Sri Sultan Tolak Dampingi JK

Sri Sultan Ingin Jadi Presiden
Tolak Jadi Cawapres Jusuf Kalla

JAKARTA (Radar Pemilu) – ADANYA pernyataan kesediaan Jusuf Kalla (JK) menjadi calon presiden tidak menggoyahkan kader Partai Golkar yang lain untuk ikut bersaing. Di antaranya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Raja keraton Jogjakarta itu secara tegas menolak dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) JK. Padahal sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Proyo Budi Santoso sudah mewacanakan untuk memasangkan Sultan sebagai cawapres pendamping Kalla.
”Sikap saya sampai saat ini tetap declare sebagai capres,” kata Sultan di kediamannya, Jalan Suwiryo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/2). Ia menyebut duet capres-cawapres dari satu partai yang sama bukan pilihan politik yang strategis.
”Bukankah lebih baik berkoalisi untuk memperkuat pemerintahan,” cetusnya. Menurut Sultan, sekalipun perolehan suara Golkar pada pemilu legislatif nanti mampu mencapai 25 persen suara nasional sehingga bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri, Golkar harus merangkul kekuatan lain.
”Kalau di bawah 25 persen, tentu harus berkoalisi. Kalau lebih dari 25 persen, biarpun bisa mengajukan sendiri, apa tetap harus berdiri sendiri,” ujar anggota Dewan Penasihat Partai Golkar itu.
Sultan mengaku tengah mempersiapkan diri mengikuti penjaringan capres Partai Golkar. ”Saya bangun komunikasi dengan DPD-DPD Golkar, apa mungkin nama saya dimasukkan dalam pencalonan,” ungkapnya.
Tapi, bagaimana kalau akhirnya tidak menang di penjaringan itu? ”Kalau memang ada partai lain yang mau mengusung dan partai itu dapat 20 persen, saya maju lewat situ,” jawab Sultan, mantap.
Sayang, ketika ditanya tentang ”partai lain” itu, Sultan enggan menjelaskan lebih jauh. ”Saya tidak bisa jelaskan karena itu sama saja dengan saya buka baju. Tapi, mendekati 9 April, manuver politik semakin menarik dan konstalasi politik semakin cepat,” katanya. Yang jelas, partai yang mendukung Sultan secara terbuka adalah Partai Republikan.
Dalam kesempatan itu, Sultan juga mempersoalkan angka 30 persen yang dipatok Golkar sebagai target perolehan suara pemilu legislatif. ”(Target, Red) itu mesti keliru,” ujarnya.
Meski pada Pemilu 2004 Golkar bisa merebut 21 persen suara dan ada tambahan jumlah pemilih nasional, menurut dia, paling banter Golkar hanya bertambah 5 persen. Apalagi, sistem penetapan caleg terpilih ditentukan dengan sistem suara terbanyak.
Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo justru merasa bingung terhadap kader partai berlambang beringin tersebut. ”Ketika Partai Demokrat tidak mencalonkan JK sebagai cawapres, kita sewot. Sekarang, Pak JK sudah dicapreskan, sewot lagi. Ini bagaimana sebenarnya yang betul itu,” katanya.
Karena itu, menurut Firman, semua pencapresan Partai Golkar diserahkan kepada mekanisme yang ada. Yakni, melalui rapimnas yang akan digelar setelah pemilu legislatif. ”Semuanya, yang jelas, berhak mencalonkan atau mendeklarasikan diri. Boleh-boleh saja. Tapi kalau resmi dari Golkar, ya harus menunggu rapimnas,” tegasnya. (jpnn/yra)

Jusuf Kalla Izinkan Sultan Maju Capres

JAKARTA(radar pemilu) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla tidak keberatan dan malah mengizinkan kader partainya, Sri Sultan Hamengku Buwono X, maju sebagai capres (calon presiden) tahun 2009 mendatang.

Jusuf Kalla potong tumpeng HUT ke-44 Partai Golkar, 20 Oktober 2009

Kendati demikian, ujar JK – panggilan Jusuf Kalla – jika Sultan ikut berkompetisi pada 2009 nanti, karena jabatan Sultan sekarang masih anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, maka diharapkan untuk izin lebih dulu ke Partai Golkar.

