Caleg DPRD Kota Surabaya

Kami Perkenalkan Calon Legislatif DPRD Kota Surabaya

Tentang Pilgub Jatim

Menkominfo, M.Nuh   Quick Count Bukan Hasil Akhir   Surabaya (radarpemilu) — MENKOMINFO, M Nuh meminta kepada media dan masyarakat agar memahami betul esensi Quick Count untuk tidak dijadikan sebagai acuan dalam penghitungan suara pilkada. Sebab, Quick Count bukan hasil akhir, tapi melainkan hasil penghitungan cepat yang mengambil beberapa sample TPS saja. “Tolong pahami esensi Quick Count. Kembalikan pada rule of the game atau acuan permainannya. Dalam aturan bermain itu kan ada lembaga otoritas yang mempunyai kewenangan yaitu KPU. Jadi apapun hasil KPU, harus di dukung,” katanya kepada wartawan di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (6/11/2008). Oleh sebab itu, Menkominfo berharap, khususnya salah satu pendukung salah satu calon untuk tidak mendesak dan mengintervensi kinerja KPU sehingga bisa bekerja secara independen. “Beri KPU ruang gerak tanpa tekanan. Pemerintah juga tidak akan mengintervensi kinerja KPU,” ujarnya. Hal ini dikatakan Menkominfo yang melihat hasil Quick Count yang terjadi selisih sangat tipis dalam pilgub Jatim. Sehingga, katanya, bila tidak memahami betul esensi Quick Count, justru akan menimbulkan perbedaan pendapat dan muncul ekskalasi yang tidak diinginkan. “Terus terang, hasil Quick Count itu berpotensi untuk terjadi perbedaan pendapat. Kalau tidak hati-hati, akan terjadi ekskalasi yang tidak diinginkan,” katanya. Namun jika hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU terjadi perubahan, pasangan calon sebaiknya menempuh jalur hukum. “Jangan main hakim sendiri,” pungkasnya.[BJ/01]

 

Selebriti DPR

Caleg Selebriti

Janji Ubah Image DPR

JAKARTA (radarpemilu) – SEJUMLAH caleg berlatar belakang selebriti yakin mampu mengubah wajah DPR yang saat ini terpuruk. Kendati banyak yang meragukan integritas dan kapasitasnya, mereka berkomitmen menjadi wakil rakyat yang bersih serta mampu memberi angin segar dalam kerja legislasi.

Komitmen tersebut diungkapkan Tantowi Yahya dan Rieke Dyah Pitaloka yang tampil sebagai pembicara dalam diskusi bertema Persaingan Menuju Senayan di DPD kemarin (5/11).

Rieke yang dicalonkan PDIP dan Tantowi Yahya dari Partai Golkar menyatakan siap memberikan kontribusi positif bila menjadi wakil rakyat. Terutama mengubah image bahwa anggota DPR mudah disuap dan menerima gratifikasi. ”Modal yang paling penting (untuk menjadi anggota dewan, Red) adalah kesiapan mental dan finansial. Dan saya bersyukur dua hal itu sudah terpenuhi,” ujar Tantowi.

Dia memaparkan, keputusannya meninggalkan dunia selebriti yang penuh kemewahan merupakan salah satu pengorbanan besar dalam hidupnya. Karena itu, dia meminta agar para wartawan mencatat komitmennya untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun ketika nanti terpilih menjadi wakil rakyat. ”Saya tidak kaya. Tapi, saya merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya rasa, rayuan seperti itu tidak akan membuat saya tergoda,” tegasnya.

Untuk menunjukkan kompetensinya, Tantowi berjanji menolak jika ditempatkan partainya di komisi yang membidangi masalah yang tidak dia kuasai. Caleg yang dipasang dari dapil Sumsel itu berharap ditempatkan di komisi pendidikan, seni, dan budaya. ”Saya ditawari partai ditempatkan di komisi I. Alasannya, saya fasih berbahasa Inggris dan menjabat organisasi persahabatan Amerika-Indonesia selama dua periode. Tapi, saya dengan tegas menolak,” ungkapnya.

Rieke justru menyayangkan stigma buruk yang masih diberikan masyarakat kepada artis saat maju sebagai caleg. Meski belum menunjukkan perannya, sejumlah selebriti yang sudah menjadi anggota DPR terbukti tidak mempunyai catatan buruk. ”Mengapa masyarakat tidak mempertanyakan mereka yang diduga pernah melanggar HAM dan malah mendirikan partai atau maju sebagai calon presiden?” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia menuturkan, sebagai anggota dewan, seluruh tingkah laku selama melaksanakan tugas kedewanan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak menggeneralisasi kelakuan buruk anggota DPR.

