Pilgub Putaran II, 4 November 2008

Partai Golkar Surabaya Serius Dukung Karsa

Surabaya (radarpemilu) – DPD Partai Golkar Kota Surabaya serius memberikan dukungan kepada pasangan Cagub-cawagub Dr,H.Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) pada Pilgub putaran II, 4 November mendatang. Untuk itu, DPD Partai Golkar Kota Surabaya dengan cepat menggerakkan mesin partai untuk menyosialisasikan dukungan pada pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul     Secara resmi dukungan itu disampaikan pengurus DPD Partai Golkar Surabaya, pada acara Halal bi halal, peringatan HUT ke-44 Partai Golkar, sekaligus pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pengendalian Pemilu (Bappilu) Golkar Surabaya, di Grandpark Hotel, Minggu (26/10)   Pada acara itu, hadir Ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRRI, Prijo Budi Santoso dan Ketua Tim Pemenangan KarSa, Martono. Setelah pernyataan sikap itu, mesin partai yang telah digerakkan tersebut mulai dari pengurus kecamatan (PK), pengurus kelurahan (PL) hingga kader di tingkat paling bawah. Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Drs.Eddie Budi Prabowo dalam pertemuan dengan para pengurus PK Partai Golkar se Kota Surabaya yang berlangsung di rumah makan Teratai, Rabu (28/10/2008), mengatakan seluruh kekuatan mesin partai untuk memenangkan Karsa dalam Pilgub putaran kedua nanti. Seluruh kader Partai Golkar sudah sepakat mengangkat Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim mendatang, kata Eddy Embun, sapaan akrab Eddy Budi Prabowo. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan keputusan final. Sebab dalam pertemuan antara Ketua DPD II Partai Golkar se Jatim yang berlangsung di Surabaya pertengahan Oktober lalu, sebanyak 35 DPD  PG Kabupaten dan Kota se Jatim menyatakan menyalurkan aspirasinya pada Karsa. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi dirinya untuk meneruskan keputusan tersebut sampai ke tingkat bawah. Pernyataan Eddy Embun ini langsung direspon oleh 28 Ketua PK PG se Surabaya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mendesak agar seluruh komponen yang ada di Golkar agar bersama-sama mendorong seluruh massanya untuk mencoblos Karsa di TPS nanti. Ketua PK PG Kecamatan Gayungan, Yusuf, menegaskan bahwa sejak rampungnya Pilgub putaran pertama lalu, pihaknya langsung melakukan sosialisasi menyukseskan Karsa. Jika saat ini ada keputusan mendukung Karsa, kami akan semakin giat mendorong massa untuk mensukseskan Karsa yang waktunya sangat mendesak ini, paparnya, yang langsung diamini oleh Legok, Ketua PK Dukuh Pakis. Sementara itu, Martono, Ketua tim pemenangan Karsa mengatakan, banyak sekali isu negatif yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab menjelang putaran dua. Karena itu, seluruh komponen Karsa, baik dari unsur partai, relawan, masyarakat dan berbagai komponen lainnya harus waspada terhadap isu-isu yang justru akan memecah belah kekuatan Karsa. Tapi saya yakin, seluruh komponen Karsa akan tetap solid dan merapatkan barisan sampai di hari pencoblosan, dan datang ke TPS mencoblos pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul, kata Martono (bj/yous)

 

Pilgub Jatim Putaran II-4November 2008

 

