Caleg DPRD Kota Surabaya

Kami Perkenalkan Calon Legislatif DPRD Kota Surabaya

DPD dari Jawa Timur

Abah Jenggot Putih

Jalil Latuconsina

Jalil Latuconsina

Surabaya (radarpemilu) – KPU Jawa Timur telah mengumumkan daftar calon peserta Pemilu tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili Jawa Timur. Sebanyak 30 nama telah ditetapkan KPU Jatim sebagai calon anggota DPD setelah mendapatkan surat keputusan dari KPU Pusat. Di antara 30 nama tersebut, terdapat satu sosok unik bernama Abdul Jalil Latuconsina. Abdul Jalil Latuconsina yang akrab dipanggil Abah Jalil ini merupakan satu-satunya calon DPD yang di Pemilu 2004 lalu sudah ikut berlaga. Sayang, meski sudah mampu meraup 670 ribu suara pemilih, ia tidak bisa lolos mewakili Jawa Timur sebagai anggota DPD. Sedangkan 29 calon lain tampaknya merupakan muka-muka baru. Lebih unik lagi bila sudah berbicara penampilannya. Pria kelahiran Ambon 55 tahun lalu itu, sangat mirip dengan sosok Osama Bin Laden, musuh nomor satu Amerika. Dengan rambut putih tergerai dan jenggot putih menjuntai panjang, siapa pun yang melihat pasti akan tertarik untuk memperhatikan tampilannya yang beda. “Ya ini tampilan terbaru saya, agar mudah diingat warga”, katanya mengomentari penampilannya. Tidak jarang juga, ketika sedang berjalan-jalan di mall, anak-anak kecil sering menyebutnya mirip dengan tokoh khayal Sinterklas atau Santa Klaus. Atau juga tokoh penyihir aliran putih, Gandalf, dalam film trilogi Lord of The Ring. Gandalf si penyihir baik hati itu memang tampil dengan menunggang kuda putih, berjubah putih, jengot putih dan rambut putih tergerai. Namun Jalil Latuconsina bertekad untuk ikut pemilu 2009 sebagai calon DPD bukan hanya maju bermodal tampangnya yang unik dan menarik. Sejarah panjangnya dalam organisasi dan dunia aktivis menjadi modal utamanya. “Saya kira, masyarakat Jatim akan mendukung saya. Terbukti saat pemilu 2004, saya memperoleh suara siginifikan kendati tanpa kampanye berlebihan dibanding calon anggota DPD lainnya” kata Jalil. Pria yang sejak 35 tahun lalu tinggal di Surabaya ini, merupakan salah satu aktivis mahasiswa angkatan ’78 yang getol mengkritisi kepemimpinan Soeharto. Ia bersama beberapa aktivis yang kini juga menjadi tokoh Jatim seperti Choirul Anam (Ketua DPP PKNU) dan Ali Maschan Moesa (mantan Ketua PWNU dan cawagub Jatim), memimpin pergerakan mahasiswa di Jawa Timur era 1970-an.Akibat kekritisan dan keberaniannya menentang rezim Soeharto, menyebabkan Jalil sempat merasakan pengapnya dinding penjara. Namun itu semua tak pernah menyurutkan langkahnya. Bahkan, di penjara pun ia masih berani memimpin demonstrasi. Semangatnya untuk mengingatkan rezim Orde Baru agar tak kelewat batas dalam melanggengkan kekuasaan, malah semakin kuat setelah keluar dari hotel prodeo. Ia kemudian malah tercatat menjadi anggota termuda dan satu-satunya dari Jawa Timur sebagai penanda tangan Petisi 50 yang diprakarsai Alm. Ali Sadikin dan Jendral AH Nasution. Anggota Petisi 50 lain yang cukup terkenal karena keberaniannya adalah AM Fatwa yang kini menjadi anggota DPR RI.Tak heran bila kemudian di dunia politik Jawa Timur maupun nasional, Jalil Latuconsina cukup dikenal. Meski tidak pernah menjadi anggota partai politik, hampir semua pimpinan partai politik di Jawa Timur mengenal sepak terjangnya. Ia dikenal sebagai sosok yang independen, punya tekad dan keberanian yang besar.Jalil Latuconsina sempat pula terjun ke dunia bisnis di akhir 1980-an sampai 1990-an. Bahkan di tahun 1994, ia terpilih untuk memimpin HIPMI Surabaya. Tapi kemudian dunia itu ia tinggalkan, setelah pada tahun 2000 terjun ke dunia pers dengan menerbitkan Tabloid Sapujagat yang sangat kental dengan karakter pribadinya yang idealis, independen dan berani. (Sumber:elka Foto via Jakarta Prees)