”Kalau ditanya soal kasus Agus Tjondro, saya dengan tegas akan menolak berbuat seperti itu, meski yang bersangkutan mengaku menerima suap. Tapi, itu sudah berlangsung lama. Seharusnya Mas Agus menolak (uang gratifikasi) sejak awal,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Bonie Hargens pesimistis atas harapan perubahan di parlemen. Sebab, berdasar daftar caleg tetap (DCT) yang dikeluarkan KPU, mayoritas orang-orangnya sama. ”Sirkulasi kepemimpinan terseok-seok. Saya sampai bosan melihat DCT,” ujarnya mengkritik.(JPNN/YRA)

Pilgub Jatim (2)

Pemenangnya Tunggu

Hasil Perhitungan KPU

Kartu Pemilih yang bakal dihitung ulang di KPU

 

 

SURABAYA (radarpemilu) – PILKADA

 

 

putaran ke dua pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur, selesai dilaksanakan, Selasa (4/11). Pertarungan Khofifah Indar Parawansa Mudjiono (Ka-Ji) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam coblosan kedua Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim, Selasa (4/11), menunjukkan hasil perolehan sangat ketat.

Karena itu pula, empat lembaga survei belum berani memastikan siapa yang bakal menjadi pemenang karena selisih angkanya tipis.

Hasil penghitungan cepat (quick count) Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Ka-Ji meraih 50,55 persen suara, sedangkan KarSa meraih 49,45 persen.

“Namun kami tidak bisa menyimpulkan siapa pemenangnya karena selisih suara kedua pasangan masih berada dalam area margin of error,” jelas Adam Kamil, Peneliti LSI dalam konfrensi pers di poskonya, Hotel Mercure.

 

 

 

 

 

 

Margin of error (toleransi kesalahan) yang ditetapkan dalam quick count ini adalah 1-2 persen.

Artinya, suara milik kedua pasangan terbuka kemungkinan naik atau turun antara 1-2 persen dari penghitungan manual KPU.

“Tapi kalau mengacu pengalaman kami selama ini, selisih hasil quick count kami dengan KPU rata-rata hanya nol koma,” katanya.

 

Dalam penghitungan cepat ini, LSI menarik suara dari sample 397 TPS (tempat pemungutan suara). Sebenarnya jumlah sample yang ditetapkan 400 TPS yang tersebar di 38 kota/kabupaten. Namun ada tiga TPS, di Ponorogo, Pacitan, dan Tulungagung yang datanya belum masuk hingga hasil quick count diumumkan pukul 16.00 WIB.

Demikian pula Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Jaringan Isu Publik (JIP), tidak berani menyimpulkan siapa pemenang pada pilgub putaran kedua ini, meski hasil quick count yang mereka lakukan di 400 TPS dimenangkan Ka-Ji. Pasalnya, dalam hasil quick qount, perbedaan angka antara Ka-Ji dan KarSa sangat tipis, di bawah angka 2 persen.

“Kami tidak berani mengklaim kemenangan Ka-Ji. Karena perbedaannya sangat tipis,” kata Direktur LSI Eka Kusmayadi dalam jumpa pers di ruang Bali Room Hotel JW Marriot.

Dari hasil quick count yang mereka lakukan di 400 TPS di seluruh Jatim, Ka-Ji meraup 50,76 persen, KarSa 49,24 persen. KarSa menang di beberapa daerah seperti Madura (50 %) dan KaJi 47,50 %. Untuk Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Ka-Ji meraup 56,21% dan KarSa 43,79%. Untuk Surabaya dan Sidoarjo, KaJi 52,43% dan KarSa 47,57%.

Menurut Eka, posisi keduanya bisa saja berubah sebaliknya. Alasan tidak mengklaim siapa pemenang, katanya, adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Senada, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga menyatakan untuk sementara pasangan Ka-Ji unggul tipis. Lewat perhitungan cepat yang mereka lakukan, Ka-Ji meraih 50,29 %, sementara KarSa memperoleh 49,71 %. “Quick count LSN didasarkan atas pengamatan dan pencatatan ratusan relawan di seluruh Jawa Timur,” kata Umar Bakry, Direktur LSN.