”Kalau Pak Sultan atau siapa saja dicalonkan oleh Partai Republikan, silakan. Tidak ada seorang pun,termasuk saya (bisa) melarang,” ujar Kalla seusai syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-44 Partai Golkar di Jakarta, Senin (20/10).

Kalla mengungkapkan bahwa dia juga tidak dicalonkan oleh Partai Golkar saat maju sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2004. Namun, sebelum maju sebagai cawapres, dia mengaku sudah izin terlebih dulu kepada partai sehingga terhindar dari sanksi. ”Dulu saya ini tidak dipecat karena saya minta izin, saya minta izin sama (partai). Fahmi (Fahmi Idris, pengurus DPP Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian) yang dipecat karena dia pengurus. Enggakapa-apa, tapi karena pendapatnya ternyata benar ya kita rehabilitasi,” beber Kalla.

Rapimnas Partai Golkar yang berakhir Minggu (19/10) memutuskan capres dan cawapres Partai Golkar baru akan diumumkan setelah pemilu legislatif. Namun, dari kalangan internal partai muncul usulan agar Golkar mengumumkan capres sesegera mungkin. Nama Sri Sultan muncul sebagai salah satu kandidat capres dari Golkar.

Bahkan organisasi sayap Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudah mengusulkan Sri Sultan sebagai capres pada 2009. Kalla membantah bila Rapimnas Golkar telah memutuskan 10 nama calon presiden dan wakil. Menurut dia, yang disebut dalam rapat hanya kader-kader terbaik milik Golkar. ”Kita tidak pilih penumpang- penumpang gelap lagi seperti dulu.

Golkar sudah kerja keras setengah mati, tiba-tiba ada orang di tengah jalan ingin naik kendaraan yang sudah setengah mati kita bina ini,” ungkap Kalla. Menanggapi desakan dari sejumlah pihak agar Golkar segera mengumumkan nama capres atau cawapres, Kalla menjawab bahwa saat ini yang harus ditonjolkan ke publik adalah nama-nama calon legislatif (caleg).

Jika, nama capres dan cawapres diumumkan sekarang, dikhawatirkan akan mengganggu kampanye caleg. ”Pengalaman dulu, karena terlalu banyak calon muncul dalam konvensi,maka para peserta konvensi datang ke daerah-daerah, bukan mengampanyekan Golkar, tapi mengampanyekan dirinya. Padahal pada saat itu belum waktunya calon presiden dipilih, sehingga Golkar tidak mendapat suara maksimal,” lanjutnya. Soal kriteria partai politik (parpol) yang akan digandeng Golkar,Kalla menyebut parpol tersebut harus satu tujuan.

Kriteria lain yang tidak kalah penting adalah parpol itu mampu memenangkan calon yang diusung Golkar. ”Harus meyakinkan bahwa koalisi dengan partai A atau B itu dapat memenangkan pilpres,” tutur Kalla. Pinangan koalisi dari PDIP sangat diapresiasi oleh Kalla dan Golkar.Namun,Kalla mengaku belum pernah membicarakan masalah koalisi ini secara formal.

Di Cirebon,Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan partainya akan melakukan survei sebelum menentukan capres dan cawapres.Penentuan capres menunggu hasil perolehan suara pada pemilu legislatif mendatang. ”Dengan perolehan suara pemiluitu,kamibisamenentukan apakah akan mampu mengusung calon presiden. Hal itulah yang akan dijadikan pertimbangan kami dalam menentukan calon presiden,” ujarnya di Cirebon, Senin (20/10).

Sultan Menjawab

Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan akan memastikan jadi tidaknya maju dalam bursa calon presiden pada saat Pisowanan Agung di Alun-alun Utara Jogjakarta pada 28 Oktober mendatang.

Langkah ini diambil Sultan untuk memberikan jawaban pada rakyat yang menanyakan kesediaannya pada acara tersebut. ”Ya nanti saja, saat 28 Oktober. Saat itu saya akan jawab jika memang diminta menjawab mengenai pencapresan ini,” kata Sultan di Gedung DPRD DIJ kemarin. Walau demikian,Raja Keraton Jogjakarta ini masih merahasiakan bersedia atau tidaknya menjadi capres.

”Yang jelas kan saya harus putuskan, jadi bisa oke bisa tidak,”ungkapnya. Dengan kepastian akan memberikan jawaban atas keinginan berbagai elemen masyarakat untuk maju menjadi capres, berarti Sultan akan menghadiri Pisowanan Agung yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bantul, Gerakan Kawulo Mataram Manunggal (GKMM) dan beberapa elemen lain.