Bidot Suhariyadi-(www.bsuhariyadi.blogspot.com)

Akhirnya Khofifah Kalah

Soekarwo Menangkan

Pilkada Jatim

KarSa 50,20% – KaJi 49,80%

Dr.H.Soekarwo

SSURABAYA (radarpemilu) – KENDATI pada quick count, tidak unggul, namun akhirnya pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) berhasil memenangkan Pilkada Jawa Timur. Dengan demikian pasangan Soekarwo-Saifullah ini berhak menduduki jabatan gubernur-wakil gubernur jawa Timur masabakti 2008-2013.

             Acara penghitungan suara Pilgub Jatim yang berlangsung di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Selasa (11/11) berlangsung tegang. Jalan raya di sekitar pusat kota Surabaya itu terpaksa ditutup, karena sejak pagi sudah dipadati pengunjukrasa dari kubu Kaji (Khofifah Indar Parawansa) yang sudah merasa kalah setelah rekapitulasi suara di 38 kabupaten-kota di Jatim, selesai Senin (10/11). Dari perhitungan itu, pasangan KarSa unggul di 22 kabupaten/kota dan KaJi di 16 kabupaten/kota.

            Penghitungan suara oleh KPU Jatim itu berakhir pukul 15.30 WIB dengan kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Selisihnya tipis, hanya 60.223 suara atau 0,40 persen.

            Pasangan KarSa unggul perolehan suara sebanyak 7.729.944 atau 50,20 persen.  Sedangkan  pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) yang unggul tipis pada quick count,  mendapatkan suara 7.669.721 atau 49,80 persen. Dengan begitu KPUD akhirnya menetapkan pasangan KarSa sebagai pemenang dalam Pilgub Jatim putaran kedua dengan selisih angka dari pasangan kaJi sebanyak 60.223 suara.

            Setelah disahkan dan ditandatangani oleh empat anggota KPU Jatim, yaitu Wahyudi Purnomo, Arif Budiman, Yayuk Wahyuningse dan H Najib Hamid.

            Tim sukses pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) menolak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara. Alasannya, banyak kecurangan yang terjadi di lapangan. Namun, secara pasti dan tegas belum disebutkan di mana terjadi kecurangan itu.

            “Kami menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. Kami akan mengajukan gugatan karena menemukan banyaknya kecurangan,” kata Sekreteris Tim Pemenangan Pasangan KaJi, Muhammad Mirdasy dalam forum rapat pleno terbuka KPU Jatim  di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya itu. Sedangkan Ketua Tim pemenangan KarSa, Martono langsung menandatang berita acara penghitungan.

 

Kumpul di Posko

            Dr.H.Soekarwo,SH,MHum  yang akrab dengan panggilan Pakde Karwo itu langsung mendatangi Posko Pemenangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) di Jalan Comal Surabaya.           Pakde Karwo berbasa-basi mengucapkan terima kasih kepada pasangan KaJi yang telah memulai pemilihan gubernur demokratis. “Terimakasih saya untuk ibu Khoifah yang bersama-sama mewujudkan Pilgub yang demokratis”, ujarnya.

            Pernyataan politik Soekarwo itu diucapkan setelah KPU Jatim menetapkannya sebagai calon gubernur (cagub) terpilih. Soekarwo mengingatkan, semua pihak melupakan perbedaan saat pilgub dan menyatukan langkah guna membangun Jatim lebih baik di masa depan.

            Soekarwo tetap menyatakan tekadnya untuk membangun Jatim lebih baik di masa depan. Terutama peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan kue ekonomi. Diharapkan dengan demikian kesejahteraan itu dinikmati rakyat Jatim secara lebih adil.

            Di Posko Karsa di Jalan Comal setelah adanya pengumuman KPU Jatim bahwa Karsa tampil sebagai pemenang, ratusan pendukung Karsa melakukan sujud syukur. Mereka meluapkan kegembiraan dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, (yous).

