil pilgub. Arief Budiman, anggota KPU Jatim, menjelaskan, jika tidak ada gugatan hasil pilgub, gubernur terpilih sudah bisa dilantik pada 6 Maret 2009. Namun, jika ada gugatan, pelantikan bisa molor sampai 23 Maret

Arief yang datang ke Bangkalan kemarin sempat melihat penghitungan manual perolehan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bangkalan. Dia mengakui, masih ada saksi pasangan calon di beberapa PPK yang menolak menandatangi hasil rekapitulasi dengan alasan meminta DPT (daftar pemlih tetap).

“Sebenarnya DPT kan sudah diberikan pada masing-masing saksi di TPS (tempat pemungutan suara). Jadi, buat apa masih memintanya lagi saat rekapitulasi di kecamatan,” ujarnya heran.

Arief menjelaskan, dengan rampungnya tahap rekapitulasi suara di semua PPK kemarin, KPU Bangkalan dapat langsung merekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai jadwal. “Jadi pada 25 Januari nanti KPUD Bangkalan dan Sampang bisa melaksanakan tugasnya. Lantas 27 Januari kami melaporkan hasil coblos ulang di dua kabupaten itu ke MK (Mahkamah Konstitusi),” terangnya.

Menurut dia, KPU Jatim juga akan menggelar rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat provinsi pada 28 Januari. Tahap tersebut akan tetap dilangsungkan meski dalam putusan MK tidak meminta KPU Jatim melakukannya. KPU Jatim juga memberikan tenggat tiga hari pascarekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi pada pasangan calon yang merasa keberatan.

Ketika dikonfirmasi terkait masih adanya pelanggaran pada coblosan ulang, Arief mengatakan, itu menjadi kewenangan panwaskab. Namun, dia menilai beberapa persoalan sebenarnya sudah diselesaikan saat berlangsungnya pencoblosan.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan Djasuli Nur yang ditemui kemarin mengatakan, tidak ada lagi alasan bagi pihaknya sebagai pelaksana pilkada untuk menunda tahap pilgub ekstra. “Kami pikir tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Kami akan jalan terus. Jika masih ada masalah, di UU (undang-undang) kan sudah diatur penyelesaiannya. Jadi, proses penghitungan hingga rekapitulasi jalan terus,” tegasnya.

Dijelaskan, kemarin adalah tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkatan PPK. Pihaknya sudah meminta pada 18 PPK di Kabupaten Bangkalan agar melaksanakan secara serentak kemarin.

MK Menolak Jika Tak Signifikan

Bagaimana jika salah satu pasangan cagub-cawagub ada yang menggugat lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca coblosan ulang di Sampang dan Bangkalan? “Pada dasarnya, kami tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan. Kalau ada gugatan, tetap diproses. Itu asas universal pengadilan,” kata Ketua MK Mahfud M.D. kepada Jawa Pos kemarin.

Selain itu, tambah Mahfud, MK juga punya asas, yaitu kebenaran yuridis, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Artinya, MK bisa menolak setiap permohonan sengketa pilkada yang diajukan jika pemohon tidak bisa membuktikan kecurangan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pilkada.

Menurut Mahfud, kecurangan yang tidak signifikan untuk memengaruhi kemenangan tidak pernah dikabulkan. “Simak saja, putusan MK dalam 23 kasus putusan pilkada sampai Januari 2009. Semua yang tidak signifikan ditolak meski terbukti ada pelanggaran,” jelas Mahfud yang kini berada di Cape Town, Afrika Selatan, menghadiri pertemuan pimpinan MK sedunia.

Mahfud memberi contoh, jika ada yang kalah suara 50 ribu suara, tapi yang bisa dibuktikan hanya 15 ribu suara curang, maka tetap ditolak oleh MK. (JPNN/yra)



Suara Terbanyak

17 Desember, 2008

Pemerintah  Segera Terbitkan

Perppu Penetapan

Suara Terbanyak

JAKARTA (Radar Pemilu) – PEMERINTAH segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mengantisipasi sejumlah masalah yang diprediksi akan mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Perppu tersebut akan menggantikan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, ketua Mahkamah Konstitusi, wakil ketua Mahkamah Agung, ketua Badan Pemeriksa Keuangan, ketua KPU, ketua Bawaslu, ketua-ketua fraksi DPR, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara kemarin (27/12).

Sejumlah hal yang akan diatur dalam perppu, antara lain, perubahan ketentuan tentang keabsahan surat suara pemilu legislatif, penggunaan mekanisme penentuan harga patokan sendiri dalam tender pengadaan logistik KPU, dan perubahan syarat calon anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) di tingkat kecamatan.

”Perppu diterbitkan bila jalur reguler tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan ketentuan. Tanpa itu (penerbitan perppu), pelaksanaan pemilu akan terganggu. Karena itu, saya menilai, kondisi ini sudah sesuai dengan syarat penerbitan perppu,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers setelah pertemuan yang berlangsung dua jam tersebut.

Presiden mengungkapkan, pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur surat suara dinyatakan sah apabila ditandai di kolom tanda gambar partai politik, atau kolom nomor urut partai politik, atau kolom nama calon anggota legislatif. Berdasar pasal tersebut, pencoblosan atau penandaan di lebih dari satu kolom dinyatakan tidak sah sehingga tidak dihitung.

Dalam rapat kemarin, seluruh peserta rapat sepakat bahwa ketentuan tersebut berisiko meningkatkan suara yang tidak sah. Karena itu, disepakati pencoblosan atau penandaan di lebih dari satu kolom pada partai yang sama dinyatakan sah. ”Jadi, pencoblosan atau pencontrengan pada kolom nama partai, kolom nomor urut partai, serta nama caleg dinyatakan sah,” tambah Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari.

Ketua DPR Agung Laksono menuturkan, perubahan ketentuan itu tidak bisa dilakukan melalui revisi undang-undang maupun pembuatan undang-undang baru karena pemilu legislatif tinggal 102 hari lagi. ”Karena itu, disepakati dilakukan perubahan ketentuan melalui penerbitan perppu,” terangnya.