Soekarwo dan Mudjiono Menjamin Aman     SURABAYA (radarpemilu) – SOEKARWO, cagub Jatim yang berpasangan dengan Saifullah Yusuf,  dan Mudjiono, cawagub pasangan Khofifah Indar Parawansa, menyatakan siap bertanggungjawab jika ada massa pendukung mereka melakukan pelanggaran hukum pada putaran dua, 4 November 2008 mendatang. Kesiapan itu ditegaskan dalam Ikrar dan Deklarasi Damai di Mapolda Jatim, Selasa (28/10). Selain ikrar tersebut, mereka menyatakan siap menerima keputusan KPU Jatim atas hasil pilgub secara demokratis dan sportif. Juga,  mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat guna  menyelesaikan masalah yang terjadi selama pilgub. Menanggapi hal itu, Kapolda Jatim,  Irjen Pol Herman Suryadi Sumawiredja, mengingatkan, meskipun ikrar tersebut tidak diawali dengan kata ‘demi Allah’, namun konsekuensinya tetap berat. “Janji kepada manusia lebih berat karena manusia itu sulit memaafkan. Kalau janji kepada Allah itu lebih ringan karena Allah itu Maha Pemaaf,” katanya seraya meminta dua pasangan cagub-cawagub melaksanakan dan mensukseskan pilgub secara damai. Pada kesempatan itu, Soekarwo alias Pekde mengaku siap memberikan selamat ke pasangan Khofifah-Mudjiono jika terbukti kalah. “Tapi naudzubillahimindalik, ya,” katanya. Hal sama dikatakan Mudjiono, yang juga mantan kasdam V Brawijaya. “Kalau menang kami syukuri, kalah pun kami syukuri. Kalau kalah saya akan mengucapkan selamat. Jika memang saya akan merangkul Pak Karwo dan jajaran pendukungnya,” kata Mudjiono. Undangan Mendadak Mengenai ketidakhadiran Khofifah dalam acara tersebut, Mudjiono menjelaskan, Khofifah ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di Blitar. “Undangan ini mendadak, tidak bisa disesuaikan. Jadi saya yang diberi mandat kesini,” ucapnya. Sedangkan Pejabat Gubernur Jatim, Setia Purwaka, meminta kepada dua pasang cagub-cawagub mengendalikan pendukung simpatisan  masing-masing agar tidak berbuat anarkhi dan memicu kerusuhan. Permintan ini disampaikan karena pelaksanaan pilgub putaran kedua semakin dekat. Sebagaimana diketahui, tiga hari kedepan, 29-31 Oktober, sudah masuk masa kampanye, disusul tiga hari masa tenang, sampai kemudian coblosan pada Selasa (4 November) mendatang. Menurut Setia, sepekan ke depan merupakan waktu sangat penting menentukan sukses-tidaknya pelaksanaan pilgub. Dia mengingatkan masyarakat waspada, terutama terhadap kemungkinan munculnya kampanye hitam (black campaign) yang bisa memicu konflik horizontal antarmassa pendukung dua pasangan calon.  “Jangan sampai kerusuhan di Maluku Utara terjadi di Jatim,” tegasnya, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/10). Sedangkan Panwas Pilgub Jatim akan bertindak tegas kepada tim kampanye pasangan cagub yang melakukan pelanggaran. Panwas memprediksi dalam kampanye putaran kedua akan banyak pelanggaran. KPU Jatim melarang calon kempanye di tempat terbuka. “Kami sudah mengantisipasi dan berjaga di tempat-tempat yang selama ini digunakan kampanye oleh calon, seperti pasar dan pengajian,” ujar Abdullah Bufteim, anggota Panwas Jatim,melalui ponsel. (sry/yous)

 

Caleg Tak Kredibel
Rugikan Parpol

JAKARTA (radarpemilu) – PARTAI  politik yang masih mempertahankan anggotanya yang diduga terlibat korupsi sebagai calon legislatif (caleg) dapat merugikan dan merusak nama baik parpol tersebut.

“Rakyat sekarang ini sudah pintar, masih disertakannya kader yang diduga terlibat korupsi sebagai caleg akan membuat rakyat menganggap parpol itu juga terlibat masalah,” kata pengamat politik dari Universitas Medan Area (UMA), Dr Syafruddin Ritonga, MA di Medan, kemarin.

Menurut Ritonga, pengurus parpol tidak dapat beralasan bahwa keterlibatan korupsi caleg yang bersangkutan masih dalam tahap dugaan, belum terbukti dan dinyatakan bersalah melalui pengadilan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai damai sejahtera (PDS) Ruyandi Hutasoit mengimbau kadernya terus melakukan terobosan yang dapat dirasakan langsung oleh masyakarat.