Menjelang Pengumuman KPU Jatim

Tim KarSa Mereaksi

Manuver Tim KaJi

SURABAYA (radarpemilu) – PERHITUNGAN suara secara manual pada pemilihan gubernur (pilgub) jatim yang berlangsung 4 November lalu belum selesai. Perhitungan cepat (quick count) yang mengunggulkan angka tipis untuk KaJi membuat suasana panas di Jatim. Sebab, ada informasi berdasarkan data yang disampaikan beberapa pihak, ternyata yang menang kubu KarSa. Tetapi, KPU sebagai lembaga yang paling berwenang untuk memberikan keterangan resmi, baru akan menyampaikannya setelah perhitungan manual selesai, pada hari Selasa, 11 November besok.

Uniknya, antar dua kubu: Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah Indar Parawansa (KaJi) sama-sama mengklaim sebagai pemenang. Bahkan, untuk meyakinkan kalau KaJi sudah menang, tim yang bermarkas di Deltasari Indah, Sidoarjo sudah menyelenggarakan acara syukuran. Selain itu, memasang iklan di berbagai mediamassa atas kemenangan itu.

Namun, gerakan tim KaJI itu mendapat reaksi dari tim KarSa. Manuver yang dilakukan oleh tim KaJi yang memasang iklan pemberitahuan kepada masyarakat agar melaporkan kecurangan Pilgub dengan imbalan Rp 500 ribu dinilai sebagai tindakan yang provokatif.

Sekretaris Tim Pemenangan KarSa, Anna Luthfie terus meminta agar masyarakat tenang dan tidak resah menyikapi hasil perhitungan cepat (quick count) yang ada. Pasalnya hingga saat ini perhitungan manual yang sah dan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim masih belum dilakukan.

“Untuk menghindari kesimpangsiuran perhitungan, kami minta dalam perhitungan manual nanti KPU Jatim ikut mengundang lembaga survey yang ada,” kata Luthfie, Sabtu (8/11).

Selain itu, dia juga meminta agar tokoh agama ikut menenangkan umatnya untuk tidak terpancing dalam aksi provokasi yang dilakukan kubu KaJi. Tak hanya itu, dia juga meminta supaya masing-masing individu berbicara sesuai dengan porsinya. “Contohnya ada seorang tokoh agama yang mengatakan harus mempercayai hasil quick count. Karena jika tidak maka Jatim akan mengalami apa yang terjadi di Maluku Utara.Itu kan bukan porsinya karena soal perhitungan cepat, sudah ada ahlinya sendiri,” tegasnya.

Ditanya soal temuan pelanggaran, Luthfie mengaku cukup banyak namun sejauh ini pelanggaran tersebut sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Misalkan di salah satu TPS Batu, ada kesalahan penulisan hasil penghitungan suara. Kasus lain terjadi di Nganjuk yang mana lampiran jumlah suara dengan berita acara penghitungan berbeda.

“Tetapi semua sudah diselesaikan di tingkat kecamatan, karena memang seperti itulah rosedurnya,” ujar Ketua BM PAN Jatim tersebut.

Cawagub Saifullah Yusuf menambahkan pihaknya meminta agar tidak ada tindakan provokatif dalam menyikapi hasil perhitungan cepat tersebut. Ia juga memita agar masyarakat Jatim tetap menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan KPU Jatim. “Jangan ada spekulasi, jangan ada provokasi, kita harap semuanya aman-aman saja,” tandasnya.

Tak hanya itu, massa pendukung KarSa juga melakukan kegiatan istighosah dan pembentukan Forum Penyelamat Stabilitas Jatim (FPSJ) di kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim di Jl. Darmo.

Menurut Koordinator FPSJ, Ahmad Arizal, forum ini perlu dibentuk untuk menghindari adanya upaya perpecahan paska pilgub putaran kedua. “Kita ingin membuat semacam tindakan preventif saja supaya Jatim nantinya tidak terjadi seperti di Maluku Utara,” katanya.

Pihaknya siap untuk melakukan pengawasan perhitungan di daerah dan memastikan tidak terjadi tindak kecurangan. FPSJ juga meminta agar masyarakat bersabar menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Jatim.

KaJi Belum Menang

Sementara itu, Ketua Lembaga Survey Indonesia Saiful Mujani menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan pemenang dalam pilgub Jatim di putaran kedua. Sejauh ini pihaknya hanya mengumumkan hasil perhitungan suara di putaran kedua sangat ketat. Kondisi ini pernah terjadi di beberapa daerah lain seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. “Jadi kalau ada yang bilang KaJi menang, itu salah.