Selain revisi pasal 153, perppu akan mengatur perubahan syarat menjadi anggota panwaslu di tingkat kecamatan. Syarat yang ada di UU Penyelenggara Pemilu dinilai terlalu berat sehingga Bawaslu kesulitan melengkapi personelnya di daerah. Terutama syarat pendidikan minimal SLTA dan berusia paling kurang 35 tahun.

”Pemerintah, KPU, dan Bawaslu akan melakukan pembahasan teknis pada akhir bulan ini (30-31 Desember, Red) untuk membahas secara lengkap ketentuan-ketentuan tersebut serta bantuan-bantuan yang dapat diberikan pemerintah kepada penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya,” tutur presiden.

Rapat juga membahas sejumlah masalah dalam pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu yang dilakukan KPU. KPU melaporkan sejumlah kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemilu yang dikhawatirkan menyebabkan keterlambatan penyediaan dan distribusi logistik menjelang pemungutan suara 4 April 2009.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menawarkan penerbitan perppu khusus mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa pemilu. Dalam perppu itu akan diatur bahwa KPU menggunakan harga patokan sendiri dalam pengadaan logistik pemilu dan tidak menggunakan mekanisme tender biasa sesuai ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

”Keppres 80 sebenarnya sudah cukup mengatur tentang ini. Ada yang tidak harus melalui tender murni, melainkan cukup ditetapkan harganya oleh pemerintah,” terang SBY.

Menurut dia, penetapan harga dilakukan setelah memperoleh perhitungan tentang ongkos produksi barang yang tepat dan disampaikan kepada produsen yang berminat. Cara tersebut dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan melakukan tender murni yang membutuhkan waktu panjang. ”Apa pun dapat kita lakukan tanpa ada penyimpangan. Jangan dipikirkan kalau kita modifikasi lantas boleh saja ada kesalahan, penyimpangan, atau korupsi. Tidak ada yang berpikiran buruk, semua hanya ingin menjalankan tugas sebaik-baiknya,” katanya. (jp/yra)

Penghitungan Ulang di Pamekasan

KarSa Puas

KaJi Protes Lagi

PAMEKASAN (Radar Pemilu) – PENGHITUNGAN ulang surat suara pilgub Jatim di Pamekasan, Minggu (28/12) masih belum final. Apakah pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) di kabupaten itu tetap menang seperti pada putaran kedua atau kalah dari Kaji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono)? Hasilnya masih harus menunggu beberapa hari lagi.

Namun, berdasarkan hasil sementara penghitungan ulang versi panwaskab pilgub, perolehan suara pasangan Kaji bertambah meski tidak signifikan. Pada penghitungan ulang kemarin, suara Kaji menjadi 195.627. Hasil rekapitulasi KPU Pamekasan pada putaran kedua lalu, Kaji memperoleh lebih sedikit, yakni 195.315 suara. Ini berarti suara Kaji bertambah 312.

Sebaliknya, meski tetap unggul, jumlah suara yang diperoleh Karsa menyusut. Masih menurut panwaskab pilgub di Pamekasan, dalam penghitungan ulang kemarin Karsa memperoleh 216.636 suara. Jumlah ini berkurang sedikit dibanding hasil putaran kedua pilgub hasil rekapitulasi KPUD Pamekasan yang mencapai 217.076 suara. Dengan demikian, perolehan pasangan Karsa menyusut 440 suara.

Perubahan suara perolehan sementara hasil penghitungan ulang juga berdampak pada jumlah surat suara tidak sah. Saat putaran kedua, surat suara tidak sah 5.480. Sedangkan hasil sementara penghitungan ulang mencapai 5.582 suara.

Selain itu, diperkirakan banyak surat di sejumlah panitia pemungutan suara (PPS) dan beberapa panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang hilang. Sebab, selain tidak klop dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap), jumlahnya tidak sesuai dengan perolehan suara saat putaran kedua.

Di PPK Pakong, misalnya. Di wilayah yang termasuk dalam materi gugatan Kaji itu terdapat selisih surat suara tercoblos maupun yang dinyatakan tidak sah. Saat putaran kedua, total yang digunakan pemilih 16.931 surat suara. Sedangkan saat penghitungan ulang terdapat selisih 12 suara atau menjadi 16.919 surat suara.

Hal yang sama terjadi di PPK Larangan. Di sana terdapat kekurangan 40 surat suara. Jumlah surat suara pada putaran kedua 24.781, sedangkan pada penghitungan ulang menjadi 24.741.

Penghitungan ulang kemarin mulai digelar pukul 07.00. Para petugas membawa kotak suara lengkap dengan surat suara di dalamnya ke TPS-TPS tempat kotak tersebut digunakan pada pilgub Jatim putaran dua lalu. Kotak-kotak silver itu dibawa menuju TPS dari balai desa setempat dengan kawalan beberapa anggota kepolisian. Aparat itu berasal dari Polda Jatim maupun Polres Pamekasan.

Sekitar pukul 08.00, para petugas KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) mulai membuka kotak suara. Satu per satu surat suara dihitung dan dicatat. Setelah itu, mereka menghitung perolehan suara masing-masing pasangan cagub, didampingi para saksi dari kubu Karsa dan Kaji.

Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Suryadi Sumawireja mengatakan, pelaksanaan penghitungan ulang di Pamekasan kemarin berlangsung kondusif. ”Semuanya terkendali. Tidak ada laporan gangguan keamanan,” katanya saat ditemui di Polres Pamekasan.

Di bagian lain, para kandidat kemarin sama-sama berada di Pamekasan. Soekarwo yang datang bersama istri, Ny Nina Soekarwo, merasa yakin hasil penghitungan suara tak banyak berbeda dengan putaran kedua. Kalaupun ada, selisihnya tidak terlalu signifikan. Bahkan, berdasarkan hasil penghitungan suara tim suksesnya, suara yang dia peroleh justru naik. ”Tapi, angkanya belum bisa saya sebut. Pokoknya ada,” katanya saat menggelar jumpa pers secara mendadak di Masjid Agung Pamekasan.

Mantan Sekdaprov Jatim itu mengatakan, hasil penghitungan ulang kemarin menunjukkan bahwa kecurangan yang sempat dituduhkan tidak terjadi di Pamekasan, mulai penggelembungan suara hingga rekayasa data. ”Ini menunjukkan adanya fairness (keadilan, Red) pada proses demokrasi di masyarakat Pamekasan,” katanya.