“Kader harus motivasi agar dapat lolos parliamentary threshold dan electoral threshold. Selain itu, bisa mendapatkan fraksi di DPR dengan berbagai program yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” kata Ruyandi Hutasoit pada sambutan politiknya di Rakornas I PDS, di Jakarta, Senin (27/10).

Rakornas yang dihadiri seluruh caleg PDS untuk DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang berjumlah 1.500 orang ini berlangsung hingga Selasa (29/10).

Menurut Ruyandi, kader dari pusat sampai daerah diharuskan melakukan terobosan yang dapat dirasakan langsung rakyat. “Intinya punya komitmen dengan nilai pluralisme yang diusung PDS dalam setiap perjuangan,” ujarnya.

Ruyandi juga mengaku telah mendengar adanya black campaign yang dihembuskan terhadap beberapa kader partainya yang diduga melakukan penggelapan dana partai, terutama dana pilkada yang disetor calon kepala daerah yang minta dukungan politik (PDS).

“Biarkan saja tudingan tersebut. Intinya penggunaan keuangan di PDS dilakukan secara transparan. Bahkan, diaudit oleh auditor independen,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu menambahkan, hal itu hanya manuver politik untuk mendiskreditkan partai.

“Ah, itu hanya manuver politik murahan dari orang yang tidak mengerti organisasi,” tuturnya. Bahkan, kata Tewu, persoalan ini sudah lama dihembuskan. Oleh karena itu, dia melihat hal yang biasa jika hembusan tersebut muncul menjelang kampanye. (Ant/sk/yous)

 

KPU Coret 72 Caleg dari
Daftar Calon Sementara

JAKARTA (radarpemilu) – KOMISI  Pemilihan Umum (KPU) mencoret sebanyak 72 calon anggota legislatif dari Daftar Caleg Sementara (DCS) karena mundur dan tidak memenuhi syarat administrasi.

            Dalam daftar caleg yang dicoret itu terdapat nama Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoptri dan artis Wulan Goeritno.

            Hal tersebut disampaikan anggota Komisi Pemilihan Umum Endang Sulastri kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/10).

            Endang menjelaskan, dari 72 orang caleg yang dicoret itu, sebanyak 66 orang mengundurkan diri sebagai caleg, empat orang diduga berijazah palsu, dan dua caleg masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Partai politik bisa mengganti caleg yang dicoret itu. “Partai boleh mengganti dengan nomor urut di bawahnya,” ujarnya.

            Menurut informasi, Sukmawati Soekarnoputri dicoret karena menggunakan ijazah palsu dan Wulan Goeritno karena tidak menyerahkan ijazah. Sementara caleg yang masih berstatus PNS kabarnya seorang dosen IPDN.

            Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunda melaporkan sebanyak 13 calon anggota DPR ke kepolisian karena diduga menggunakan dokumen palsu untuk mendaftar.   Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, di Jakarta, Selasa mengatakan Bawaslu perlu berkoordinasi dengan KPU dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum kemudian melapor ke kepolisian.

            “Kita akan chek langsung ke pihak-pihak di mana dokumen tersebut diterbitkan. Sehingga kita tahu apakah dokumen itu asli atau tidak,” katanya setelah rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Mabes Polri.

            Selain itu, Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan KPU untuk meminta keterangan bahwa caleg yang bersangkutan memang telah mendaftar sebagai caleg.

            “Perlu ada penyertaan surat keterangan dari KPU bahwa caleg tersebut telah mendaftar dan menggunakan dokumen itu,” katanya.

            Ketua Bawaslu menjelaskan dari 13 caleg yang diduga menggunakan dokumen palsu, Bawaslu telah melakukan investigasi pada satu caleg yang diduga kuat. Sementara untuk tiga caleg lainnya Bawaslu sedang melakukan klarifikasi ke pihak terkait dan sisanya Bawaslu masih harus berkoordinasi dengan KPU.

            Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan terkait indikasi pidana yang dilakukan caleg, KPU akan melapor ke Bawaslu dan nantinya Bawaslu yang akan meneruskannya ke kepolisian.    KPU, kata Andi, akan memberikan keterangan tertulis kepada Bawaslu bahwa yang bersangkutan telah mendaftar sebagai calon anggota DPR dan memberikan dokumen-dokumen yang telah diserahkan caleg tersebut pada KPU untuk mendaftar.

 

Coret Nama Caleg

            Sementara itu, ditemui setelah rapat koordinasi, Brigjen Pol Badrodin Haiti dari Mabes Polri mengatakan sebelum melaporkan caleg yang diduga melakukan tindak pidana, Bawaslu harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu. “Harus ada bukti yang cukup. Kalau sudah baru lapor ke kepolisian,” katanya.

            Ia mengatakan dokumen-dokumen yang digunakan caleg untuk mendaftar harus lengkap, termasuk surat keterangan dari KPU bahwa yang bersangkutan telah mendaftar sebagai caleg. “Kalau semua sudah siap, kepolisian siap untuk mengusut,” katanya.

            Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum mengundang perwakilan partai politik pada Selasa malam, di Gedung KPU, Jakarta, untuk memeriksa daftar calon tetap anggota DPR. (sk/yra)

Saleh Mukadar Dapat Peringatan Dari Sekjen DPP PDIP

 

SURABAYA (radarpemilu) -KETUA DPC PDIP Surabaya, Saleh Ismail Mukadar, keder mendapat peringatan dari Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung. Gara-garanya, ia tidak sepenuh hati memberikan dukungan kepada pasangan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawansa- Mudjiono (Ka-Ji). Sadar akan kesalahannya, kini giliran Saleh memperingatkan para pengurus dan kader PDIP di Surabaya memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji). “Bagi pengurus yang tidak mematuhi, akan kami tindak tegas, diberi sanksi,” tandas Saleh dalam Deklarasi No 28 dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, di GOR Kertajaya, Selasa (28/10) sore. Sebagaimana diberitakan, Pramono memperingatkan akan memberi sanksi, antara lain pergantian antarwaktu (PAW) atau pembebastugasan, bagi kader PDIP yang tak mendukung Ka-Ji. Hal itu disampaikan lantaran pada Sabtu (25/10) sekitar 200 kader PDIP menyatakan mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Saleh menambahkan, peringatan ini adalah bentuk tindak lanjut keputusan partainya mendukung Ka-Ji. Ia juga berjanji akan memenangkan Ka-Ji dengan perolehan suara di atas 50 persen. “Kami mengimbau semua warga PDIP Surabaya mencoblos Ka-Ji. Jika Ka-Ji menang, peluang Bu Mega (Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, Red) menjadi presiden semakin besar,” tegasnya. Sedangkan Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi, mengaku tidak risau mendengar beberapa pengurus PDIP mendukung KarSa. “Itu hanya oknum. Mereka meanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi. Lihat saja nanti berapa suara yang akan mereka dulang,” tandas Kusnadi. (sry/yous)

 

Sultan HB X Harus Ikut Aturan Partai Golkar

Agung bersama Ketua Umum DPP PG, Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Penasehat DPP PG, Surya Paloh

Agung Laksono

Sultan HB X Harus Ikuti Aturan
Tatacara Capres Partai Golkar

JAKARTA (radarpemilu) – WAKIL  Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono mengatakan, kesediaan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden pada Pemilu 2009 bergantung pada diri Sri Sultan sendiri.

            “Semua berpulang pada Sri Sultan sendiri apakah dia serius mencalonkan diri atau tidak,” kata Agung menjawab wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/10).

            Hal itu dikemukakan Agung Laksono menjawab soal kesediaan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Raja Keraton Kesultanan Yogyakarta, Selasa, untuk maju menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2009. Kesediaan dan kesiapan Sultan HB X tersebut disampaikan di hadapan puluhan ribu warga DIY dan sekitarnya pada acara Pisowanan Agung (pertemuan akbar-Red) `Dari Yogyakarta untuk Indonesia`, di Alun-alun Utara Yogyakarta, Selasa (28/10).  