Sultan juga akan memberikan jawaban bukan hanya kepada masyarakat yang pro, tetapi juga masyarakat yang kontra. ”Soal pro dan kontra itu hal yang wajar, lha wongkebijakan saja ada yang pro dan kontra. Semua akan saya jawab,”janjinya. Jika Sultan baru akan memberi jawaban,Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyatakan siap maju sebagai capres maupun cawapres dari Partai Golkar.

Fadel menunjuk pernyataan kesiapannya itu sejalan dengan aspirasi yang berkembang dalam rapimnas. Fadel termasuk dalam 10 kader yang bisa diajukan sebagai capres. ”Saya siap untuk dicalonkan dalam rapimnas, karena saya adalah salah satu kader terbaik Golkar, apalagi banyak kok yang menginginkan saya maju.Buktinya nama saya masuk 10 besar,” tutur Fadel di Makassar, Senin (20/10).

Krisis Kepemimpinan

Dihubungi terpisah,pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai hasil rapimnas semakin menunjukkan Golkar tengah mengalami krisis kepemimpinan. Hal itu terlihat dengan tidak beraninya partai berlambang beringin itu memunculkan tokoh-tokohnya sebagai capres di Pemilu 2009 mendatang.

”Ini menandakan kader Golkar hanya tokoh kelas dua di dalam kancah perpolitikan nasional,” nilai Arbi di Jakarta kemarin. Sebagai kekuatan politik terbesar saat ini, Golkar harus berani menampilkan capres sejak dini.Tidak perlu menunggu usai pemilu legislatif. Arbi Sanit melihat hasil rapimnas lalu bisa berdampak pada kurangnya animo masyarakat terhadap Golkar.

”Masyarakat akan berpandangan, untuk apa memilih partai yang hanya diisi tokoh kelas dua,sementara ada partai lain yang memiliki tokoh kelas satu,”ujarnya. Penilaian senada dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris. Bahkan, Syamsuddin menilai Golkar seolah- olah tak siap ikut Pemilu 2009.Menurut dia, rapimnas hanya sebagai ajang pengukuhan Kalla sebagai tokoh paling ditonjolkan dalam pesta demokrasi 2009 mendatang.

”Sementara kader-kader Golkar lainnya dikebiri. Makanya, tidak heran kalau rapimnas Golkar tidak menghasilkan keputusan strategis, terutama soal sosok yang akan dimajukan sebagai capres,” katanya.Padahal,di internal Golkar banyak tokoh potensial yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk bersaing dengan Kalla. (sin/01)

 

Duet SBY-JK Makin Mesra

SBY-JK Dipertahankan

JAKARTA (radar pemilu) – SEJAK wacana duet SBY-JK di pertahankan, pasangan ini makin mesra di setiap forum terbuka. Salah satunya saat keduanya hadir di acara HUT Partai Demokrat di Jakarta, 19/10.  Selain itu, popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden kembali menduduki posisi teratas.

Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru, popularitas SBY menyalip Megawati Soekarnoputri yang pada medio Juni 2008 menempati posisi pertama.Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani mengatakan, 32 % dari 1.239 responden yang tersebar di seluruh Indonesia memilih SBY jika pemilihan presiden (pilpres) dilakukan saat ini. Popularitas SBY tersebut mengalahkan lebih dari 20 nama lain yang diasumsikan menjadi calon presiden (capres).

Posisi SBY disusul Megawati yang memperoleh pemilih 24%,Wiranto 6%,dan Prabowo Subianto 5%. Jika jumlah capres dikerucutkan menjadi 6 nama, SBY akan memperoleh 37%. Disusul Megawati 28%, Wiranto 8%, Prabowo Subianto 7%, Sri Sultan Hamengku Buwono X 5%, Sutiyoso 1%, dan 14% responden menjawab belum tahu.

Saiful mengatakan, naiknya kembali popularitas SBY tidak lepas dari kebijakannya pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sekalipun menaikkan BBM,SBY juga membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat.