Kubu Kaji pun tak mau kalah. Mereka langsung menggelar konferensi pers di Posko Pemenangan Kaji Manteb di Jalan Stadion 51, Pamekasan. Khofifah hadir dengan berbalut busana merah marun. Dia diapit cawagub Brigjen (pur) Mudjiono dan Ketua Tim Pemenangan PDIP Jawa Timur Ali Mudji. Sudyatmiko Aribowo sebagai kuasa hukum Kaji pun ikut dalam konferensi pers tersebut.

Kubu Khofifah menyesalkan prosedur penghitungan ulang itu. Sebab, dalam pelaksanaannya, penghitungan suara tersebut tidak sesuai SK KPU No 32 Tahun 2008 dan SK KPU No 18 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Penghitungan Suara.

Dalam SK itu disebutkan bahwa petugas KPPS harus memberikan form C1-KWK kepada masing-masing saksi. Selain itu, form tersebut harus ditempel dan diumumkan saat penghitungan ulang tersebut.

Khofifah mengatakan, form tersebut memiliki peran penting. Sebab, form itu berisi daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih yang hadir dan tidak hadir, surat suara terpakai, rusak, dan sisa kertas suara serta surat suara cadangan. Apabila form tersebut tidak ada, kata Khofifah, kecurangan masih bisa terjadi.

”Dari mana kita tahu kalau ada orang yang meninggal, ternyata dalam DPT namanya terdaftar ikut mencoblos. Bagaimana juga dengan daftar surat suara yang tidak terpakai? Lantas, kalau form itu tidak ada, bagaimana kita bisa mencocokannya,” katanya.

Khofifah mengaku tak bisa menerima proses pelaksanaan penghitungan ulang tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat dia berjanji membuat laporan ke panwas, DPR, dan mengadu ke Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Selain itu, dia segera meminta petunjuk Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghitungan kemarin.

Ketua Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Pamekasan Imam Syafii ketika dikonfirmasi mengakui bahwa form tersebut tidak diberikan kepada saksi. Sebab, DPT hanya diberikan pada saat pemungutan suara. ”Kalau yang ini, kan hanya penghitungan ulang,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Arief Budiman, anggota KPU Jatim. Dia mengatakan, pada putaran kedua masing-masing pasangan calon mendapat DPT. Karena itu, untuk penghitungan ulang ini, pihaknya tidak mencetak DPT lagi. (jpnn/yra)

Keberhasilan Pemerintahan

Hasil Pekerjaan Golkar

JAKARTA (Radar Pemilu) – KETUA Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menilai tidak adil bila hanya satu partai yang berhak mengklaim keberhasilan pemerintah. Sebab, kata Kalla, Golkar melalui kadernya di kabinet dan parlemen adalah inisiator, pelaksana, dan pendukung seluruh kebijakan yang membuat berhasil pemerintahan SBY-Kalla.

Jusuf Kalla dan Agung Laksono serius

Jusuf Kalla dan Agung Laksono serius

”Saya ingatkan, Golkar adalah partai pemerintah. Kader-kader Golkar duduk sebagai wakil presiden, menteri, dan pendukung pemerintah di DPR. Jadi, apa pun keberhasilan yang dicapai pemerintahan saat ini adalah hasil pekerjaan Golkar juga,” ujar Kalla dalam keterangan pers akhir tahun di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, kemarin (26/12).

Hadir dalam keterangan pers tersebut Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR Agung Laksono, Sekjen Soemarsono, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah sekaligus Gubernur Lemhanas Muladi, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Ketua Bidang OKK Syamsul Muarif, dan Ketua DPP Burhanuddin Napitupulu.

Sebelumnya, sejumlah pengamat menyebutkan, sukses pemerintah identik dengan Partai Demokrat. Sebab, yang menjadi presiden adalah SBY yang merupakan kader Partai Demokrat. Selain itu, iklan Partai Demokrat sangat gencar dalam mengekspos sukses pemerintah. Misalnya, pemberantasan korupsi, meningkatnya devisa negara, dan keluarnya Indonesia dari IMF.

Menurut Kalla, Golkar berperan besar dalam semua keberhasilan pemerintah. Dia mencontohkan, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN adalah inisiatif pemerintah yang didukung 129 anggota Fraksi Golkar di DPR. Demikian pula, program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW, konversi minyak tanah ke elpiji, pembangunan rumah susun 1.000 menara, pembangunan jalan tol Trans Jawa 1.000 kilometer, dan pembagian benih bersubsidi yang berhasil mengembalikan predikat swasembada beras dan gula.

Bahkan, program bantuan langsung tunai dan PNPM Mandiri yang dananya tahun depan mencapai lebih dari Rp 30 triliun direncanakan Bappenas yang dipimpin kader Golkar, dilaksanakan Menko Kesra yang juga fungsionaris Golkar, dan disetujui DPR yang mayoritas kursinya diduduki kader Golkar.

”Jadi, apa pun yang dijalankan pemerintahan saat ini, tidak ada satu pun yang tidak direncanakan, dilaksanakan, dan disetujui Partai Golkar. Ini harus kami sampaikan agar masyarakat fair melihatnya,” terang Kalla.

Harus Berani Tak Populer

Jusuf Kalla mengakui popularitas luntur akibat kerap menjadi bumper kebijakan pemerintah yang tidak populis. Dia menilai, lunturnya popularitas bukan masalah besar karena seorang pemimpin harus berani mengambil tanggung jawab untuk kebijakan yang tidak populer.

”Seorang pemimpin harus senang dengan hal yang tidak disenangi. Kalau hanya mau senangnya saja, berhenti saja jadi pemimpin negara,” ujarnya.