            Menurut Agung, untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui Partai Golkar ada aturannya sendiri. Hal itu, menurut dia, baru dibahas setelah pemilu legislatif.        

            “Secara resmi Partai Golkar akan membahas capres dan cawapres seusai pemilu legislatif. Hal itu untuk menjaga konsentrasi partai menghadapi Pemilu 2009,” ujar Agung yang juga Ketua DPR.

            Ia menambahkan, Partai Golkar sendiri belum bersikap terkait keputusan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2009.

 

Tunggu RUU Pilpres

            Menanggapi soal peluang sebagai capres, Sri Sultan HB X menyatakan keyakinannya karena masih ada proses kristalisasi di masyarakat dan partai politik (parprol).

            “Parpol rata-rata memang akan menentukan pilihan setelah hasil pemilihan umum legislatif, dan saat ini saya hanya menjawab pertanyaan masyarakat apakah bersedia maju atau tidak maju sebagai capres, dan saya menyatakan bersedia,” katanya.

            Sultan menyatakan, akan melihat perkembangan perolehan suara parpol. Untuk itu, ia belum bisa memperkirakan apalagi pembahasan RUU Pilpres belum selesai, termasuk posisinya sebagai Gubernur DIY apakah akan mundur atau tidak.

            Ditanya apakah siap juga menjadi calon wakil presiden (cawapres), Sultan menyatakan dirinya belum berpikir soal itu karena ke depan masih akan terjadi kristalisasi dalam proses politik.

            “Sedangkan untuk calon independen, saat ini masih tidak mungkin karena harus mengamandemen undang undang, jadi semua pencalonan harus melalui parpol,” katanya.        Menanggapi kesediaan Sri Sultan HB X untuk maju di pilpres, pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit berpendapat, Sri Sultan akan sulit maju sebagai capres melalui Partai Golkar karena partai itu besar kemungkinan bakal mengusung Jusuf Kalla sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres dalam Pemilihan Presiden 2009.

            “Meski Sri Sultan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Yogyakarta, tapi sangat kecil kemungkinan bisa menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di dalam Pemilihan Presiden 2009 mendatang,” ujar Arbi.

            Arbi Sanit memprediksi Sri Sultan bakal maju melalui partai-partai baru atau partai kecil yang belum memiliki calon presidennya sendiri.

            “Karena itu, Sri Sultan mesti menunggu hasil pemilu legislatif untuk melihat parpol mana yang lolos dan bisa mengusung capres,” tuturnya. (SK/yra)

 

Jusuf Kalla Izinkan Sultan Maju Capres

JAKARTA(radar pemilu) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla tidak keberatan dan malah mengizinkan kader partainya, Sri Sultan Hamengku Buwono X, maju sebagai capres (calon presiden) tahun 2009 mendatang.

Jusuf Kalla potong tumpeng HUT ke-44 Partai Golkar, 20 Oktober 2009

Kendati demikian, ujar JK – panggilan Jusuf Kalla – jika Sultan ikut berkompetisi pada 2009 nanti, karena jabatan Sultan sekarang masih anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, maka diharapkan untuk izin lebih dulu ke Partai Golkar.

”Kalau Pak Sultan atau siapa saja dicalonkan oleh Partai Republikan, silakan. Tidak ada seorang pun,termasuk saya (bisa) melarang,” ujar Kalla seusai syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-44 Partai Golkar di Jakarta, Senin (20/10).

Kalla mengungkapkan bahwa dia juga tidak dicalonkan oleh Partai Golkar saat maju sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2004. Namun, sebelum maju sebagai cawapres, dia mengaku sudah izin terlebih dulu kepada partai sehingga terhindar dari sanksi. ”Dulu saya ini tidak dipecat karena saya minta izin, saya minta izin sama (partai). Fahmi (Fahmi Idris, pengurus DPP Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian) yang dipecat karena dia pengurus. Enggakapa-apa, tapi karena pendapatnya ternyata benar ya kita rehabilitasi,” beber Kalla.