LSN juga belum berani memastikan pasangan Ka-Ji sebagai pemenang karena perbedaan yang sangat tipis memungkinkan terjadinya perubahan suara pada perhitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim.

“Secara metodologi, dengan margin of error plus minus satu persen, masih ada kemungkinan KarSa memperoleh suara 50,29 persen dan ada kemungkinan pula Ka-Ji memperoleh suara riil 49,71 persen,” katanya. Menurut Umar, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 46,5 persen sehingga tingkat partisipasi dalam Pilgub Jatim kali ini 53,5 persen.

Hal sama didapat dari quick count Pusat Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), yakni Ka-Ji meraih 50,83 % suara, Karsa 49,17 % suara. Hasil itu disampaikan Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid di Hotel Inna Simpang Surabaya.

Dikatakan, dalam survei pihaknya menggunakan responden 380-400 TPS yang telah melakukan penghitungan, dengan sample 152 kelurahan/desa dan 10 hingga 15 TPS per desa, serta dengan margin of error (tingkat kesalahan) sekitar satu persen.

“Selisih yang sangat sedikit ini menurut angka statistik sangat riskan. Dalam penghitungan cepat, pasangan Ka-Ji memang unggul, namun hasil final penghitungan resmi ada di KPU Jatim,” kata Husin.

Berkah PDIP

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Adam Kamil meyakini keberhasilan Ka-Ji ini karena berkah PDIP. Sementara untuk suara nahdliyin (warga NU), baik yang di PKB maupun yang di partai lain, terdistribusi merata untuk kedua pasangan.

Bukti ini bisa terlihat dari suara Ka-Ji yang cukup tinggi di daerah-daerah basis PDIP. Adam mencontohkan, kemenangan Ka-Ji di kawasan Arek (Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Malang) yang mencapai 52,52 persen dan KarSa 47,45 persen. Kondisi ini berbalik dibanding putaran pertama 23 Juli lalu. Saat itu Ka-Ji kalah dari Karsa, bahkan khusus Surabaya juga kalah dari pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR).

Bulan September atau dua bulan setelah putaran pertama berlalu, LSI melakukan survei. Hasilnya, di wilayah ini terlihat kecenderungan KarSa masih jauh mengungguli Ka-Ji. Tetapi di luar itu ada pemilih yang masih mengambang, yang jumlahnya juga besar.

Mereka ini utamanya eks pemilih Salam (Soenarjo-Ali Maschan) dan jago PDIP. “Oktober kemarin, PDIP bergabung ke Kaji. Inilah yang membuat Ka-Ji unggul,” katanya.

Berdasarkan survei LSI, untuk daerah Pendalungan (antara Pasuruan hingga Banyuwangi), Ka-Ji meraih 49,15 5 suara dan KarSa 50,85 %. Untuk daerah Madura, KarSa meraih 56,03 %, Ka-Ji 43,07 %, untuk daerah Pantura di antaranya Gresik- Lamongan-Bojonegoro, Ka-Ji meraih 58,73 % dan KarSa 41,27 %. Sedangkan untuk daerah Mataraman seperti Madiun dan Ngawi, KarSa meraih 50,79 % suara, Ka-Ji 49,21 %.

Atas perolehan hasil ini, baik Khofifah maupun Soekarwo bisa menerima. “Yang penting pemilihan gubernur berjalan aman dan damai,” tegas Soekarwo kepada wartawan.

Menurut Pakde, siapapun yang terpilih, itu merupakan pilihan rakyat Jatim dan diridhai Tuhan. Tapi mengenai kepastian siapa pemenangnya, tentu harus menunggu penghitungan manual dan keputusan resmi dari KPUD. “Kalau sudah ditetapkan KPUD, semua pihak harus menghargai keputusan tersebut,” jelasnya.

Soekarwo dan keluarganya kemarin mencoblos di TPS 27 di Jl Kertajaya Indah Tengah Blok H, Kelurahan Manyar Sabrangan, sekitar pukul 08.10 WIB. Selain Pakde dan istri, Nina Kirana, tiga anaknya, Ferdian Timur Satyagraha, Karina Ayu Paramita, dan Kartika Ayu Pramitasari serta menantunya juga ikut mencoblos.

Disinggung mengenai hasil akhir pilgub putaran kedua nanti, jika menang Pakde berjanji mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama membangun Jatim. Dengan prioritas menangani masalah perekonomian yang saat ini kritis menyusul adanya semburan lumpur Lapindo.