Menurut Kalla, mustahil pemerintah bisa menyenangkan semua orang. Karena itu, pemerintah akan mengambil keputusan yang bermanfaat paling besar, meski dalam jangka pendek terlihat menyengsarakan rakyat. ”Misal, ketika saya mengumumkan pemerintah akan impor beras beberapa tahun lalu. Saat itu tidak ada yang mau mengumumkan sehingga saya ambil tanggung jawab. Sebab, ketika itu, kalau kita tidak impor, bakal ada kelaparan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, wartawan menanyakan mengapa Wapres Jusuf Kalla kerap terlihat mengumumkan hal yang tidak populer, sementara kebijakan populer diumumkan Presiden SBY. (jp/yra)

Koalisi Perempuan Indonesia

Tolak Putusan MK

JAKARTA (Radar Pemilu) – PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) atas perubahan tata cara penetapan calon dengan suara terbanyak diprotes kalangan perempuan. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menolak putusan MK tersebut karena dinilai tidak mengakomodasi sistem zipper yang telah mereka perjuangkan.

“MK telah menggembosi perjuangan perempuan,” kritik Masruchah, sekretaris jenderal KPI, kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/12). Sejumlah aktivis perempuan seperti Yuda Irlang, Ani Sutjipto, dan Titi Sumbung juga tampak mendampingi Masruchah.

Sebelumnya diberitakan, putusan MK pada 23 Desember menganulir pasal 214 UU Pemilu. Dengan pasal itu, mekanisme penentuan calon terpilih dengan nomor urut dan bilangan pembagi pemilih (BPP) 30 persen menjadi tak berlaku.

Menurut Masruchah, sistem BPP 30 persen sejatinya telah menunjukkan adanya sistem proporsional terbuka terbatas. Ditambah dengan sistem zipper yang mewajibkan nama perempuan setidaknya dalam tiga daftar nama caleg, kesempatan bagi perempuan relatif lebih terbuka dibandingkan saat Pemilu 2004. “Faktor penentu untuk terpilihnya perempuan dengan sistem ini masih terbuka,” terangnya.

Namun, putusan MK tersebut menjadi berita duka bagi perjuangan politisi perempuan. Itu disebabkan angka krusial keterwakilan 30 persen perempuan dalam UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 belum sempat terwujud sama sekali. Padahal, aturan pasal 214 tersebut seharusnya menjadi fondasi awal tercapainya harapan kaum perempuan.

Masruchah mengatakan, MK seharusnya menyadari bahwa posisi politisi perempuan masih termarginalkan. Seharusnya, yang dikembangkan terlebih dahulu adalah asas keterwakilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kaum marginal tersebut. “Namun, dengan putusan ini malah menjadi asas persaingan bebas,” tuding Masruchah.

Karena itu, KPI mendesak KPU untuk tidak mengakomodasi putusan MK tersebut. Masruchah menegaskan, penggantian pasal 214 tidak hanya sebatas dilakukan oleh putusan MK. Revisi pasal tersebut seharusnya dilakukan DPR dan pemerintah selaku perumus undang-undang. “Kewenangan KPU hanya menjalankan legislasi dari pemerintah dan DPR,” tegasnya. (jp/yra)

KPU Bisa Langsung

Terapkan Putusan MK

JAKARTA (Radar Pemilu) — KPU tidak perlu menunggu penerbitan peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Sebagai lembaga independen, KPU berhak menetapkan keputusan lembaga untuk melaksanakan putusan MK.

”Keputusan MK bersifat final, artinya harus dilaksanakan. Kedua, KPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pemerintah. Karena itu, KPU bisa langsung melaksanakan putusan MK tanpa harus menunggu penerbitan peraturan pemerintah,” ujar Jusuf Kalla dalam keterangan pers akhir tahun di Media Lounge DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (26/12).

Dia menambahkan, putusan MK yang berkekuatan hukum sebenarnya bisa langsung dijalankan KPU. Putusan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan mekanisme penetapan calon lagislator terpilih. ”Justru KPU sendiri bisa membuat peraturannya,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi empat hari lalu memutuskan calon legislator terpilih berdasarkan suara terbanyak. MK membatalkan lima ayat dalam pasal 241 UU 10 Tahun 2008 yang menetapkan calon legislator terpilih berdasarkan nomor urut. Dengan putusan MK, caleg di nomor terkecil bisa terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD.

Meski keputusan MK bersifat final, anggota KPU I Gusti Putu Artha menilai, ada masalah dari aspek legal-formal sehingga dibutuhkan landasan formal dalam penetapan calon legislator terpilih. Dia menilai, KPU membutuhkan rujukan setingkat undang-undang guna menentukan calon terpilih, seperti revisi undang-undang atau penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. (jp/yra)

MK Putuskan Penetuan Caleg

Berdasarkan Suara Terbanyak

JAKARTA (radar pemilu) – PARTAI politik (parpol) yang ngotot menggunakan nomor urut guna menentukan wakilnya di DPR/DPRD tampaknya harus segera mengubah kebijakannya. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa calon legislatif (caleg) terpilih adalah mereka yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilu.

Artinya calon nomor sepatu pun bisa menjadi anggota Dewan bila memang dipilih oleh rakyat. Sebaliknya caleg nomor topi atau nomor jadi tak akan bisa lagi melenggang ke gedung Dewan bila kalah suara dengan caleg lain yang memperoleh suara terbanyak.

Keputusan MK itu dibacakan dalam persidangan uji materi atas UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu terhadap pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e, Selasa (23/12) kemarin. Dalam putusannya, MK menilai, pasal tersebut hanya menguntungkan para caleg yang berada di nomor urut jadi yakni 1, 2, dan 3. Sedangkan caleg yang berada di nomor urut buntut meski mendapatkan suara terbanyak tapi perolehan suaranya itu terpaksa harus diberikan kepada nomor urut jadi.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% dari BPP atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. �Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,� kata anggota hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Hal tersebut, kata dia, merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. �Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat jika ada dua orang calon mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil, katanya.

Menurut Mahkamah, dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil

Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.

�Hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu, ujarnya.

Standar Ganda

Mahkamah juga mendasarkan pada filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapa pun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

�Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama,� kata hakim konstitusi dalam putusannya. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU No. 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.

�Karena itu Mahkamah menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,� katanya.

