Penetapan Capres Golkar

Agung Laksono

Capres dan Cawapres

Partai Golkar Dipercepat

JAKARTA (Radar Pemilu) – CEPATNYA pergerakan politik terkini memaksa DPP Partai Golkar segera menetapkan capresnya. Jika semula parpol warisan Orde Baru itu memberi ancar-ancar setelah pemilu legislatif, sangat mungkin jadwalnya dimajukan. Pertengahan Februari Golkar diperkirakan sudah mengantongi nama capres/cawapres yang akan diusung pada Pilpres Juli 2009.

”Tak bisa ditunda lebih lama,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/1). Menurut dia, waktu terbaik menetapkan capres/cawapres adalah saat rapat konsultasi nasional pertengahan Februari mendatang.

”Sebab, dinamika politiknya memang sangat cepat,” tambah ketua badan pemenangan pemilu (Bappilu) Golkar itu. Dia menyatakan, selain aspirasi arus bawah, sejumlah kalangan DPP mulai menginginkan hal yang sama.

”Dorongan itu sudah makin kuat. Ini wajar karena memang perkembangan (politiknya) bukan lagi hitungan bulan, tapi sudah hari,” tandas Agung.

Saat Rakernas IV Golkar Oktober 2008, telah diinventarisasi tujuh nama calon kandidat yang akan diusung Golkar sebagai capres/cawapres. Namun, nama-nama yang dijaring tersebut belum ditetapkan oleh DPP, karena masih sebatas hasil penyampaian aspirasi seluruh DPD yang hadir saat itu. DPP malah memutuskan bahwa penetapan capres/cawapres baru dilakukan usai pemilu legislatif.

Tujuh nama itu adalah Jusuf Kalla, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Surya Paloh. ”Siapa yang akan dipilih di antara mereka, kita lihat saja,” ujar Agung berdiplomasi.

Bagaimana bakal capres Golkar yang diminati partai lain untuk diusung jadi cawapres? Seperti diberitakan, Sri Sultan dan Surya Paloh masuk dalam daftar bakal cawapres PDI Perjuangan. ”Tentu, kalau sudah diusung partai lain, tak akan ikut diajukan (Golkar) lagi,”’ujar ketua DPR tersebut.

Namun, Agung menolak kalau digandengnya dua tokoh Golkar itu merupakan upaya PDIP memecah belah partainya. ”Saya harap bukan seperti itu (mengadu domba, Red),” tandasnya.

Menurut dia, selama tak memanfaatkan atribut partai, Golkar tak akan melarang kader atau tokohnya dipinang partai lain. Karena itu pula, Agung meminta partai juga tak tergesa-gesa mengambil sikap terhadap Sri Sultan. “Kalaupun ada sanksi, cukup pencoretan dari daftar capres yang akan diusung Golkar,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar Muladi sempat menyatakan bahwa Sri Sultan perlu diberi sanksi karena akan diajukan partai lain sebagai bakal capres/cawapres. Karena dianggap sudah menyeberang, Sultan diancam dicopot dari jabatan sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.

”Menurut saya tidak begitu tepat. Seperti halnya pilkada, banyak kader kita yang diminta partai lain, ya kita persilakan,” pungkas Agung. (jpnn/yra)

Partai Golkar Nominasikan 10 Capres

 Rapimnas Partai Golkar

Nominasikan 10 Capres

 

JAKARTA (radar pemilu) – RAPIMNAS Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai Golkar di Jakarta Convention Center ditutup Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, Minggu malam (19/10). Rapimnas itu merekomendasikan, penetapan calon presiden dari Partai Golkar, tetap menunggu hasil Pemilu Legislatif 2009.

 

Ada sepuluh nama muncul dalam nominasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari internal Partai Golkar. Nama-nama tersebut muncul saat pembahasan di Komisi A Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Anggota Komisi A Anton Lesiangimengatakan, 10namatersebut muncul dalam pandangan umum beberapa dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar dan langsung ditindaklanjuti dalam sidang Komisi A. ”Di rapim ini,di dalam pandangan umum,tampil 10 nama capres dan cawapres dari internal kader Golkar,”katanya kepada wartawan di arena rapimnas di JCC tersebut.

Ke-10 nama yang masuk nominasi adalah Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Agung Laksono,Aburizal Bakrie, Muladi, Fahmi Idris, Akbar Tandjung, Fadel Muhamad, dan Yuddy Chrisnandi. Meski demikian, kata Anton, rapimnas kali ini tidak memutuskan siapa kandidat yang akan diusung.

”Hanya nominasi saja. Kita hormati hasil Rapimnas III yang menetapkan soal capres diputuskan setelah pemilu legislatif,” katanya. Ketua Kajian Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar itu menambahkan, 10 nama tersebut selanjutnya diumumkan ke publik untuk mendapatkan penilaian.

Dia optimistis perolehan suara Golkar akan naik signifikan jika masyarakat sudah mengetahui sejak awal siapa saja tokoh yang akan didukung. ”Jangankan 30%, target 50% saja bisa tercapai kalau sudah ada nominasi capresnya.

Jangan kita biasakan ibarat jual kucing dalam karung,”tandasnya. Ketua Harian I Badan Pengendali Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu menyatakan, munculnya 10 nama capres dalam sidang Komisi A merupakan kehendak forum. Menurut dia, sama sekali tidak ada rekayasa.