Sementara kalau kalah, Pakde mengaku akan kembali ke basic awal sebagai akademisi. “Saya ini kan dosen, demikian juga dengan istri. Kalau tak terpilih, ya kembali ke maqam keluarga sebagai akademisi,” tukasnya. Selain itu, Pakde juga ingin menjadi penulis.

Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 27 Kelurahan Manyar Sabrangan tempat Pakde mencoblos, dari 200 orang yang menggunakan hak suaranya, KarSa menang mutlak dengan 172 suara (87 persen), Ka-Ji 25 suara (12 persen), dan tiga suara tidak sah.

Pendukung Ka-Ji Tegang

Seperti halnya KarSa, proses penghitungan suara melalui penghitungan cepat membuat jantung calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan pendukungnya berdebar-debar. Di posko Ka-Ji di Deltasari, Khofifah terlihat pucat, matanya sembab. Meski demikian, ia selalu tampil dengan senyuman. Sejak awal hingga akhir, Khofifah tidak melihat sama sekali proses quick count. Ia hanya keluar kamar tidurnya ketika sedang live show dengan beberapa crew TV.

Setelah itu, ia kembali ke kamar. Sesekali ia melemparkan senyum kepada pendukungnya. “Ibu menang….,” teriak pendukung Ka-Ji dari pengurus Muslimat ketika melihat Khofifah hendak masuk kamar. Pengurus Muslimat itu di antaranya, Asmah Syahroni (Dewan Penasihat PP Muslimat NU), Umi Sa’adah (PW Muslimat Jatim), Faridah Sholahuddin Wahid (istri KH Shalahuddin Wahid) dan Faridah Hanum (Ketua Fatayat NU).

Tidak hanya Khofifah, ruang tamu yang dijubeli pengurus muslimat, tim sukses dan wartawan itu terlihat tegang. Mata mereka tak mau lepas dari layar TV. Tiap perubahan perolehan suara tak lepas dari pengamatan mereka. Mulut pendukung itu pun komat-kamit berdoa. “Alhamdulillah naik lagi (perolehan suara Ka-Ji naik),” ucap mereka serentak. Tapi ketika suara Ka-Ji turun, muka mereka kembali tegang dan pucat.

Tiga jam mereka tegang di depan TV, akhirnya penantian sosok Khofifah yang diidam-idamkan memperoleh suara terbanyak, meskipun tipis.

“Kalau Allah memberi kemenangan, ini adalah kemenangan rakyat Jatim. Saya selalu menyampaikan, ini adalah proses perjuangan seluruh rakyat Jatim,” tutur Khofifah. Namun ia tak ingin berbesar hati. Ia akan menunggu hingga hasil penghitungan manual KPU Jatim usai. “Kami harus menjaga bagaimana proses penghitungan manual itu dilakukan secara jujur,” katanya. (surya/yra)

 

PDIP Wacanakan Duet Mega-Prabowo

 

PDIP Wacanakan Duet Mega-Prabowo

PG Pasangkan JK-Sri Sultan HB X

 

JAKARTA (radar pemilu) – PDIP mewacanakan duet Mega-Prabowo sebagai capres dan cawapres untuk pilpres 2009 nanti. Sebaliknya, wacana lain muncul dalam Rapimnas Partai Golkar untuk mengusung duet calon presiden dan cawapres M Jusuf Kalla-Sri Sultan HB X

“Saya kira Partai Golkar bisa mengusung capres M Jusuf Kalla-Sri Sultan HB X untuk ditawarkan pada masyarakat,” kata Ketua DPD I Gorontalo Fadel Muhammad di kediamannya Jakarta, Minggu (19/10).

Sebelumnya hampir semua DPD I Partai Golkar dalam pandangan umumnya mendesak DPP segera mengulirkan capres yang akan diusung Partai Golkar. Beberapa DPD dengan jelas mengajukan beberapa nama nominator untuk segera ditawarkan kepada masyarakat. Meskipun DPD-DPD juga sepakat bahwa keputusan pasangan capres baru akan dilakukan pada Rapimnas V yang dilaksanakan setelah hadil pemilu legislatif diketahui.

Menurut Fadel, Partai Golkar harus percaya diri untuk melakukan itu. Jangan sampai, tambahnya justru seakan-akan tersandera. Sampai ini, Partai Golkar belum memunculkan nama capres sehingga kader-kader di daerah merasa tidak ada ikon. “Kalau perlu munculkan beberapa nama, nanti terus disurvei,” kata Fadel.