Putusan itu sendiri ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan delapan Hakim Konstitusi pada Jumat (19/12) dan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum Selasa (23/12) kemarin oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD (ketua merangkap anggota), M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Maruarar Siahaan. Hadir dalam pembacaan putusan antara lain pemohon Muhammad Sholeh SH, Sutjipto SH M.Kn, dan Septi Notariana SH M.Kn. (dm/yra)



Kalla Sambut Baik

Putusan Suara Terbanyak

JAKARTA (radar pemilu)- KETUA Umum Partai Golongan Karya Jusuf Kalla menyambut baik dan gembira terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi soal penentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

“Memang harus suara terbanyak, dan Golkar, kan, sudah menentukan dengan suara terbanyak,” kata Kalla saat menerima 121 siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Al-Azhar di Gedung 2 Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (24/12).

“Itu prinsip pokok, jadi hanya satu suara terbanyak” kata Kalla. Dengan adanya keputusan ini, ujar Kalla, maka Partai Golkar tidak perlu menyerahkan draft surat pengunduran diri calon anggota legeslatif yang semula hendak diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pemilihan legeslatif sebagai syarat penetapan mekanisme suara terbanyak karena UU Pemilu lebih condong ke nomor urut.

Mahkamah Konstitusi, Selasaa (23/12) memutuskan bahwa penentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan begitu, penentuan anggota legislatif berdasarkan 30 persen dari bilangan pembagi pemilih atau nomor urut dinyatakan tidak berlaku. “Ini inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md.

Uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimohonkan oleh Muhammad Sholeh, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014. Sholeh berada di nomor urut tujuh calon anggota legislatif dari daerah itu. (ti/yra)


PARTAI GOLKAR

DIINCAR UNTUK KOALISI

JAKART(A (Radar Pemilu) Hasil sejumlah survei politik nasional menunjukkan turunnya popularitas Partai Golkar. Dalam survei terbaru yang dilakukan Reform Institute (RI), partai yang dipimpin Jusuf Kalla itu berada di posisi ketiga, di bawah Partai Demokrat dan PDIP.

Persaingan antara Partai Demokrat dan PDIP di puncak tersebut menarik disimak. Sebab, survei sebelumnya, yang dilakukan LSI (Lingkaran Survei Indonesia) pimpinan Denny J.A., menunjukkan PDIP yang unggul. PDIP mendapat 31 persen, sementara Demokrat meraih 19,3 persen. Sedangkan survei Reform Institute yang diumumkan kemarin, Parta Demokrat unggul dengan perolehan 26,63 persen, sementara PDIP meraih 17,8 persen.

Tampaknya, lain survei lain pula hasilnya. Padahal, kedua survei itu dilakukan dalam waktu hampir bersamaan. LSI menggelar survei 5-15 Desember 2008, sementara RI melakukannya 13-25 November 2008.

Dalam survei RI, Golkar meraih 14,16 persen. Itu tak jauh dari hasil survei LSI, 11,9 persen. Popularitas partai lain dari survei RI lihat grafis.

Kendati Golkar di nomor tiga, ternyata partai beringin itu adalah partai yang paling favorit diincar partai lain untuk berkoalisi. Sebagian besar konstituen partai yang disurvei menginginkan partainya berkoalisi dengan partai bersimbol pohon beringin itu.

Dalam pemaparannya, peneliti Reform Institute Khalied Novianto menjelaskan, pihaknya menanyakan kepada seluruh konstituen loyal sejumlah partai politik besar tentang harapan mereka terhadap koalisi ideal 2009. Koalisi tersebut diharapkan bisa memenangkan pemilihan presiden dan membentuk pemerintahan yang kuat.

Partai Demokrat, yang popularitasnya menduduki posisi teratas, konstituennya berharap koalisi dengan Golkar bisa terwujud. Konstituen Demokrat yang ingin berkoalisi dengan Partai Golkar mencapai 30,5 persen. Jumlah tersebut berbeda signifikan dengan mereka yang berharap koalisi Demokrat-PDIP, yakni 13,96 persen. Atau bahkan koalisi Demokrat-PKS, 11,08 persen.

Begitu juga dengan konstituen PDIP. Sebanyak 26,74 persen menginginkan koalisi PDIP-Golkar. Ada juga yang berharap PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat, 13,48 persen. Adanya konstituen yang menginginkan Demokrat dan PDIP berkoalisi itu menjadi kontroversial. Sebab, keduanya sudah mempunyai capres masing-masing dan tidak mungkin berkoalisi. ”Itulah karakteristik mayoritas pemilih kita yang less inform (kekurangan akses informasi, Red). Jadi, imajinasi mereka sering tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan,” jelas Direktur Reform Institute Yudhi Latief.

Sebagian besar pemilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga ingin partainya berkoalisi dengan Partai Golkar. Sebanyak 21,95 persen menginginkan terbentuknya koalisi Gerindra-Golkar. Hanya 12,20 persen yang ingin Gerindra berkoalisi dengan PAN atau Demokrat.

Konstituen Partai Golkar sendiri mayoritas merasa nyaman dengan koalisi saat ini. Yakni koalisi Golkar-Demokrat. Lebih dari 38 persen konstituen berharap Golkar mempertahankan koalisi dengan Demokrat. Hanya 15,54 persen yang menginginkan Golkar berkoalisi dengan PDIP. ”Jadi, Golkar masih menjadi parpol terfavorit untuk diajak berkoalisi,” tambah Khalied Novianto.

Survei Reform Institute melakukan pengumpulan data pada survei tersebut sepanjang 13-25 November 2008. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei itu menghasilkan margin error sekitar 1,96 persen. (JPNN/yra)

Caleg DPRD Jatim dari PAN

Caleg DPRD Jatim dari PAN

Presiden SBY Akhirnya Bertemu


Sri Sultan Hamengku Buwono X


KLATEN (Radar Pemilu
) – Di tengah rumor ketidakharmonisan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hamengku Buwono X , Selasa (16/12) kemarin pagi bertemu di Kompleks Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Petang harinya kedua tokoh nasional itu kembali bertemu di tempat berbeda, kali ini di Kota Jogjakarta.

Dalam dua pertemuan berbeda tempat itu Presiden SBY dan Sri Sultan duduk pun di tempat yang terpisah, saat bertemu tidak terlihat berbincang-bincang dalam waktu lama. Keduanya hanya bersalaman, bertegur sapa sejenak. Sebelum ini rumor ketidakharmonisan mengemuka menyusul ketidakhadiran Sultan dalam pertemuan raja-raja Nusantara.