”Misalnya, kenaikan BBM disertai kompensasi BLT (bantuan langsung tunai) untuk masyarakat miskin,” kata Saiful saat mempresentasikan hasil survei LSI di Jakarta kemarin. Faktor lain yang berpengaruh terhadap naiknya popularitas SBY adalah keberhasilan di sektor pertanian, dengan pertama kalinya surplus dalam 10 tahun terakhir.

Saiful mengungkapkan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang gencar disosialisasikan juga berdampak pada kenaikan popularitas SBY. Dia mengatakan,program tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

PNPM Mandiri adalah program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. ”Bentuk kebijakan tersebut (PNPM) juga mempunyai aspek politik untuk kampanye.Itu keuntungan incumbent (SBY sebagai capres yang akan maju pada Pilpres 2009),”urainya.

Kenaikan popularitas SBY pada survei terakhir LSI ini mencapai 7%. Sebelumnya, pada survei Juni 2008, popularitas SBY 25%.Bila kali ini SBY naik, popularitas Megawati sebaliknya, turun 6%.Pada survei Juni 2008 persentase popularitas putri Presiden Indonesia pertama Ir Soekarno tersebut 30%.

Saiful menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan LSI selama empat tahun,popularitas SBY turun cukup tajam setelah menurunkan kebijakan menaikkan harga BBM pada Juni 2008.Selama empat tahun itu popularitas SBY sering turun pada semester pertama (Januari–Juni).

Popularitasnya kembali naik pada semester kedua (Juli– Desember). Dia memprediksi popularitas yang saat ini dilansir LSI akan stabil hingga Desember 2008. Kemudian, pada Januari hingga Juni 2009, popularitas SBY kembali turun.

”Jika pola ini stabil, maka pada Juli dan September 2009 (saat pemilihan), kecenderungan akan berpihak pada SBY,” ujar Saiful. Walau begitu, Saiful juga menggarisbawahi bahwa krisis keuangan global mungkin akan menimbulkan badai panas opini publik.

”Ini tergantung apakah efek krisis itu ternetralisasi dalam waktu sebulan ke depan atau tidak. Bila tidak, kemungkinan besar kepuasan atas kinerja SBY akan kembali turun,”ramalnya. Terkait survei ini, Saiful juga mengungkapkan potensi Sri Sultan Hamengku Buwono X bersaing dalam bursa calon presiden.

Jika terus disosialisasikan,Sultan potensial bersaing, mengingat tingkat resistensi masyarakat padanya paling rendah. Dari 1.239 responden, 793 di antaranya mengetahui Sultan. Dan dari 793 yang mengetahui tersebut, 86% suka dengan Sultan. Survei LSI ini dilaksanakan pada September 2008.

Usia responden berjarak lebar, mulai kurang dari 19 tahun hingga lebih dari 50 tahun. Berdasarkan pendidikan, dari 1.239 responden 58,4% berpendidikan SD atau di bawahnya,17,9% berpendidikan SLTP, 16,2 % berpendidikan SLTA, dan 6,5% berpendidikan sarjana. Survei tersebut mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan toleransi kesalahan kurang lebih 2,8%.

Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling.Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa atau kelurahan yang terdiri hanya 10 responden. Di tempat yang sama, Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo menilai ada dinamika politik yang menarik dari hasil survei LSI.

Dia mengatakan, survei tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat masih menginginkan tokoh yang sudah terkenal untuk menjadi presiden. Dia memprediksi, mulai Januari 2009 persaingan akan semakin panas.Masingmasing calon akan bukabukaan dan bisa jadi saling menyudutkan.

Maka, untuk mengantisipasi segala kemungkinan, PDIP yang mencalonkan Megawati, akan mempersiapkan diri. PDIP akan berusaha menarik simpati masyarakat dalam pemilu legislatif maupun pilpres. Salah satu caranya memunculkan kabinet bayangan.

Dengan cara tersebut masyarakat akan semakin tahu langkah politik PDIP jika berhasil mendudukkan ketua umumnya sebagai presiden. Di sisi lain, PDIP juga masih menggodok cara khusus untuk menarik massa.

”PDIP sedang mempersiapkan bentuk kampanye khusus yang efektif untuk menarik massa,” katanya tanpa mau menyebutkan secara detail. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng bersyukur dengan hasil survei LSI.Artinya,ujar dia,kinerja SBY selama ini dihargai oleh masyarakat dan hasil survei tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia rasional.