Tidak ada dasar ilmiahnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Perhitungan cepat memang dibenarkan secara ilmiah dan pasti benar. Metodologi yang digunakan adalah simple random sampling dengan mengasumsikan jumlah pemilih di tiap TPS adalah sama. Namun, LSI mengkombinasikannya dengan stratifikasi yaitu mengambil sampel lebih banyak di TPS-TPS yang jumlah penduduknya lebih banyak dansebaliknya.Namun dengan posisi margin error di bawah 1 persen seperti yang terjadi di Jatim, posisi ini sangat dimungkinkan untuk terbalik.

“Di Jatim tidak ada pasangan yang memperoleh suara lebih dari 51% dan fakta ini harus dilihat bahwa belum ada pemenang di putaran kedua ini, ” tegasnya.

Saiful berharap agar masyarakat tidak menyandarkan hasil pilkada pada perhitungan cepat yang dilakukannnya. Hasil pilkada yang legal tetap berada di tangan KPU Jatim sebagai lembaga penyelenggara pilkada. “Jangan saya dan lembaga saya dibawa-bawa untuk melegalkan hasil pilkada dong,” pintanya. (sp/yra)

Dari Pigub Jatim:

Berdasar Laporan Saksi

KarSa dan KaJi Saling Klaim Menang

SURABAYA (radarpemilu) – MESKIPUN lembaga KPUD Jatim belum mengumumkan hasil penghitungan suara putaran dua, kedua tim pemenangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) saling melakukan klaim memenangkan pilgub dalam perhitungan di seluruh TPS melalui saksi dan relawan yang disebar kedua tim pemenangan. Tim internal KaJi setelah melakukan finalisasi penghitungan memperoleh hasil dari total suara sah 15.806.477 pasangan KaJi memperoleh suara 8.064.241 atau 51,02% sedangkan KarSa dipilih oleh 7.742.236 atau 48,98%. Jumlah kabupaten/kota perolehan Kaji dan Karsa sama. Yakni separuh atau 19 Kabupaten/kota dikuasai KaJi dan 19 lainnya dikuasai KarSa. “Cuma pasangan Kaji ini lebih unggul karena menang di kota Surabaya dan daerah kabupaten yang pendudukya lebih banyak, sedangkan KarSa banyak menang di daerah perkotaan yang penduduknya kecil,” papar sekretaris tim pemenangan KaJi H. Mirdasy, kemarin. Dikatakan Mirdasy, angka tersebut akan dijadikan dasar acuan penghitungan KPUD 11 November nanti. Sebab, bagaimanapun penghitungan yang dilakukannya sudah 100% dari seluruh pemilih dan seluruh TPS. “Kami yakin data kita akan sama dengan hasil akhir nanti. Dengan catatan, tidak ada satupun orang yang memanipulasi data,” harapnya. Hal yang sama juga diungkapkan tim pemenangan KarSa yang melakukan perhitungan nyata (real count). Tim Karsa mengklaim memperoleh suara sebanyak 51,48 persen atau sekitar 8.127.815 suara. Sementara Khofifah-Mudjiono (Kaji) memperoleh 48,52 persen atau sekitar 7.660.434 suara. Menurut versi Karsa, Pakde Karwo berhasil unggul di 16 kabupaten dan 6 kota. Beberapa tempat itu antara lain Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember, Kota Kediri dan Kota Blitar. Dari jumlah pemilih terdaftar versi Karsa, yakni 29.280.470 orang dan 62.853 TPS, angka golput mencapai 13.077.683 orang dan suara tak sah 493.115 orang. Sekretaris Tim Pemenangan Karsa, Anna Luthfi mengatakan, rekapitulasi penghitungan suara itu diperoleh dari saksi di setiap TPS. Begitu suara selesai dihitung, saksi langsung mengirimkannya ke saksi tingkat PPS, PPK, kabupaten/kota, terakhir ke tim propinsi. “Jadi berantai. Semua saksi kami bekali handphone, jadi langsung hari itu juga bisa dikirim,” kata Luthfi, Kamis (6/11). Versi KaJi KaJi = 8.064.241 atau 51,02% KarSa = 7.742.236 atau 48,98%. Versi KarSA KarSa = 8.127.815 atau 51,48% KaJi = 7.660.434 atau 48,52%. (spg/yra)