Pertemuan dengan Presiden SBY itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (29/11).Saat itu, Sultan mengaku tidak datang karena tidak diundang. Berikutnya Sultan juga tidak hadir pada rapat koordinasi para kepala daerah yang dipimpin Presiden SBY di Jakarta, Jumat (12/12). Saat itu Presiden SBY sempat menyindir ketidakhadiran sejumlah gubernur.”Gubernur juga merupakan seorang pemimpin yang semestinya hadir pada acara yang cukup penting ini. Karena ciri seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab,” kata Presiden.

Sultan mengaku tidak datang pada rapat koordinasi itu karena acara diubah mendadak. Sultan memilih hadir dalam sebuah acara di Universitas Indonesia untuk kemudian malam harinya hadir pada peluncuran buku Megawati Soekarnoputri. Setelah dua kejadian itu pertemuan pertama kedua tokoh berlangsung pada peluncuran program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kompleks Candi Prambanan.Pertemuan terjadi sesaat sebelum Presiden SBY meninggalkan lokasi acara untuk meresmikan Taman Pintar di Yogyakarta. Keduanya sempat saling berjabat tangan dan bertegur sapa.

Istri mereka, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas juga terlihat saling berjabat tangan dan melempar senyum ramah masing-masing. Hanya saja, karena acara tersebut yang menjadi tuan rumah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, SBY terlihat lebih banyak berbincang- bincang dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang duduk mendampinginya.

Tempat duduk SBY dan Sultan terpisah cukup jauh. Sultan hadir lebih dulu pada acara ini. Sultan langsung menduduki kursi di deretan tamu VVIP di belakang sejumlah menteri di tenda yang dipasang menghadap selatan di belakang bangunan Candi Prambanan. Sultan menduduki kursi deret ketiga dari depan, di sisi kanan panggung kehormatan. Lalu SBY datang kurang lebih 20 menit kemudian, disambut oleh Bibit Waluyo dan langsung menduduki kursi tamu VVIP terdepan di bagian tengah, berdampingan dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto serta Bibit Waluyo.

Seusai acara Presiden SBY langsung menuju Istana Negara Gedung Agung,Yogyakarta, dengan mobil RI 1 untuk transit sebelum melakukan peresmian obyek wisata pendidikan Taman Pintar di Jalan Senopati,Yogyakarta. Sultan juga langsung bergegas menuju mobil AB 1 yang membawanya pulang untuk berganti acara yang akan kembali mempertemukannya dengan SBY.

Saat meresmikan Taman Pintar, kedua tokoh yang banyak disebut akan bertarung pada Pemilihan Presiden 2009 itu kembali bertemu. Keduanya tampak bersalaman dan saling melempar senyum. (sindo/yra)


Akhirnya Khofifah Kalah

11 November, 2008

Soekarwo Menangkan

Pilkada Jatim

KarSa 50,20% – KaJi 49,80%

Dr.H.Soekarwo

Dr.H.Soekarwo

SSURABAYA (radarpemilu) – KENDATI pada quick count, tidak unggul, namun akhirnya pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) berhasil memenangkan Pilkada Jawa Timur. Dengan demikian pasangan Soekarwo-Saifullah ini berhak menduduki jabatan gubernur-wakil gubernur jawa Timur masabakti 2008-2013.

             Acara penghitungan suara Pilgub Jatim yang berlangsung di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Selasa (11/11) berlangsung tegang. Jalan raya di sekitar pusat kota Surabaya itu terpaksa ditutup, karena sejak pagi sudah dipadati pengunjukrasa dari kubu Kaji (Khofifah Indar Parawansa) yang sudah merasa kalah setelah rekapitulasi suara di 38 kabupaten-kota di Jatim, selesai Senin (10/11). Dari perhitungan itu, pasangan KarSa unggul di 22 kabupaten/kota dan KaJi di 16 kabupaten/kota.

            Penghitungan suara oleh KPU Jatim itu berakhir pukul 15.30 WIB dengan kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Selisihnya tipis, hanya 60.223 suara atau 0,40 persen.

            Pasangan KarSa unggul perolehan suara sebanyak 7.729.944 atau 50,20 persen.  Sedangkan  pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) yang unggul tipis pada quick count,  mendapatkan suara 7.669.721 atau 49,80 persen. Dengan begitu KPUD akhirnya menetapkan pasangan KarSa sebagai pemenang dalam Pilgub Jatim putaran kedua dengan selisih angka dari pasangan kaJi sebanyak 60.223 suara.

            Setelah disahkan dan ditandatangani oleh empat anggota KPU Jatim, yaitu Wahyudi Purnomo, Arif Budiman, Yayuk Wahyuningse dan H Najib Hamid.

Anggota KPU Jatim sedang melakukan penghitungan

            Tim sukses pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara. Alasannya, banyak kecurangan yang terjadi di lapangan. Namun, secara pasti dan tegas belum disebutkan di mana terjadi kecurangan itu.

            “Kami menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. Kami akan mengajukan gugatan karena menemukan banyaknya kecurangan,” kata Sekreteris Tim Pemenangan Pasangan KaJi, Muhammad Mirdasy dalam forum rapat pleno terbuka KPU Jatim  di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya itu. Sedangkan Ketua Tim pemenangan KarSa, Martono langsung menandatang berita acara penghitungan.

 

Kumpul di Posko

            Dr.H.Soekarwo,SH,MHum  yang akrab dengan panggilan Pakde Karwo itu langsung mendatangi Posko Pemenangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) di Jalan Comal Surabaya.           Pakde Karwo berbasa-basi mengucapkan terima kasih kepada pasangan KaJi yang telah memulai pemilihan gubernur demokratis. “Terimakasih saya untuk ibu Khoifah yang bersama-sama mewujudkan Pilgub yang demokratis”, ujarnya.

            Pernyataan politik Soekarwo itu diucapkan setelah KPU Jatim menetapkannya sebagai calon gubernur (cagub) terpilih. Soekarwo mengingatkan, semua pihak melupakan perbedaan saat pilgub dan menyatukan langkah guna membangun Jatim lebih baik di masa depan.

            Soekarwo tetap menyatakan tekadnya untuk membangun Jatim lebih baik di masa depan. Terutama peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan kue ekonomi. Diharapkan dengan demikian kesejahteraan itu dinikmati rakyat Jatim secara lebih adil.

