Penetapan Capres Golkar

Agung Laksono

Capres dan Cawapres

Partai Golkar Dipercepat

JAKARTA (Radar Pemilu) – CEPATNYA pergerakan politik terkini memaksa DPP Partai Golkar segera menetapkan capresnya. Jika semula parpol warisan Orde Baru itu memberi ancar-ancar setelah pemilu legislatif, sangat mungkin jadwalnya dimajukan. Pertengahan Februari Golkar diperkirakan sudah mengantongi nama capres/cawapres yang akan diusung pada Pilpres Juli 2009.

”Tak bisa ditunda lebih lama,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/1). Menurut dia, waktu terbaik menetapkan capres/cawapres adalah saat rapat konsultasi nasional pertengahan Februari mendatang.

”Sebab, dinamika politiknya memang sangat cepat,” tambah ketua badan pemenangan pemilu (Bappilu) Golkar itu. Dia menyatakan, selain aspirasi arus bawah, sejumlah kalangan DPP mulai menginginkan hal yang sama.

”Dorongan itu sudah makin kuat. Ini wajar karena memang perkembangan (politiknya) bukan lagi hitungan bulan, tapi sudah hari,” tandas Agung.

Saat Rakernas IV Golkar Oktober 2008, telah diinventarisasi tujuh nama calon kandidat yang akan diusung Golkar sebagai capres/cawapres. Namun, nama-nama yang dijaring tersebut belum ditetapkan oleh DPP, karena masih sebatas hasil penyampaian aspirasi seluruh DPD yang hadir saat itu. DPP malah memutuskan bahwa penetapan capres/cawapres baru dilakukan usai pemilu legislatif.

Tujuh nama itu adalah Jusuf Kalla, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Surya Paloh. ”Siapa yang akan dipilih di antara mereka, kita lihat saja,” ujar Agung berdiplomasi.

Bagaimana bakal capres Golkar yang diminati partai lain untuk diusung jadi cawapres? Seperti diberitakan, Sri Sultan dan Surya Paloh masuk dalam daftar bakal cawapres PDI Perjuangan. ”Tentu, kalau sudah diusung partai lain, tak akan ikut diajukan (Golkar) lagi,”’ujar ketua DPR tersebut.

Namun, Agung menolak kalau digandengnya dua tokoh Golkar itu merupakan upaya PDIP memecah belah partainya. ”Saya harap bukan seperti itu (mengadu domba, Red),” tandasnya.

Menurut dia, selama tak memanfaatkan atribut partai, Golkar tak akan melarang kader atau tokohnya dipinang partai lain. Karena itu pula, Agung meminta partai juga tak tergesa-gesa mengambil sikap terhadap Sri Sultan. “Kalaupun ada sanksi, cukup pencoretan dari daftar capres yang akan diusung Golkar,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar Muladi sempat menyatakan bahwa Sri Sultan perlu diberi sanksi karena akan diajukan partai lain sebagai bakal capres/cawapres. Karena dianggap sudah menyeberang, Sultan diancam dicopot dari jabatan sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.

”Menurut saya tidak begitu tepat. Seperti halnya pilkada, banyak kader kita yang diminta partai lain, ya kita persilakan,” pungkas Agung. (jpnn/yra)

Akbar Tandjung

Fatwa Haram

Golput

Terlalu Berlebihan

JAKARTA (Radar Pemilu) – DESAKAN Ketua MPR Hidayat Nurwahid agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk golput menuai kontroversi. Salah seorang tokoh nasional yang menolak usul itu adalah Ketua Dewan Pembina Barisan Indonesia (Barindo) Akbar Tandjung.

Dia berpandangan, politik dan pemilu merupakan persoalan dunia yang bersifat profan dan tidak sakral. Karena itu, tidak tepat kalau orang yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dianggap berdosa dengan ancaman neraka.

”Masak urusan pemilu dikaitkan dengan agama. Rasanya terlalu berlebihan kalau hukumnya golput itu haram. Pengertian haram itu kan berarti melanggar hukum agama,” kata mantan ketua umum HMI itu di Jakarta kemarin (13/12).

Menurut dia, para pemuka agama boleh-boleh saja menganjurkan setiap warga negara, khususnya umat Islam, untuk menyukseskan agenda-agenda politik nasional. Apalagi, hak pilih merupakan hak politik yang paling asasi. Dengan menggunakan hak pilihnya, berarti umat Islam ikut menentukan arah kehidupan bangsa.

”Tapi, jangan sampai difatwakan golput itu haram. Saya kira MUI tidak perlu merespons,” tegas Akbar yang pernah menjadi ketua DPR periode 1999-2004 tersebut.

Adakah muatan politis di balik desakan Hidayat Nurwahid yang juga anggota Majelis Syura DPP PKS itu? ”Bagaimanapun, beliau itu politikus. Jadi, dalam setiap statemen bisa saja terselip muatan politisnya,” jawab Akbar.(JP/yra)

Partai Golkar

Akbar Tandjung Yakin

Jalur Independen Terbuka

Pada Pemilihan Presiden

PALEMBANG (radar pemilu) – Di tengah hiruk pikuk Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung kemarin memilih memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di panggung ini, politikus senior itu berharap agar UU Pilpres memberikan pintu kepada calon independen.

”Setelah jalur perseorangan di buka pada pilkada lalu, saya yakin jalur perseorangan yg dibahas saat ini akan dibuka saat pemilihan presiden nanti,” katanya dalam acara yang bertajuk Refleksi 63 Tahun Kemerdekaan itu.