Tentang Pilgub Jatim

Menkominfo, M.Nuh   Quick Count Bukan Hasil Akhir   Surabaya (radarpemilu) — MENKOMINFO, M Nuh meminta kepada media dan masyarakat agar memahami betul esensi Quick Count untuk tidak dijadikan sebagai acuan dalam penghitungan suara pilkada. Sebab, Quick Count bukan hasil akhir, tapi melainkan hasil penghitungan cepat yang mengambil beberapa sample TPS saja. “Tolong pahami esensi Quick Count. Kembalikan pada rule of the game atau acuan permainannya. Dalam aturan bermain itu kan ada lembaga otoritas yang mempunyai kewenangan yaitu KPU. Jadi apapun hasil KPU, harus di dukung,” katanya kepada wartawan di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (6/11/2008). Oleh sebab itu, Menkominfo berharap, khususnya salah satu pendukung salah satu calon untuk tidak mendesak dan mengintervensi kinerja KPU sehingga bisa bekerja secara independen. “Beri KPU ruang gerak tanpa tekanan. Pemerintah juga tidak akan mengintervensi kinerja KPU,” ujarnya. Hal ini dikatakan Menkominfo yang melihat hasil Quick Count yang terjadi selisih sangat tipis dalam pilgub Jatim. Sehingga, katanya, bila tidak memahami betul esensi Quick Count, justru akan menimbulkan perbedaan pendapat dan muncul ekskalasi yang tidak diinginkan. “Terus terang, hasil Quick Count itu berpotensi untuk terjadi perbedaan pendapat. Kalau tidak hati-hati, akan terjadi ekskalasi yang tidak diinginkan,” katanya. Namun jika hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU terjadi perubahan, pasangan calon sebaiknya menempuh jalur hukum. “Jangan main hakim sendiri,” pungkasnya.[BJ/01]

 

Kiyai di PWNU Jatim

 

Mencium Aroma

Penggelembungan

 

 

SURABAYA (radarpemilu) – SEJUMLAH  kyai yang duduk di PW NU Jawa Timur mulai mencium aroma ketidakberesan penghitungan suara Pilgub Jatim.

Karena itu, secara kompak, para kyai yang digawangi Rois Syuriah KH Miftahul Ahyar dan wakilnya KH Agoes Ali MAshuri menyerukan kepada masyarakat untuk ikut memantau.

Sementara itu, kendati optimis masih bisa menang Cawagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku miris dengan minimnya perbedaan perolehan suara. Pasalnya perbedaan perolehan suara ini sama-sama rawan digelembungkan.

“Kalau penggelembungan suara, kita (KarSa – Ka-ji) sama-sama khawatir,” ungkap Saifullah Yusuf dalam acara makan nasi bungkus bersama wartawan di pedopakan pemenangan KarSa Jln Comal, Surabaya, Rabu, (5/11).

Tapi, Miftahul Ahyar tetap berpendapat masyarakat patut dan perlu curiga jika terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara lembaga survei dengan hasil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

“Kalau terjadi perbedaan (hasil penghitungan) antara lembaga survei dengan KPUD, masyarakat patut curiga. Kami (PWNU Jatim) pun begitu, selama tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, perlu curiga,” jelas KH Miftachul Akhyar, didampingi wakilnya, KH Ali Mashuri kepada Surabaya Pagi di kantor PWNU, Surabaya, Rabu (5/11).

Sebab, menurut hasil quick count, 7 lembaga survei independen menunjukkan bahwa pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) unggul tipis atas Karsa. Ia mengakui bahwa hanya hasil penghitungan KPUD-lah yang dapat dijadikan dasar hukum. Namun, penghitungan lembaga survei independen tak dapat dinafikan karena selama ini hasilnya akurat.

Menurutnya, dalam banyak kesempatan, hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei independen, terutama Lembaga Survei Indonesia dan Lingkar Survei Indonesia, tak jauh berbeda dengan hasil penghitungan manual KPUD.
“Karena (metode yang digunakan lembaga survei independen) hitungannya jelas, rumusannya pasti, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasilnya pun, sampai sekarang, tidak pernah ada yang meleset,” jelasnya.

Perbedaan perolehan suara yang sangat tipis antara Kaji dan Karsa, tambah Kiai Miftach, berpeluang terjadi manipulasi atau ‘penggelembungan’ suara. Karena itu, pihaknya meminta KPUD setempat dan aparat pemerintah terkait agar bekerja sungguh-sungguh, jujur dan adil.

“Tanpa itu, kami mengkhawatirkan bahwa penetapan hasil Pilgub akan dapat memicu konflik horisontal berkepanjangan sebagaimana yang terjadi pada tragedi di Maluku Utara. Jika hal itu sampai terjadi, maka, jelas akan mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini,” tandasnya.