            Di Posko Karsa di Jalan Comal setelah adanya pengumuman KPU Jatim bahwa Karsa tampil sebagai pemenang, ratusan pendukung Karsa melakukan sujud syukur. Mereka meluapkan kegembiraan dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, (yous).


Menjelang Pengumuman KPU Jatim

10 November, 2008

Tim KarSa Mereaksi

Manuver Tim KaJi

SURABAYA (radarpemilu) – PERHITUNGAN suara secara manual pada pemilihan gubernur (pilgub) jatim yang berlangsung 4 November lalu belum selesai. Perhitungan cepat (quick count) yang mengunggulkan angka tipis untuk KaJi membuat suasana panas di Jatim. Sebab, ada informasi berdasarkan data yang disampaikan beberapa pihak, ternyata yang menang kubu KarSa. Tetapi, KPU sebagai lembaga yang paling berwenang untuk memberikan keterangan resmi, baru akan menyampaikannya setelah perhitungan manual selesai, pada hari Selasa, 11 November besok.

Uniknya, antar dua kubu: Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah Indar Parawansa (KaJi) sama-sama mengklaim sebagai pemenang. Bahkan, untuk meyakinkan kalau KaJi sudah menang, tim yang bermarkas di Deltasari Indah, Sidoarjo sudah menyelenggarakan acara syukuran. Selain itu, memasang iklan di berbagai mediamassa atas kemenangan itu.

Namun, gerakan tim KaJI itu mendapat reaksi dari tim KarSa. Manuver yang dilakukan oleh tim KaJi yang memasang iklan pemberitahuan kepada masyarakat agar melaporkan kecurangan Pilgub dengan imbalan Rp 500 ribu dinilai sebagai tindakan yang provokatif.

Sekretaris Tim Pemenangan KarSa, Anna Luthfie terus meminta agar masyarakat tenang dan tidak resah menyikapi hasil perhitungan cepat (quick count) yang ada. Pasalnya hingga saat ini perhitungan manual yang sah dan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim masih belum dilakukan.

“Untuk menghindari kesimpangsiuran perhitungan, kami minta dalam perhitungan manual nanti KPU Jatim ikut mengundang lembaga survey yang ada,” kata Luthfie, Sabtu (8/11).

Selain itu, dia juga meminta agar tokoh agama ikut menenangkan umatnya untuk tidak terpancing dalam aksi provokasi yang dilakukan kubu KaJi. Tak hanya itu, dia juga meminta supaya masing-masing individu berbicara sesuai dengan porsinya. “Contohnya ada seorang tokoh agama yang mengatakan harus mempercayai hasil quick count. Karena jika tidak maka Jatim akan mengalami apa yang terjadi di Maluku Utara.Itu kan bukan porsinya karena soal perhitungan cepat, sudah ada ahlinya sendiri,” tegasnya.

Ditanya soal temuan pelanggaran, Luthfie mengaku cukup banyak namun sejauh ini pelanggaran tersebut sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Misalkan di salah satu TPS Batu, ada kesalahan penulisan hasil penghitungan suara. Kasus lain terjadi di Nganjuk yang mana lampiran jumlah suara dengan berita acara penghitungan berbeda.

“Tetapi semua sudah diselesaikan di tingkat kecamatan, karena memang seperti itulah rosedurnya,” ujar Ketua BM PAN Jatim tersebut.

Cawagub Saifullah Yusuf menambahkan pihaknya meminta agar tidak ada tindakan provokatif dalam menyikapi hasil perhitungan cepat tersebut. Ia juga memita agar masyarakat Jatim tetap menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan KPU Jatim. “Jangan ada spekulasi, jangan ada provokasi, kita harap semuanya aman-aman saja,” tandasnya.

Tak hanya itu, massa pendukung KarSa juga melakukan kegiatan istighosah dan pembentukan Forum Penyelamat Stabilitas Jatim (FPSJ) di kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim di Jl. Darmo.

Menurut Koordinator FPSJ, Ahmad Arizal, forum ini perlu dibentuk untuk menghindari adanya upaya perpecahan paska pilgub putaran kedua. “Kita ingin membuat semacam tindakan preventif saja supaya Jatim nantinya tidak terjadi seperti di Maluku Utara,” katanya.

Pihaknya siap untuk melakukan pengawasan perhitungan di daerah dan memastikan tidak terjadi tindak kecurangan. FPSJ juga meminta agar masyarakat bersabar menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Jatim.

KaJi Belum Menang

Sementara itu, Ketua Lembaga Survey Indonesia Saiful Mujani menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan pemenang dalam pilgub Jatim di putaran kedua. Sejauh ini pihaknya hanya mengumumkan hasil perhitungan suara di putaran kedua sangat ketat. Kondisi ini pernah terjadi di beberapa daerah lain seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. “Jadi kalau ada yang bilang KaJi menang, itu salah.

Tidak ada dasar ilmiahnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Perhitungan cepat memang dibenarkan secara ilmiah dan pasti benar. Metodologi yang digunakan adalah simple random sampling dengan mengasumsikan jumlah pemilih di tiap TPS adalah sama. Namun, LSI mengkombinasikannya dengan stratifikasi yaitu mengambil sampel lebih banyak di TPS-TPS yang jumlah penduduknya lebih banyak dansebaliknya.Namun dengan posisi margin error di bawah 1 persen seperti yang terjadi di Jatim, posisi ini sangat dimungkinkan untuk terbalik.

“Di Jatim tidak ada pasangan yang memperoleh suara lebih dari 51% dan fakta ini harus dilihat bahwa belum ada pemenang di putaran kedua ini, ” tegasnya.

Saiful berharap agar masyarakat tidak menyandarkan hasil pilkada pada perhitungan cepat yang dilakukannnya. Hasil pilkada yang legal tetap berada di tangan KPU Jatim sebagai lembaga penyelenggara pilkada. “Jangan saya dan lembaga saya dibawa-bawa untuk melegalkan hasil pilkada dong,” pintanya. (sp/yra)


Dari Pigub Jatim:

7 November, 2008

Berdasar Laporan Saksi

KarSa dan KaJi

Saling Klaim Menang

 

SURABAYA (radarpemilu) – MESKIPUN lembaga KPUD Jatim belum mengumumkan hasil penghitungan suara putaran dua, kedua tim pemenangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) saling melakukan klaim memenangkan pilgub dalam perhitungan di seluruh TPS melalui saksi dan relawan yang disebar kedua tim pemenangan.