Rapimnas Partai Golkar yang berakhir Minggu (19/10) memutuskan capres dan cawapres Partai Golkar baru akan diumumkan setelah pemilu legislatif. Namun, dari kalangan internal partai muncul usulan agar Golkar mengumumkan capres sesegera mungkin. Nama Sri Sultan muncul sebagai salah satu kandidat capres dari Golkar.

Bahkan organisasi sayap Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudah mengusulkan Sri Sultan sebagai capres pada 2009. Kalla membantah bila Rapimnas Golkar telah memutuskan 10 nama calon presiden dan wakil. Menurut dia, yang disebut dalam rapat hanya kader-kader terbaik milik Golkar. ”Kita tidak pilih penumpang- penumpang gelap lagi seperti dulu.

Golkar sudah kerja keras setengah mati, tiba-tiba ada orang di tengah jalan ingin naik kendaraan yang sudah setengah mati kita bina ini,” ungkap Kalla. Menanggapi desakan dari sejumlah pihak agar Golkar segera mengumumkan nama capres atau cawapres, Kalla menjawab bahwa saat ini yang harus ditonjolkan ke publik adalah nama-nama calon legislatif (caleg).

Jika, nama capres dan cawapres diumumkan sekarang, dikhawatirkan akan mengganggu kampanye caleg. ”Pengalaman dulu, karena terlalu banyak calon muncul dalam konvensi,maka para peserta konvensi datang ke daerah-daerah, bukan mengampanyekan Golkar, tapi mengampanyekan dirinya. Padahal pada saat itu belum waktunya calon presiden dipilih, sehingga Golkar tidak mendapat suara maksimal,” lanjutnya. Soal kriteria partai politik (parpol) yang akan digandeng Golkar,Kalla menyebut parpol tersebut harus satu tujuan.

Kriteria lain yang tidak kalah penting adalah parpol itu mampu memenangkan calon yang diusung Golkar. ”Harus meyakinkan bahwa koalisi dengan partai A atau B itu dapat memenangkan pilpres,” tutur Kalla. Pinangan koalisi dari PDIP sangat diapresiasi oleh Kalla dan Golkar.Namun,Kalla mengaku belum pernah membicarakan masalah koalisi ini secara formal.

Di Cirebon,Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan partainya akan melakukan survei sebelum menentukan capres dan cawapres.Penentuan capres menunggu hasil perolehan suara pada pemilu legislatif mendatang. ”Dengan perolehan suara pemiluitu,kamibisamenentukan apakah akan mampu mengusung calon presiden. Hal itulah yang akan dijadikan pertimbangan kami dalam menentukan calon presiden,” ujarnya di Cirebon, Senin (20/10).

Sultan Menjawab

Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan akan memastikan jadi tidaknya maju dalam bursa calon presiden pada saat Pisowanan Agung di Alun-alun Utara Jogjakarta pada 28 Oktober mendatang.

Langkah ini diambil Sultan untuk memberikan jawaban pada rakyat yang menanyakan kesediaannya pada acara tersebut. ”Ya nanti saja, saat 28 Oktober. Saat itu saya akan jawab jika memang diminta menjawab mengenai pencapresan ini,” kata Sultan di Gedung DPRD DIJ kemarin. Walau demikian,Raja Keraton Jogjakarta ini masih merahasiakan bersedia atau tidaknya menjadi capres.

”Yang jelas kan saya harus putuskan, jadi bisa oke bisa tidak,”ungkapnya. Dengan kepastian akan memberikan jawaban atas keinginan berbagai elemen masyarakat untuk maju menjadi capres, berarti Sultan akan menghadiri Pisowanan Agung yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bantul, Gerakan Kawulo Mataram Manunggal (GKMM) dan beberapa elemen lain.

Sultan juga akan memberikan jawaban bukan hanya kepada masyarakat yang pro, tetapi juga masyarakat yang kontra. ”Soal pro dan kontra itu hal yang wajar, lha wongkebijakan saja ada yang pro dan kontra. Semua akan saya jawab,”janjinya. Jika Sultan baru akan memberi jawaban,Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyatakan siap maju sebagai capres maupun cawapres dari Partai Golkar.