Miris

Gus Ipul juga menuturkan, sebelum ada perhitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, hasil quick count masih belum bisa dijadikan patokan. Pasalnya perbedaan hasil yang didapat masih dibawah marjin eror (batas kesalahan). Marjin erornya adalah antara satu – tiga persen, namun perbedaan suara yang dihasilkan kemarin masin nol, koma.

Bahkan hasil quick count kemarin masih banyak yang perlu dikoreksi. Semisal beberapa daerah yang disebutkan KarSa kalah ternyata dari hasil quick count KarSa menunjukkan angka menang. Semisal daerah Sumenep, Pamekasaan, Situbondo, Bondowoso, maupun Kota Probolinggo. “Total daerah yang kita menangkan ada 22 daerah kabupaten/kota,” cetus mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) itu.

Hasil quick count di bawah marjin eror itu diakui sejumlah pihak sulit untuk dibedakan, setidaknya menurut Dosen politik FISIP Universitas Airlangga (Unair), Priyatmoko. Menurutnya, setiap lembaga survey memiliki metodologi yang diyakini cukup akurat. Tetapi mereka tetap akan mencantumkan margin error atau angka toleransi kesalahan. Kalau suatu hasil QC hanya memiliki selisih yang sangat tipis di bawah angka toleransi, maka hasil final tidak bisa diputuskan.

“Pada dasarnya, QC adalah suatu metode untuk mengetahui gambaran suatu hasil Pilkada secara cepat. Tetapi saya ingatkan bahwa QC berdasarkan pada sampling, bukan sensus. Kalau sampling, mereka hanya mengambil beberapa TPS melalui berbagai pertimbangan dan kriteria. Kalau sensus, semuanya didata dan tidak ada satu pun yang tidak terdata,” kata Priyatmoko, yang juga menjadi peneliti itu.

Dosen yang aktif di lembaga kajian La Casa itu menambahkan, pihaknya yakin masyarakat Jatim sudah sangat cerdas. Sehingga tidak mudah menyimpulkan suatu QC sebagai keputusan final. “Keputusan final yang sesungguhnya adalah di KPU Jatim. Lebih baik kita tunggu hasilnya nanti dari KPU secara resmi, dan saya berharap semua pihak bisa menahan diri,” paparnya.

Dalam setiap lembaga QC, tambah Priyatmoko, meski memiliki ambang batas kesalahan. Kalau selisih perolehan suara cukup telak sampai di atas 10 persen, maka tidak ada masalah, karena masih di atas ambang batas kesalahan QC. Tetapi kasus di Pilkada Jatim putaran kedua ini, hasil QC hanya memiliki selisih yang sangat rendah, antara 0,5 hingga 1,2 persen. “Kalau kondisinya seperti itu, saya yakin tidak ada orang yang berani memberikan kesimpulan menang atau kalah,” jelasnya.

Ditempat terpisah, koordinator JPPR Dadan S Suharmawijaya menambahkan, hasil quick count yang dilakukan masing-masing calon bisa jadi akan menjadi senjata bagi mereka untuk melakukan gugatan dikemudian hari.

Kendati KPU Jatim sudah mempunyai perhitungan sendiri yang dilakukan secara manual sesuai dnegan undang-undang. “Namun mereka mempunyai alasan dan data,” jelas Dadan.

Sementara itu, KH Agoes Ali Mashuri. Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, yang akrab disapa Gus Ali juga mempertanyakan jika hasil penghitungan KPUD nantinya berbeda dengan hitungan lembaga survei independen.

Menurutnya, masyarakat awam telah mengetahui hasil Pilkada Jatim yang digelar kemarin itu melalui penghitungan cepat yang disiarkan di televisi. “Masyarakat tahunya Kaji menang, meski kata lembaga-lembaga survei itu, selisihnya tipis,” tandasnya.

Artinya, kata Gus Ali, jika kemudian ternyata hasil penghitungan yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur menunjukkan hasil yang berbeda, maka patut dipertanyakan. “Itu bisa bahaya,” imbuhnya.

Masyarakat Sabar

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jatim, Setia Purwaka langsung turun tangan mernyikapi tipisnya perbedaan penghitungan suara ini.

Setia Purwaka meminta pada masyarakat Jawa Timur untuk tetap bersabar, menunggu hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pada 11 November nanti.

“Kita tidak melarang masyarakat yang memercayai hasil hitung cepat. Hanya saja, penghitungan yang mempunyai landasan hukum adalah penghitungan yang dilakukan KPU Jawa Timur. Kita ini kan negara hukum,” kata Setia di kantor desk Pilkada Pemprov Jatim, Rabu, (5/11)
Tapi, menurut dia, terkait siapa pemenang dalam Pilgub Jawa Timur 2008, tetap berdasarkan penghitungan manual versi KPU. “Lagipula, perhitungan cepat tidak ada dalam undang-undang,” cetusnya.