Tim internal KaJi setelah melakukan finalisasi penghitungan memperoleh hasil dari total suara sah 15.806.477 pasangan KaJi memperoleh suara 8.064.241 atau 51,02% sedangkan KarSa dipilih oleh 7.742.236 atau 48,98%. Jumlah kabupaten/kota perolehan Kaji dan Karsa sama. Yakni separuh atau 19 Kabupaten/kota dikuasai KaJi dan 19 lainnya dikuasai KarSa. “Cuma pasangan Kaji ini lebih unggul karena menang di kota Surabaya dan daerah kabupaten yang pendudukya lebih banyak, sedangkan KarSa banyak menang di daerah perkotaan yang penduduknya kecil,” papar sekretaris tim pemenangan KaJi H. Mirdasy, kemarin.

Dikatakan Mirdasy, angka tersebut akan dijadikan dasar acuan penghitungan KPUD 11 November nanti. Sebab, bagaimanapun penghitungan yang dilakukannya sudah 100% dari seluruh pemilih dan seluruh TPS. “Kami yakin data kita akan sama dengan hasil akhir nanti. Dengan catatan, tidak ada satupun orang yang memanipulasi data,” harapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan tim pemenangan KarSa yang melakukan perhitungan nyata (real count). Tim Karsa mengklaim memperoleh suara sebanyak 51,48 persen atau sekitar 8.127.815 suara. Sementara Khofifah-Mudjiono (Kaji) memperoleh 48,52 persen atau sekitar 7.660.434 suara.

Menurut versi Karsa, Pakde Karwo berhasil unggul di 16 kabupaten dan 6 kota. Beberapa tempat itu antara lain Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember, Kota Kediri dan Kota Blitar.
Dari jumlah pemilih terdaftar versi Karsa, yakni 29.280.470 orang dan 62.853 TPS, angka golput mencapai 13.077.683 orang dan suara tak sah 493.115 orang.

Sekretaris Tim Pemenangan Karsa, Anna Luthfi mengatakan, rekapitulasi penghitungan suara itu diperoleh dari saksi di setiap TPS. Begitu suara selesai dihitung, saksi langsung mengirimkannya ke saksi tingkat PPS, PPK, kabupaten/kota, terakhir ke tim propinsi.

“Jadi berantai. Semua saksi kami bekali handphone, jadi langsung hari itu juga bisa dikirim,” kata Luthfi, Kamis (6/11).

Versi KaJi
KaJi = 8.064.241 atau 51,02%
KarSa = 7.742.236 atau 48,98%.

Versi KarSA
KarSa = 8.127.815 atau 51,48%
KaJi = 7.660.434 atau 48,52%. (spg/yra)


Pilgub Jatim

3 November, 2008

Partai Golkar Didukung

Komunitas Pewayangan

Menangkan Pasangan KarSa

 

SURABAYA (radarpemilu) – PASANGAN Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) kembali mendapat suntikan dukungan. Selain dari Partai Golkar, kali ini dari komunitas dalang dan segenap seniman wayang kulit juga menyampaikan suara bulat

“Kami dulu memang memberikan dukungan pada pasangan Salam (Soenarjo-Ali Maschan Moesa). Tetapi pada putaran kedua ini, kami akan memberikan suara pada pasangan Karsa. Sebab di antara dua pasangan calon yang akan maju dalam Pilgub putaran kedua ini, hanya Pakde Karwo yang memiliki kepedulian pada para seniman,” kata dalang Ki Surono Gondo Kusumo usai menjadi dalang dalam HUT Partai Golkar ke 44 yang digelar oleh DPD PG Kota Surabaya, di kantor PG Surabaya, Jl. Adityawarman, Minggu (2/11) dinihari.

Hadir dalam wayangan tersebut calon Gubernur Jatim, Pakde Karwo bersama Bude Karwo, Ketua Tim Pemenangan Karsa, Martono, Ketua DPD PG Surabaya, Drs.H.Eddy Budi Prabowo, beberapa pengurus Partai Golkar Jatim, di antaranya Gatot Sudjito, juga para sesepuh partai Golkar Surabaya dan Jatim. Tidak ketinggalan seluruh Pengurus Kecamatan (PK) PG se Surabaya, serta masyarakat Surabaya yang gemar akan wayang kulit.

Menurut Ki Surono yang kerap menjadi “asisten” saat Ki Soenarjo mendalang, memberikan dukungan pada Pakde Karwo memang sudah menjadi pilihan yang sudah dipikirkan masak-masak. Sebab selama ini Pakde Karwo sudah menunjukkan kepeduliannya pada para seniman. “Pak Soenarjo juga sudah memberikan petunjuk seperti itu,” kata Ki Surono yang saat itu melakonkan “Lahirnya Wisanggeni”.

Ketua PG Surabaya, Eddy Budi Prabowo mengatakan, sebenarnya pada tahun 80-an ia menginginkan Pakde Karwo sebagai Ketua AMPI Jatim. Tetapi saat itu para sesepuh Golkar minta agar Pakde Karwo aktif di pemerintahan. Demikian juga pada tahun 1998 pasca terbitnya aturan bagi PNS tidak boleh masuk partai, Pakde Karwo juga memilih di pemerintahan. “Ternyata para sesepuh benar, karena Pakde Karwo memang ditakdirkan menjadi pemimpin Jatim,” kata Eddy yang langsung disambut standing aplaus para undangan yang hadir.

Sementara itu, Gatot Sudjito mengatakan bahwa hampir seluruh DPD PG Kabupaten/Kota se Jatim mendukung Pakde Karwo. Karena itu, pihaknya sudah melihat sendiri mesin partai hingga ke tingkat PK dan PD/PL sudah langsung bekerja. “Kami harap dalam dua hari ini kita semakin bekerja keras dan berdarah-darah untuk memenangkan pasangan Karsa,” ungkapnya. (spg/yous)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.