”Ini (survei LSI) membuktikan masyarakat puas atas kinerja Presiden,” ujarnya. Dia mengungkapkan, salah satu kinerja yang dilihat masyarakat adalah pemberantasan korupsi. Dalam pemerintahan SBY-JK, pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Semua yang terbukti korupsi akan ditindak sesuai hukum yang ada.

Selain itu,keamanan dalam negeri selama kepemimpinan SBY-JK juga terjamin. Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Jeffrie Geovanie memprediksi dalam pilpres nanti akan muncul kejutan.

Dia melihat tokoh seperti Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto berpotensi membuat kejutan. Dengan iklan, misalnya, Prabowo semakin dikenali masyarakat. Popularitasnya itu akan melambung jika dia akan dipanggil Pansus Orang Hilang DPR. ”Pansus Orang Hilang justru akan menaikkan popularitas Prabowo,” katanya. (sindo/01) 

 

 

Partai Golkar Nominasikan 10 Capres

 Rapimnas Partai Golkar

Nominasikan 10 Capres

 

JAKARTA (radar pemilu) – RAPIMNAS Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai Golkar di Jakarta Convention Center ditutup Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, Minggu malam (19/10). Rapimnas itu merekomendasikan, penetapan calon presiden dari Partai Golkar, tetap menunggu hasil Pemilu Legislatif 2009.

 

Ada sepuluh nama muncul dalam nominasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari internal Partai Golkar. Nama-nama tersebut muncul saat pembahasan di Komisi A Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Anggota Komisi A Anton Lesiangimengatakan, 10namatersebut muncul dalam pandangan umum beberapa dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar dan langsung ditindaklanjuti dalam sidang Komisi A. ”Di rapim ini,di dalam pandangan umum,tampil 10 nama capres dan cawapres dari internal kader Golkar,”katanya kepada wartawan di arena rapimnas di JCC tersebut.

Ke-10 nama yang masuk nominasi adalah Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Agung Laksono,Aburizal Bakrie, Muladi, Fahmi Idris, Akbar Tandjung, Fadel Muhamad, dan Yuddy Chrisnandi. Meski demikian, kata Anton, rapimnas kali ini tidak memutuskan siapa kandidat yang akan diusung.

”Hanya nominasi saja. Kita hormati hasil Rapimnas III yang menetapkan soal capres diputuskan setelah pemilu legislatif,” katanya. Ketua Kajian Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar itu menambahkan, 10 nama tersebut selanjutnya diumumkan ke publik untuk mendapatkan penilaian.

Dia optimistis perolehan suara Golkar akan naik signifikan jika masyarakat sudah mengetahui sejak awal siapa saja tokoh yang akan didukung. ”Jangankan 30%, target 50% saja bisa tercapai kalau sudah ada nominasi capresnya.

Jangan kita biasakan ibarat jual kucing dalam karung,”tandasnya. Ketua Harian I Badan Pengendali Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu menyatakan, munculnya 10 nama capres dalam sidang Komisi A merupakan kehendak forum. Menurut dia, sama sekali tidak ada rekayasa.

Sementara itu, Komisi C menyampaikan 10 pernyataan politik dalam Rapimnas IV Golkar. Salah satunya, poin 10, Rapimnas Golkar IV menegaskan bahwa penetapan capres mengacu pada Rapimnas III yang merekomendasikan penetapan capres Golkar dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 dengan tetap memberikan prioritas dan kesempatan pertama kepada kader-kader terbaik Partai Golkar.

Pernyataan sikap politik tersebut dibacakan oleh caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Utara I Meutia Hafidz. Rapimnas IV Golkar secara resmi ditutup tadi malam oleh Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Dalam sambutannya Kalla menyinggung masalah rekrutmen caleg Golkar.

” Kita telah mengubah sistem partai dari nomor urut ke suara terbanyak. Itu suatu revolusi internal. Mudahmudahan perubahan mendasar yang telah disetujui bersama ini dijalankan bersama. Apa yang sudah diputuskan dalam rapimnas harus ditaati oleh seluruh caleg,”paparnya.

Hal lain yang menjadi pembahasan di Komisi A adalah materi petunjuk pelaksanaan (juklak) musyawarah daerah (musda) yang akan digelar tahun depan.Menurutnya,pelaksanaan musda harus dilakukan sebelum musyawarah nasional (munas).