Fadel menunjuk pernyataan kesiapannya itu sejalan dengan aspirasi yang berkembang dalam rapimnas. Fadel termasuk dalam 10 kader yang bisa diajukan sebagai capres. ”Saya siap untuk dicalonkan dalam rapimnas, karena saya adalah salah satu kader terbaik Golkar, apalagi banyak kok yang menginginkan saya maju.Buktinya nama saya masuk 10 besar,” tutur Fadel di Makassar, Senin (20/10).

Krisis Kepemimpinan

Dihubungi terpisah,pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai hasil rapimnas semakin menunjukkan Golkar tengah mengalami krisis kepemimpinan. Hal itu terlihat dengan tidak beraninya partai berlambang beringin itu memunculkan tokoh-tokohnya sebagai capres di Pemilu 2009 mendatang.

”Ini menandakan kader Golkar hanya tokoh kelas dua di dalam kancah perpolitikan nasional,” nilai Arbi di Jakarta kemarin. Sebagai kekuatan politik terbesar saat ini, Golkar harus berani menampilkan capres sejak dini.Tidak perlu menunggu usai pemilu legislatif. Arbi Sanit melihat hasil rapimnas lalu bisa berdampak pada kurangnya animo masyarakat terhadap Golkar.

”Masyarakat akan berpandangan, untuk apa memilih partai yang hanya diisi tokoh kelas dua,sementara ada partai lain yang memiliki tokoh kelas satu,”ujarnya. Penilaian senada dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris. Bahkan, Syamsuddin menilai Golkar seolah- olah tak siap ikut Pemilu 2009.Menurut dia, rapimnas hanya sebagai ajang pengukuhan Kalla sebagai tokoh paling ditonjolkan dalam pesta demokrasi 2009 mendatang.

”Sementara kader-kader Golkar lainnya dikebiri. Makanya, tidak heran kalau rapimnas Golkar tidak menghasilkan keputusan strategis, terutama soal sosok yang akan dimajukan sebagai capres,” katanya.Padahal,di internal Golkar banyak tokoh potensial yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk bersaing dengan Kalla. (sin/01)

 

Amin Rais Tidak Tertarik Maju Pilpres 2009

 

MEDAN (radar pemilu) - Tokoh reformasi Amien Rais mengaku tidak terlalu tertarik untuk bertarung sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2009. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyadari bahwa umurnya tidak muda lagi. Karena itu, Amien Rais mendorong figur muda untuk capres.

“Saya sadar dengan kemampuan saya sekarang ini dan sudah tua. Saya ingin memberikan (dukungan) kepada adik-adik untuk bertarung menjadi presiden tahun depan,” kata Amien Rais kepada wartawan di Medan, Sabtu (18/10).

Kendati memberi peluang pertama kepada tokoh muda, Amien belum sepenuhnya menutup keinginan untuk kembali bertarung di panggung pilpres.. “Bila tokoh muda tidak maju juga, terpaksalah pendekarnya turun. Kalau sekarang, saya duduk di bangku cadangan saja,” ujarnya bergurau.

Amien Rais juga lebih banyak berbicara soal kasus hilangnya 14 aktivis dalam penculikan di era 90-an. Hingga kini, penculikan aktivis yang diduga melibatkan petinggi militer itu belum terungkap secara tuntas.

Mantan ketua MPR itu mengaku setuju dengan sikap DPR yang ingin mengusut kembali kasus tersebut. “Saya setuju dengan sikap DPR. Saya harap ini bisa diselesaikan dan bisa terungkap pelakunya,” tegasnya. Dia menyebut, penculikan aktivis pada 1995 itu jelas melanggar hak asasi manusia (HAM).(jpnn)

 

Gus Dur Larang PKB Muhaimin Pasang Fotonya

JAKARTA (radar pemilu) - Pendiri PKB Gus Dur secara tegas melarang foto atau gambar dirinya dipasang untuk aktivitas kampanye kelompok Muhaimin Iskandar. Bahkan, mantan ketua umum PB NU itu siap membawa masalah itu ke pengadilan bila PKB Muhaimin tetap memasang foto dirinya.