Apalagi, kata Setia lebih jauh perhitungan cepat hanya berdasarkan sejumlah sampel, sedangkan penghitungan KPU bersifat manual dari TPS dan berjenjang terus keatas dan bisa dipertanggung jawabkan.

Untuk itu, mantan pejabat di Depkominfo ini meminta tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut membantu keamanan dan ketertiban. Hasil hitung cepat diharapkan tidak menjadi sebuah opini yang akhirnya menjadi alasan konflik.

Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid juga mengatakan hitung ulang bukanlah hasil akhir pemungutan suara. Masyarakat maupun pemerintah tetap harus menunggu hasil penghitungan manual KPU Jawa Timur.

“Sebaiknya masyarakat menahan diri dulu dan tidak melibatkan emosi dalam menyikapi hitung ulang. Boleh saja percaya pada hitung ulang, tapi masih ada mekanisme yang sesuai undang-undang, yakni penghitungan KPU,” kata Fathor. (spg/yra)

 

Selebriti DPR

Caleg Selebriti

Janji Ubah Image DPR

JAKARTA (radarpemilu) – SEJUMLAH caleg berlatar belakang selebriti yakin mampu mengubah wajah DPR yang saat ini terpuruk. Kendati banyak yang meragukan integritas dan kapasitasnya, mereka berkomitmen menjadi wakil rakyat yang bersih serta mampu memberi angin segar dalam kerja legislasi.

Komitmen tersebut diungkapkan Tantowi Yahya dan Rieke Dyah Pitaloka yang tampil sebagai pembicara dalam diskusi bertema Persaingan Menuju Senayan di DPD kemarin (5/11).

Rieke yang dicalonkan PDIP dan Tantowi Yahya dari Partai Golkar menyatakan siap memberikan kontribusi positif bila menjadi wakil rakyat. Terutama mengubah image bahwa anggota DPR mudah disuap dan menerima gratifikasi. ”Modal yang paling penting (untuk menjadi anggota dewan, Red) adalah kesiapan mental dan finansial. Dan saya bersyukur dua hal itu sudah terpenuhi,” ujar Tantowi.

Dia memaparkan, keputusannya meninggalkan dunia selebriti yang penuh kemewahan merupakan salah satu pengorbanan besar dalam hidupnya. Karena itu, dia meminta agar para wartawan mencatat komitmennya untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun ketika nanti terpilih menjadi wakil rakyat. ”Saya tidak kaya. Tapi, saya merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya rasa, rayuan seperti itu tidak akan membuat saya tergoda,” tegasnya.

Untuk menunjukkan kompetensinya, Tantowi berjanji menolak jika ditempatkan partainya di komisi yang membidangi masalah yang tidak dia kuasai. Caleg yang dipasang dari dapil Sumsel itu berharap ditempatkan di komisi pendidikan, seni, dan budaya. ”Saya ditawari partai ditempatkan di komisi I. Alasannya, saya fasih berbahasa Inggris dan menjabat organisasi persahabatan Amerika-Indonesia selama dua periode. Tapi, saya dengan tegas menolak,” ungkapnya.

Rieke justru menyayangkan stigma buruk yang masih diberikan masyarakat kepada artis saat maju sebagai caleg. Meski belum menunjukkan perannya, sejumlah selebriti yang sudah menjadi anggota DPR terbukti tidak mempunyai catatan buruk. ”Mengapa masyarakat tidak mempertanyakan mereka yang diduga pernah melanggar HAM dan malah mendirikan partai atau maju sebagai calon presiden?” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia menuturkan, sebagai anggota dewan, seluruh tingkah laku selama melaksanakan tugas kedewanan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak menggeneralisasi kelakuan buruk anggota DPR.