”Musda pun harus dilakukan dari tingkatan yang paling bawah, yakni DPD II,”tandasnya. Sementara itu,Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo Fadel Muhamad mendesak DPP memiliki skenario yang jelas dalam pilpres mendatang. ”Kita harus punya skenario yang jelas jika nanti suara kita (Golkar) rendah. Dengan siapa kita berkoalisi dan bagaimana cara mengajak mereka,” katanya. (sindo/01)

 

PDIP Wacanakan Duet Mega-Prabowo

 

PDIP Wacanakan Duet Mega-Prabowo

PG Pasangkan JK-Sri Sultan HB X

 

JAKARTA (radar pemilu) – PDIP mewacanakan duet Mega-Prabowo sebagai capres dan cawapres untuk pilpres 2009 nanti. Sebaliknya, wacana lain muncul dalam Rapimnas Partai Golkar untuk mengusung duet calon presiden dan cawapres M Jusuf Kalla-Sri Sultan HB X

“Saya kira Partai Golkar bisa mengusung capres M Jusuf Kalla-Sri Sultan HB X untuk ditawarkan pada masyarakat,” kata Ketua DPD I Gorontalo Fadel Muhammad di kediamannya Jakarta, Minggu (19/10).

Sebelumnya hampir semua DPD I Partai Golkar dalam pandangan umumnya mendesak DPP segera mengulirkan capres yang akan diusung Partai Golkar. Beberapa DPD dengan jelas mengajukan beberapa nama nominator untuk segera ditawarkan kepada masyarakat. Meskipun DPD-DPD juga sepakat bahwa keputusan pasangan capres baru akan dilakukan pada Rapimnas V yang dilaksanakan setelah hadil pemilu legislatif diketahui.

Menurut Fadel, Partai Golkar harus percaya diri untuk melakukan itu. Jangan sampai, tambahnya justru seakan-akan tersandera. Sampai ini, Partai Golkar belum memunculkan nama capres sehingga kader-kader di daerah merasa tidak ada ikon. “Kalau perlu munculkan beberapa nama, nanti terus disurvei,” kata Fadel.

Fadel juga mengharapkan Golkar segera bereaksi terhadap ’pinangan’ PDIP untuk berkoalisi dalam pilpres 2009. “Saya sudah mendesak DPP (Golkar) untuk bereaksi dengan undangan PDIP ini. Kan Taufiq Kiemas menyampaikan tawaran agar Golkar bergabung dengan mereka, hal-hal seperti ini jangan didiamkan,” ujarnya.

Menurut Fadel, apa yang disampaikan Taufik Kiemas merupakan hal yang positif dalam dunia politik. Pasalnya, lanjut dia, kedua partai Golkar dan PDIP merupakan partai nasional yang apabila bergabung diharapkan mampu membentuk pemerintahan yang solid.

Sedangkan untuk penentuan capres dan cawapres, Fadel menyatakan kedua partai hendaknya bersikap fair dengan melakukan uji publik sehingga dapat diketahui siapakah calon yang layak dan memiliki kompetensi.

Namun, Fadel berharap Golkar mampu memegang tongkat koalisi bila akan bergabung dengan PDIP maupun Partai Demokrat. “Saya mendukung koalisi Golkar dengan partai nasionalis seperti PDIP dan Partai Demokrat. Asalkan Golkar harus bisa leading,” tukasnya.

Sementara itu, menanggapi hasil survei bahwa popularitas Jusuf Kalla surut, seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar diimbau untuk bersikap legowo bila dalam Pemilihan Presiden 2009 kelak Kalla tidak lagi diusung.

“Sangat tepat dan benar apabila dalam survei nanti JK yang unggul, tidak ada pilihan lain Golkar akan usung sebagai capres. Tapi kalau tidak unggul ya harus legowo untuk kita pasangkan dengan yang unggul, dengan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya,” ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Ridwan yang ditemui di sela-sela Rapimnas IV dan HUT ke 44 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (19/10).

Pasalnya, lanjut Ridwan hakikat politik adalah kemenangan dan kemenangan itu harus ada kerangkanya. “Jangan hanya ingin mengejar sebuah kepentingan, tanpa mengukur kemampuan,” tukas dia.
Hal itu diamini oleh anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Yorrys Raweyai. “Ya kalau begitu kenyataannya Partai Golkar harus realistis melihat keinginan rakyat,” ujarnya. (spg/01)