”Sekarang masih kami beri kesempatan memperbaiki diri. Tapi, kalau tidak, kami akan bawa ke pengadilan,” kata Gus Dur setelah acara Kongko Bareng Gus Dur di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (18/10).

DPP PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar menilai, pelarangan memasang gambar Gus Dur itu sebagai hal yang tak berdasar. Sebab, sebagai salah seorang deklarator PKB, sangat biasa jika foto presiden ke-4 RI itu dipasang. ”Aneh kalau itu dipersoalkan. Kalau begini, kami menjadi serbasalah,” ujar Wasekjen DPP PKB Helmy Faishal..

Menurut dia, jika tidak memasang satu pun gambar atau foto Gus Dur dalam sejumlah aktivitas PKB, beberapa pihak akan menganggap PKB tidak menghargai sejarah. ”Dianggap ahistoris lah, atau tidak menghargai lah,” tandasnya.

Tapi, kalau memasang foto atau gambar Gus Dur, lanjut dia, tetap dianggap hanya memanfaatkan popularitasnya semata untuk meraih dukungan pemilih. ”Masak kami harus pasang foto Mega atau SBY, kan nggak mungkin,” ujarnya.

Sebelumnya, PKB kubu Gus Dur menggelar jumpa pers. Saat itu Ali Masykur Musa didampingi Yenny Wahid memprotes foto dan gambar Gus Dur berdampingan dengan Muhaimin dalam beberapa spanduk dan baliho di beberapa daerah. Mereka menganggap hal itu sebagai pembohongan publik. Sebab, selama ini, menurut mereka, Muhaimin dan kawan-kawan tidak mengakui lagi Gus Dur sebagai ketua umum Dewan Syura DPP PKB.

”Kami anggap pelarangan semacam itu hanya merupakan upaya mengerdilkan PKB,” tambah Helmy. Menurut dia, konflik serta persoalan di partai berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu sudah selesai sejak putusan MA keluar. (jap/01)

Partai Golkar

Akbar Tandjung Yakin

Jalur Independen Terbuka

Pada Pemilihan Presiden

PALEMBANG (radar pemilu) – Di tengah hiruk pikuk Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung kemarin memilih memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di panggung ini, politikus senior itu berharap agar UU Pilpres memberikan pintu kepada calon independen.

”Setelah jalur perseorangan di buka pada pilkada lalu, saya yakin jalur perseorangan yg dibahas saat ini akan dibuka saat pemilihan presiden nanti,” katanya dalam acara yang bertajuk Refleksi 63 Tahun Kemerdekaan itu.

Selain memberikan kuliah, Akbar memanfaatkan panggung tersebut untuk membagi stiker bergambar dirinya yang bertulisan bangakbar.com. Gambar itu dibagikan kepada mahasiswa.

Dalam kuliahnya, politikus asal Medan itu mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dia nilai tak banyak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. ”Dalam kurun 10 tahun terakhir, situasi politik memang berubah. Tapi, taraf kesejahteraan masyarakat tak banyak mengalami perubahan,” katanya.

Menurut dia, pada 2007 terdapat 36 juta penduduk miskin di Indonesia. Setahun kemudian turun menjadi 34 juta. Angka tersebut kembali naik setelah pemerintah menaikan harga BBM.

Hal lain yang dia kemukakan adalah pendidikan dan kesehatan yang kian sulit di jangkau masyarakat miskin. Dia mengatakan, human development indeks masyarakat Indonesia saat ini kian rendah. Persoalan itu juga berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja. Sementara angka pengguran 10 juta orang. ”Bahkan, tamatan perguruan tinggi universitas yang belum bekerja saat ini 700 ribu,” katanya.

Akbar juga banyak mengkritik peran dan fungsi partai politik saat ini yang kian tak seimbang antara memperjuangkan tegaknya demokrasi dan kesejahteraan rakyat. ”Parpol tak hanya berfungsi membangun demokrasi, tetapi juga harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sebab, keduanya seperti dua sisi mata uang,” ungkapnya. (jpnn/01)