Sementara itu, Komisi C menyampaikan 10 pernyataan politik dalam Rapimnas IV Golkar. Salah satunya, poin 10, Rapimnas Golkar IV menegaskan bahwa penetapan capres mengacu pada Rapimnas III yang merekomendasikan penetapan capres Golkar dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 dengan tetap memberikan prioritas dan kesempatan pertama kepada kader-kader terbaik Partai Golkar.

Pernyataan sikap politik tersebut dibacakan oleh caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Utara I Meutia Hafidz. Rapimnas IV Golkar secara resmi ditutup tadi malam oleh Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Dalam sambutannya Kalla menyinggung masalah rekrutmen caleg Golkar.

” Kita telah mengubah sistem partai dari nomor urut ke suara terbanyak. Itu suatu revolusi internal. Mudahmudahan perubahan mendasar yang telah disetujui bersama ini dijalankan bersama. Apa yang sudah diputuskan dalam rapimnas harus ditaati oleh seluruh caleg,”paparnya.

Hal lain yang menjadi pembahasan di Komisi A adalah materi petunjuk pelaksanaan (juklak) musyawarah daerah (musda) yang akan digelar tahun depan.Menurutnya,pelaksanaan musda harus dilakukan sebelum musyawarah nasional (munas).

”Musda pun harus dilakukan dari tingkatan yang paling bawah, yakni DPD II,”tandasnya. Sementara itu,Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo Fadel Muhamad mendesak DPP memiliki skenario yang jelas dalam pilpres mendatang. ”Kita harus punya skenario yang jelas jika nanti suara kita (Golkar) rendah. Dengan siapa kita berkoalisi dan bagaimana cara mengajak mereka,” katanya. (sindo/01)

 

PDIP Wacanakan Duet Mega-Prabowo

 

PDIP Wacanakan Duet Mega-Prabowo

PG Pasangkan JK-Sri Sultan HB X

 

JAKARTA (radar pemilu) – PDIP mewacanakan duet Mega-Prabowo sebagai capres dan cawapres untuk pilpres 2009 nanti. Sebaliknya, wacana lain muncul dalam Rapimnas Partai Golkar untuk mengusung duet calon presiden dan cawapres M Jusuf Kalla-Sri Sultan HB X

“Saya kira Partai Golkar bisa mengusung capres M Jusuf Kalla-Sri Sultan HB X untuk ditawarkan pada masyarakat,” kata Ketua DPD I Gorontalo Fadel Muhammad di kediamannya Jakarta, Minggu (19/10).

Sebelumnya hampir semua DPD I Partai Golkar dalam pandangan umumnya mendesak DPP segera mengulirkan capres yang akan diusung Partai Golkar. Beberapa DPD dengan jelas mengajukan beberapa nama nominator untuk segera ditawarkan kepada masyarakat. Meskipun DPD-DPD juga sepakat bahwa keputusan pasangan capres baru akan dilakukan pada Rapimnas V yang dilaksanakan setelah hadil pemilu legislatif diketahui.

Menurut Fadel, Partai Golkar harus percaya diri untuk melakukan itu. Jangan sampai, tambahnya justru seakan-akan tersandera. Sampai ini, Partai Golkar belum memunculkan nama capres sehingga kader-kader di daerah merasa tidak ada ikon. “Kalau perlu munculkan beberapa nama, nanti terus disurvei,” kata Fadel.

Fadel juga mengharapkan Golkar segera bereaksi terhadap ’pinangan’ PDIP untuk berkoalisi dalam pilpres 2009. “Saya sudah mendesak DPP (Golkar) untuk bereaksi dengan undangan PDIP ini. Kan Taufiq Kiemas menyampaikan tawaran agar Golkar bergabung dengan mereka, hal-hal seperti ini jangan didiamkan,” ujarnya.

Menurut Fadel, apa yang disampaikan Taufik Kiemas merupakan hal yang positif dalam dunia politik. Pasalnya, lanjut dia, kedua partai Golkar dan PDIP merupakan partai nasional yang apabila bergabung diharapkan mampu membentuk pemerintahan yang solid.

Sedangkan untuk penentuan capres dan cawapres, Fadel menyatakan kedua partai hendaknya bersikap fair dengan melakukan uji publik sehingga dapat diketahui siapakah calon yang layak dan memiliki kompetensi.

Namun, Fadel berharap Golkar mampu memegang tongkat koalisi bila akan bergabung dengan PDIP maupun Partai Demokrat. “Saya mendukung koalisi Golkar dengan partai nasionalis seperti PDIP dan Partai Demokrat. Asalkan Golkar harus bisa leading,” tukasnya.

Sementara itu, menanggapi hasil survei bahwa popularitas Jusuf Kalla surut, seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar diimbau untuk bersikap legowo bila dalam Pemilihan Presiden 2009 kelak Kalla tidak lagi diusung.

“Sangat tepat dan benar apabila dalam survei nanti JK yang unggul, tidak ada pilihan lain Golkar akan usung sebagai capres. Tapi kalau tidak unggul ya harus legowo untuk kita pasangkan dengan yang unggul, dengan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya,” ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Ridwan yang ditemui di sela-sela Rapimnas IV dan HUT ke 44 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (19/10).

Pasalnya, lanjut Ridwan hakikat politik adalah kemenangan dan kemenangan itu harus ada kerangkanya. “Jangan hanya ingin mengejar sebuah kepentingan, tanpa mengukur kemampuan,” tukas dia.
Hal itu diamini oleh anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Yorrys Raweyai. “Ya kalau begitu kenyataannya Partai Golkar harus realistis melihat keinginan rakyat,” ujarnya. (spg/01)