Sri Sultan Tolak Dampingi JK

Sri Sultan Ingin Jadi Presiden
Tolak Jadi Cawapres Jusuf Kalla

JAKARTA (Radar Pemilu) – ADANYA pernyataan kesediaan Jusuf Kalla (JK) menjadi calon presiden tidak menggoyahkan kader Partai Golkar yang lain untuk ikut bersaing. Di antaranya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Raja keraton Jogjakarta itu secara tegas menolak dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) JK. Padahal sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Proyo Budi Santoso sudah mewacanakan untuk memasangkan Sultan sebagai cawapres pendamping Kalla.
”Sikap saya sampai saat ini tetap declare sebagai capres,” kata Sultan di kediamannya, Jalan Suwiryo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/2). Ia menyebut duet capres-cawapres dari satu partai yang sama bukan pilihan politik yang strategis.
”Bukankah lebih baik berkoalisi untuk memperkuat pemerintahan,” cetusnya. Menurut Sultan, sekalipun perolehan suara Golkar pada pemilu legislatif nanti mampu mencapai 25 persen suara nasional sehingga bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri, Golkar harus merangkul kekuatan lain.
”Kalau di bawah 25 persen, tentu harus berkoalisi. Kalau lebih dari 25 persen, biarpun bisa mengajukan sendiri, apa tetap harus berdiri sendiri,” ujar anggota Dewan Penasihat Partai Golkar itu.
Sultan mengaku tengah mempersiapkan diri mengikuti penjaringan capres Partai Golkar. ”Saya bangun komunikasi dengan DPD-DPD Golkar, apa mungkin nama saya dimasukkan dalam pencalonan,” ungkapnya.
Tapi, bagaimana kalau akhirnya tidak menang di penjaringan itu? ”Kalau memang ada partai lain yang mau mengusung dan partai itu dapat 20 persen, saya maju lewat situ,” jawab Sultan, mantap.
Sayang, ketika ditanya tentang ”partai lain” itu, Sultan enggan menjelaskan lebih jauh. ”Saya tidak bisa jelaskan karena itu sama saja dengan saya buka baju. Tapi, mendekati 9 April, manuver politik semakin menarik dan konstalasi politik semakin cepat,” katanya. Yang jelas, partai yang mendukung Sultan secara terbuka adalah Partai Republikan.
Dalam kesempatan itu, Sultan juga mempersoalkan angka 30 persen yang dipatok Golkar sebagai target perolehan suara pemilu legislatif. ”(Target, Red) itu mesti keliru,” ujarnya.
Meski pada Pemilu 2004 Golkar bisa merebut 21 persen suara dan ada tambahan jumlah pemilih nasional, menurut dia, paling banter Golkar hanya bertambah 5 persen. Apalagi, sistem penetapan caleg terpilih ditentukan dengan sistem suara terbanyak.
Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo justru merasa bingung terhadap kader partai berlambang beringin tersebut. ”Ketika Partai Demokrat tidak mencalonkan JK sebagai cawapres, kita sewot. Sekarang, Pak JK sudah dicapreskan, sewot lagi. Ini bagaimana sebenarnya yang betul itu,” katanya.
Karena itu, menurut Firman, semua pencapresan Partai Golkar diserahkan kepada mekanisme yang ada. Yakni, melalui rapimnas yang akan digelar setelah pemilu legislatif. ”Semuanya, yang jelas, berhak mencalonkan atau mendeklarasikan diri. Boleh-boleh saja. Tapi kalau resmi dari Golkar, ya harus menunggu rapimnas,” tegasnya. (jpnn/yra)

Sultan HB X Harus Ikut Aturan Partai Golkar

Agung bersama Ketua Umum DPP PG, Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Penasehat DPP PG, Surya Paloh

Agung Laksono

Sultan HB X Harus Ikuti Aturan
Tatacara Capres Partai Golkar

JAKARTA (radarpemilu) – WAKIL  Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono mengatakan, kesediaan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden pada Pemilu 2009 bergantung pada diri Sri Sultan sendiri.

            “Semua berpulang pada Sri Sultan sendiri apakah dia serius mencalonkan diri atau tidak,” kata Agung menjawab wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/10).

            Hal itu dikemukakan Agung Laksono menjawab soal kesediaan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Raja Keraton Kesultanan Yogyakarta, Selasa, untuk maju menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2009. Kesediaan dan kesiapan Sultan HB X tersebut disampaikan di hadapan puluhan ribu warga DIY dan sekitarnya pada acara Pisowanan Agung (pertemuan akbar-Red) `Dari Yogyakarta untuk Indonesia`, di Alun-alun Utara Yogyakarta, Selasa (28/10).  

            Menurut Agung, untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui Partai Golkar ada aturannya sendiri. Hal itu, menurut dia, baru dibahas setelah pemilu legislatif.        

            “Secara resmi Partai Golkar akan membahas capres dan cawapres seusai pemilu legislatif. Hal itu untuk menjaga konsentrasi partai menghadapi Pemilu 2009,” ujar Agung yang juga Ketua DPR.

            Ia menambahkan, Partai Golkar sendiri belum bersikap terkait keputusan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2009.

 

Tunggu RUU Pilpres

            Menanggapi soal peluang sebagai capres, Sri Sultan HB X menyatakan keyakinannya karena masih ada proses kristalisasi di masyarakat dan partai politik (parprol).

            “Parpol rata-rata memang akan menentukan pilihan setelah hasil pemilihan umum legislatif, dan saat ini saya hanya menjawab pertanyaan masyarakat apakah bersedia maju atau tidak maju sebagai capres, dan saya menyatakan bersedia,” katanya.

            Sultan menyatakan, akan melihat perkembangan perolehan suara parpol. Untuk itu, ia belum bisa memperkirakan apalagi pembahasan RUU Pilpres belum selesai, termasuk posisinya sebagai Gubernur DIY apakah akan mundur atau tidak.

            Ditanya apakah siap juga menjadi calon wakil presiden (cawapres), Sultan menyatakan dirinya belum berpikir soal itu karena ke depan masih akan terjadi kristalisasi dalam proses politik.

            “Sedangkan untuk calon independen, saat ini masih tidak mungkin karena harus mengamandemen undang undang, jadi semua pencalonan harus melalui parpol,” katanya.        Menanggapi kesediaan Sri Sultan HB X untuk maju di pilpres, pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit berpendapat, Sri Sultan akan sulit maju sebagai capres melalui Partai Golkar karena partai itu besar kemungkinan bakal mengusung Jusuf Kalla sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres dalam Pemilihan Presiden 2009.

            “Meski Sri Sultan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Yogyakarta, tapi sangat kecil kemungkinan bisa menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di dalam Pemilihan Presiden 2009 mendatang,” ujar Arbi.

            Arbi Sanit memprediksi Sri Sultan bakal maju melalui partai-partai baru atau partai kecil yang belum memiliki calon presidennya sendiri.

            “Karena itu, Sri Sultan mesti menunggu hasil pemilu legislatif untuk melihat parpol mana yang lolos dan bisa mengusung capres,” tuturnya. (SK/yra)