Fadel juga mengharapkan Golkar segera bereaksi terhadap ’pinangan’ PDIP untuk berkoalisi dalam pilpres 2009. “Saya sudah mendesak DPP (Golkar) untuk bereaksi dengan undangan PDIP ini. Kan Taufiq Kiemas menyampaikan tawaran agar Golkar bergabung dengan mereka, hal-hal seperti ini jangan didiamkan,” ujarnya.

Menurut Fadel, apa yang disampaikan Taufik Kiemas merupakan hal yang positif dalam dunia politik. Pasalnya, lanjut dia, kedua partai Golkar dan PDIP merupakan partai nasional yang apabila bergabung diharapkan mampu membentuk pemerintahan yang solid.

Sedangkan untuk penentuan capres dan cawapres, Fadel menyatakan kedua partai hendaknya bersikap fair dengan melakukan uji publik sehingga dapat diketahui siapakah calon yang layak dan memiliki kompetensi.

Namun, Fadel berharap Golkar mampu memegang tongkat koalisi bila akan bergabung dengan PDIP maupun Partai Demokrat. “Saya mendukung koalisi Golkar dengan partai nasionalis seperti PDIP dan Partai Demokrat. Asalkan Golkar harus bisa leading,” tukasnya.

Sementara itu, menanggapi hasil survei bahwa popularitas Jusuf Kalla surut, seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar diimbau untuk bersikap legowo bila dalam Pemilihan Presiden 2009 kelak Kalla tidak lagi diusung.

“Sangat tepat dan benar apabila dalam survei nanti JK yang unggul, tidak ada pilihan lain Golkar akan usung sebagai capres. Tapi kalau tidak unggul ya harus legowo untuk kita pasangkan dengan yang unggul, dengan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya,” ujar Ketua DPD Sulawesi Utara Ridwan yang ditemui di sela-sela Rapimnas IV dan HUT ke 44 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (19/10).

Pasalnya, lanjut Ridwan hakikat politik adalah kemenangan dan kemenangan itu harus ada kerangkanya. “Jangan hanya ingin mengejar sebuah kepentingan, tanpa mengukur kemampuan,” tukas dia.
Hal itu diamini oleh anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Yorrys Raweyai. “Ya kalau begitu kenyataannya Partai Golkar harus realistis melihat keinginan rakyat,” ujarnya. (spg/01)

 

Demokrat Targetkan 100 Kursi

Demokrat Targetkan 100 Kursi

JAKARTA (radar pemilu) – SELURUH kader Partai Demokrat diperintahkan agar lebih berkonsentrasi pada pencapaian target untuk Pemilu Legislatif, ketimbang Pemilihan Presiden 2009. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (19/10), dalam perayaan HUT ketujuh Partai Demokrat yang berlangsung di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta.   “Saya sudah menjawab dan menentukan sikap. Saya bersyukur jika dapat melanjutkan tugas dan bakti saya pada rakyat dan negara, melanjutkan pembangunan bangsa lima tahun mendatang. Tetapi, semua itu akan ditetapkan dan diresmikan nanti setelah masa Pilpres 2009 sudah dimulai. Bukan sekarang,” kata Presiden Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dalam pidatonya. Lantaran itulah, menurut Presiden Yudhoyono, kini Partai Demokrat harus mengkonsentrasikan pikiran, waktu, dan tenaga kepada tiga hal. Di antaranya, yang terkait pemilu, Presiden Yudhoyono meminta kadernya untuk berjuang dengan gigih memenangkan Pemilu Legislatif 2009, sesuai dengan target yang telah ditetapkan partai. Sebelumnya dalam pidato pembukaan, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo menuturkan, partainya menargetkan perolehan kursi di DPR pada Pemilu 2009 sebanyak 15% atau sekitar 100 kursi. Target itu lebih tinggi dari perolehan Pemilu 2004, yakni sebanyak 7,4% atau 56 kursi. Selain soal pemilu, Presiden Yudhoyono juga meminta para kader partainya membantu rakyat dalam kehidupan sehari-harinya dan membantu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota meminimalisir dampak krisis keuangan. Dalam HUT Partai Demokrat itu, Presiden Yudhoyono bersama ratusan kadernya juga mengikuti kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Pasar Gambir, Kemayoran, Jakarta. Presiden Yudhoyono mengimbau agar masyarakat sukarela mendonorkan darahnya bagi yang membutuhkan. Turut mendampingi Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono dalam kegiatan itu di antaranya, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendy, dan Ketua Umum PMI Marie Muhammad. (spg/01)

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!