Selain memberikan kuliah, Akbar memanfaatkan panggung tersebut untuk membagi stiker bergambar dirinya yang bertulisan bangakbar.com. Gambar itu dibagikan kepada mahasiswa.

Dalam kuliahnya, politikus asal Medan itu mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dia nilai tak banyak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. ”Dalam kurun 10 tahun terakhir, situasi politik memang berubah. Tapi, taraf kesejahteraan masyarakat tak banyak mengalami perubahan,” katanya.

Menurut dia, pada 2007 terdapat 36 juta penduduk miskin di Indonesia. Setahun kemudian turun menjadi 34 juta. Angka tersebut kembali naik setelah pemerintah menaikan harga BBM.

Hal lain yang dia kemukakan adalah pendidikan dan kesehatan yang kian sulit di jangkau masyarakat miskin. Dia mengatakan, human development indeks masyarakat Indonesia saat ini kian rendah. Persoalan itu juga berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja. Sementara angka pengguran 10 juta orang. ”Bahkan, tamatan perguruan tinggi universitas yang belum bekerja saat ini 700 ribu,” katanya.

Akbar juga banyak mengkritik peran dan fungsi partai politik saat ini yang kian tak seimbang antara memperjuangkan tegaknya demokrasi dan kesejahteraan rakyat. ”Parpol tak hanya berfungsi membangun demokrasi, tetapi juga harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sebab, keduanya seperti dua sisi mata uang,” ungkapnya. (jpnn/01)

Partai Golkar Nominasikan 10 Capres

 Rapimnas Partai Golkar

Nominasikan 10 Capres

 

JAKARTA (radar pemilu) – RAPIMNAS Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai Golkar di Jakarta Convention Center ditutup Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, Minggu malam (19/10). Rapimnas itu merekomendasikan, penetapan calon presiden dari Partai Golkar, tetap menunggu hasil Pemilu Legislatif 2009.

 

Ada sepuluh nama muncul dalam nominasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari internal Partai Golkar. Nama-nama tersebut muncul saat pembahasan di Komisi A Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Anggota Komisi A Anton Lesiangimengatakan, 10namatersebut muncul dalam pandangan umum beberapa dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar dan langsung ditindaklanjuti dalam sidang Komisi A. ”Di rapim ini,di dalam pandangan umum,tampil 10 nama capres dan cawapres dari internal kader Golkar,”katanya kepada wartawan di arena rapimnas di JCC tersebut.

Ke-10 nama yang masuk nominasi adalah Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Agung Laksono,Aburizal Bakrie, Muladi, Fahmi Idris, Akbar Tandjung, Fadel Muhamad, dan Yuddy Chrisnandi. Meski demikian, kata Anton, rapimnas kali ini tidak memutuskan siapa kandidat yang akan diusung.

”Hanya nominasi saja. Kita hormati hasil Rapimnas III yang menetapkan soal capres diputuskan setelah pemilu legislatif,” katanya. Ketua Kajian Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar itu menambahkan, 10 nama tersebut selanjutnya diumumkan ke publik untuk mendapatkan penilaian.

Dia optimistis perolehan suara Golkar akan naik signifikan jika masyarakat sudah mengetahui sejak awal siapa saja tokoh yang akan didukung. ”Jangankan 30%, target 50% saja bisa tercapai kalau sudah ada nominasi capresnya.

Jangan kita biasakan ibarat jual kucing dalam karung,”tandasnya. Ketua Harian I Badan Pengendali Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu menyatakan, munculnya 10 nama capres dalam sidang Komisi A merupakan kehendak forum. Menurut dia, sama sekali tidak ada rekayasa.

Sementara itu, Komisi C menyampaikan 10 pernyataan politik dalam Rapimnas IV Golkar. Salah satunya, poin 10, Rapimnas Golkar IV menegaskan bahwa penetapan capres mengacu pada Rapimnas III yang merekomendasikan penetapan capres Golkar dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 dengan tetap memberikan prioritas dan kesempatan pertama kepada kader-kader terbaik Partai Golkar.

Pernyataan sikap politik tersebut dibacakan oleh caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Utara I Meutia Hafidz. Rapimnas IV Golkar secara resmi ditutup tadi malam oleh Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Dalam sambutannya Kalla menyinggung masalah rekrutmen caleg Golkar.

” Kita telah mengubah sistem partai dari nomor urut ke suara terbanyak. Itu suatu revolusi internal. Mudahmudahan perubahan mendasar yang telah disetujui bersama ini dijalankan bersama. Apa yang sudah diputuskan dalam rapimnas harus ditaati oleh seluruh caleg,”paparnya.

Hal lain yang menjadi pembahasan di Komisi A adalah materi petunjuk pelaksanaan (juklak) musyawarah daerah (musda) yang akan digelar tahun depan.Menurutnya,pelaksanaan musda harus dilakukan sebelum musyawarah nasional (munas).

”Musda pun harus dilakukan dari tingkatan yang paling bawah, yakni DPD II,”tandasnya. Sementara itu,Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo Fadel Muhamad mendesak DPP memiliki skenario yang jelas dalam pilpres mendatang. ”Kita harus punya skenario yang jelas jika nanti suara kita (Golkar) rendah. Dengan siapa kita berkoalisi dan bagaimana cara mengajak mereka,” katanya. (sindo/01)