”Kalau ditanya soal kasus Agus Tjondro, saya dengan tegas akan menolak berbuat seperti itu, meski yang bersangkutan mengaku menerima suap. Tapi, itu sudah berlangsung lama. Seharusnya Mas Agus menolak (uang gratifikasi) sejak awal,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Bonie Hargens pesimistis atas harapan perubahan di parlemen. Sebab, berdasar daftar caleg tetap (DCT) yang dikeluarkan KPU, mayoritas orang-orangnya sama. ”Sirkulasi kepemimpinan terseok-seok. Saya sampai bosan melihat DCT,” ujarnya mengkritik.(JPNN/YRA)

Marwah Daud

Deklarasi Jadi Capres

 

JAKARTA (radarpemilu) – BERTAMBAH lagi kader Partai Golkar yang maju sebagai kandidat pemimpin negeri ini. Marwah Daud Ibrahim, politisi senior yang kini menjadi anggota DPR, kemarin menyatakan kesediaannya mengikuti konvensi capres yang difasilitasi Dewan Integritas Bangsa (DIB).

”Dengan mengucapkan bismillah, saya siap mengikuti konvensi DIB,” kata Marwah di Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin (5/11). Tak sekadar asal deklarasi, Marwah juga menyampaikan visinya melalui Program Nusantara Jaya 2045.

Dalam presentasinya, dia mengatakan, negara harus memprioritaskan agenda peningkatan kualitas SDM, pemetaan keunggulan lokal, dan fasilitasi peningkatan nilai tambah (added value).

”Di saat semua energi bangsa kini tumpah ruah ke pikiran jangka pendek, yaitu Pemilu 2009, tetap harus ada yang berpikir jangka panjang. Apalagi, tahun 2045 itu merupakan momentum 100 tahun Indonesia merdeka,” ujar anggota presidium ICMI itu penuh semangat.

Dewan Integritas Bangsa (DIB) dideklarasikan pada 6 Agustus 2008 oleh delapan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Mereka adalah PP IPNU, PP Pemuda Muhammadiyah, DPP Gerakan Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), Generasi Muda Khonghucu (Gemaku), DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki), Pemuda Katolik, DPN Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), dan Komunitas Tionghoa Antikorupsi (Komtak). Para pemimpin organisasi itu didaulat menjadi anggota tim delapan DIB.

Koordinator tim delapan DIB yang juga Koordinator Nasional Komtak Lieus Sungkharisma mengatakan, hasil konvensi akan didorong oleh parpol yang bersinergi dengan lembaganya. ”Sampai sekarang, sudah ada tiga parpol yang mengikat komitmen dengan kami,” katanya. Sayang, meski didesak, Lieus menolak membocorkan identitas ketiga parpol ”misterius” itu.

Dia menyebut, selain Marwah, masih ada empat nama lagi yang siap mengikuti konvensi DIB. Yakni, mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, Direktur Utama RRI Parni Hadi, mantan KSAL Slamet Subijanto, dan legislator muda yang juga dari Partai Golkar Yuddy Chrisnandi.(jpnn/YRA)

 

Hasil Pilgub Jatim

Diumumkan 14 November

 

SURABAYA (radarpemilu) –KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur secara resmi akan mengumumkan hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahap kedua pada 14 November. Hal tersebut disampaikan anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid di Surabaya, Rabu (5/11). “Pilkada putaran kedua telah usai, beberapa lembaga perhitungan cepat memenangkan pasangan Kaji, namun perhitungan resmi Komisi pemilihan Umum (KPU) Jatim baru akan selesai pada tanggal 14 November 2008 mendatang,” ujarnya. Ia mengingatkan, jangan menganggap hasil perhitungan cepat merupakan hasil final. Semua pasangan jangan dulu ada yang merasa menang, mereka harus bersabar, jangan malah memperkeruh situasi keamanan di Jawa Timur. Semua pihak harap bisa menahan diri. Jangan sampai Jatim seperti Maluku Utara karena akan menimbulkan dampak tidak baik bagi Jatim,” jelasnya. Nadjib Hamin yakin, petugas di lapangan akan bekerja sebaik-baiknya, bertugas berdasarkan aturan dan sesuai sistem yang berlaku. KPU juga telah mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan selama proses perhitungan mulai tingkat kecamatan hinga propinsi. “Dengan bekerja secara jujur dan bertanggungjawab teman di KPU Jatim akan aman,” terangnya. Hamid mengingatkan, untuk mencari pemimpin biayanya tidak murah sehingga dibutuhkan kebersamaan semua elemen agar proses pemilihan gubernur Jatim bisa berjalan lancar dan terkendali. “Kita mengingatkan terus kepada kedua pihak, pasangan calon, untuk memenuhi janjinya bersama, mengucapkan dan mendeklarasikan bahwa mereka siap menang dan kalah. Siapa yang menang harus didukung demi kepentingan Jatim. Hasil KPU adalah obyektif dan benar,” tegasnya. (surya/yra)